MOJOKERTO – Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas optimalisasi pelayanan perizinan. Forum berlangsung di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin 29/6/2026.
Forum ini menghadirkan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi, hingga media. Tujuannya menghimpun masukan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dan memperkuat iklim investasi di Kota Mojokerto.
*”Kebijakan Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat”*
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, FKP bukan hanya formalitas regulasi. Forum ini menjadi ruang masyarakat terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan.
“Hari ini kita berdiskusi dalam salah satu forum yang sangat strategis, yaitu Forum Konsultasi Publik. Pemerintah membutuhkan masukan dari publik yang nantinya akan kami jadikan rekomendasi dalam mengambil keputusan,” ujar Ika, yang akrab disapa Ning Ita.
Menurutnya, pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan berkepastian hukum menjadi faktor utama menarik investasi. Namun, ia mengakui Kota Mojokerto memiliki keterbatasan lahan untuk investasi skala besar.
*Tumbuh 6,05 Persen di Triwulan I 2026*
Meski begitu, Ning Ita optimistis ekonomi daerah tetap tumbuh. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto triwulan I 2026 mencapai 6,05 persen. Angka itu lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur dan nasional.
“Kalau investasi besar terkendala lahan, maka investasi skala kecil dan menengah harus kita dorong sebanyak-banyaknya. Pertumbuhan usaha kuliner, kafe, restoran, dan UMKM juga menjadi penggerak ekonomi yang sangat penting,” katanya.
*Minta Masukan Soal OSS-RBA*
Ning Ita juga meminta peserta forum menyampaikan kendala pelayanan perizinan secara terbuka, termasuk penggunaan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
“Kami menyadari pelayanan yang kami berikan belum sepenuhnya sempurna. Karena itu kami membutuhkan umpan balik dari masyarakat. Kesulitan apa yang dihadapi, prosedur mana yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.
Pemkot juga membekali ASN di bidang pelayanan publik agar pelayanan semakin prima. Tujuannya menciptakan iklim investasi kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. (Jay)
