Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Diminta Segera Menyelesaikan Ganti Rugi Lahan Maupun Tanaman Masyarakat Yang Terkena Dampak Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Pulau Bacan Badan Jalan Belang-Belang Yaba

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Diminta Segera Menyelesaikan Ganti Rugi Lahan Maupun Tanaman Masyarakat Yang Terkena Dampak Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Pulau Bacan Badan Jalan Belang-Belang Yaba
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Diminta Segera Menyelesaikan Ganti Rugi Lahan Maupun Tanaman Masyarakat Yang Terkena Dampak Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Pulau Bacan Badan Jalan Belang-Belang Yaba

Majalahglobal com. Halmahera selatan – Penyelesaian ganti rugi lahan dan tanaman warga harus dipercepat karena dalam pelaksanaan jalan -jalan tersebut, Pemda dalam hal ini Dinas PUPR dan Dinas Aset Daerah kuat dugaan tidak melakukan proses pembebasan lahan terlebih dahulu, sebagaimana yang diamantkan dalam UU No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pasal 3 menjelaskan bahwa, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi peIaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Sabtu 9\9\2023. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Presidean (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres No.71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Merujuk pada UU dan Perpres tersebut maka, segala pembangunan untuk kepentingan umum, terlebih dahulu harus ada perencanaan proses pembebasan Iahan sehingga hak-hak masyarakat seperti tanah maupun tanaman berupa kelapa, pisang, rica dan lain-lain yang menjadi penghasiIan secara ekonomi tidak terabaikan.

Baca Juga :  Warga Indong Minta Bupati Halsel Bassam Kasuba Ganti Rugi Lahan Yang Di Gusur TA 2019

Prinsipnya sebelum melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum, Pemda Halsel terlebih dahulu harus melakukan pembebasan lahan yang dalam hal ini ganti kerugian terhadap tanah dan tanaman warga.

Tapi yang terjadi, sesuai pengakuan sejumlah warga khususnya di Desa Indari dan Nusajaya (Suma Tinggi), pekerjaan jalan di Desa terlebih dahulu dilakukan penggusuran tanpa ada pembebasan lahan.

Ini merupakan suatu tindakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Pemda Halsel. Oleh sebab itu, tindakan ini merupakan tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan Pasal 406 KUHP.

“Atas dasar itulah maka kami minta Pemda Halsel
dalam hal ini Dinas PUPR dan Bidang Aset Daerah Kabupaten Halsel agar segera menyelesaikan ganti rugi lahan dan tanaman warga yang terkena proyek jalan tersebut.

Baca Juga :  3 Kabid di Halsel Saling Tuding Terkait Berkas Ganti Rugi Lahan Warga, Sebut Bassam Kasuba Kuncinya

Jika hal ini tidak ditindaklanjuti maka, kami akan melakukan Aksi Demonstrasi di Halsel dengan tuntutan yang spectaculer karena ini sangatlah emergency sebab, lahan dan tanaman milik warga adalah penunjang utama dalam kehidupan warga setempat.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *