MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mendorong penguatan gerakan koperasi sebagai pilar ekonomi berbasis masyarakat. Komitmen itu ditunjukkan melalui pemberian penghargaan kepada 12 koperasi berprestasi di wilayah Bumi Majapahit.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, dalam acara Seminar Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, Selasa 21 Juli 2026 di Pendopo Graha Maja Tama.
Gus Barraa, sapaan akrab Bupati, menyebut peringatan tahun ini menjadi momentum penting bagi koperasi untuk menunjukkan perannya dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dari berbagai sektor.
“Kabupaten Mojokerto punya modal kuat untuk berkembang. Ada petani produktif, pelaku UMKM kreatif, sektor industri bertumbuh, potensi wisata menjanjikan, serta SDM dan SDA melimpah. Potensi ini harus kita kelola jadi kekuatan ekonomi yang memberi nilai tambah dan kesejahteraan,” ujar Gus Barraa.
Koperasi Bagian dari Catur Abhipraya Mubarok
Menurut Gus Barraa, penguatan koperasi merupakan bagian dari misi ketiga Catur Abhipraya Mubarok. Yaitu membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi, usaha mikro, dan BUMDes berbasis masyarakat guna mewujudkan keluarga sejahtera.
Untuk mewujudkan itu, Pemkab Mojokerto merancang kebijakan pengembangan koperasi berbasis 3 pilar utama:
1. Inovasi Produk dan Usaha
Koperasi didorong mengembangkan model usaha yang memberi nilai tambah melalui hilirisasi, sehingga menghasilkan produk yang punya daya saing tinggi.
2. Transformasi Digital
Digitalisasi tata kelola dinilai penting agar koperasi lebih transparan, akuntabel, dan kredibel di mata anggota maupun mitra usaha.
3. Kolaborasi Lintas Sektor
Pengelola koperasi diajak membuka pintu kolaborasi selebar mungkin. Kolaborasi dinilai bisa memperluas akses permodalan, memperkuat pemasaran, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kolaborasi akan memperluas akses permodalan, memperkuat pemasaran, meningkatkan kualitas produk, menghadirkan inovasi, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Gus Barraa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, anggota koperasi, pelaku usaha mikro, akademisi, dan pemangku kepentingan yang terus berkontribusi memajukan gerakan koperasi di Kabupaten Mojokerto.
500 Peserta dan 94% KDKMP Sudah Gelar RAT
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Abdulloh Muhtar melaporkan, seminar diikuti 500 peserta. Terdiri dari 304 Ketua Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP, perwakilan Koperasi Wanita, dan berbagai jenis koperasi lain.
Ia juga menyampaikan progres KDKMP. Hingga awal 2026, sebanyak 94% KDKMP di Kabupaten Mojokerto sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan RAT tahun buku 2025.
“RAT adalah forum tertinggi dalam koperasi. Alhamdulillah 94% sudah melaksanakan, meskipun masih ada yang nihil. Ini bukti komitmen pengurus untuk taat aturan dan transparan,” jelasnya.
Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tingkat Kabupaten Mojokerto tahun 2026 menghasilkan konsensus strategis. Koperasi di Mojokerto didesak segera bertransformasi dari lembaga pelayanan transaksional menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kolektif.
Konsensus itu mengemuka dalam seminar bertema “Inovasi, Transformasi, dan Kolaborasi Koperasi Menuju Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” pada Senin 21 Juli 2026.
“Koperasi di Mojokerto harus segera bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kolektif yang inovatif, profesional, dan kolaboratif. Ini prasyarat mutlak untuk meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDRB Mojokerto dan mewujudkan kesejahteraan anggota,” demikian bunyi Pernyataan Konsensus Utama yang disampaikan Hu Kamarudin, S.ST., MM., CMC, Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mojokerto.
Kunci keberhasilannya, menurut Hu Kamarudin, terletak pada penguatan peran koperasi sebagai Economic Orchestrator. Yaitu penggerak yang mengintegrasikan potensi lokal dalam ekosistem kolaboratif berbasis pendekatan Octahelix.
Diagnosis: Potensi Besar Tapi Banyak Tidur
Data yang dipaparkan Hu Kamarudin menunjukkan Mojokerto memiliki potensi koperasi yang besar. Tercatat ada 555 koperasi primer aktif dengan 119.699 anggota. Total modal mencapai Rp696,49 miliar dan volume usaha Rp409,76 miliar. Selain itu juga terbentuk 304 koperasi baru jenis KDKMP.
Namun di balik itu ada masalah krusial. Sebanyak 21,3% koperasi tidak aktif, didominasi koperasi konsumsi dan jasa keuangan. Partisipasi masyarakat baru 13%. Mayoritas koperasi juga belum berfungsi sebagai penggerak rantai nilai.
“Akar masalahnya ada pada lemahnya tata kelola, rendahnya inovasi, SDM yang belum kompeten, isolasi dari ekosistem ekonomi, monokultur bisnis, dan partisipasi rendah,” jelas Hu Kamarudin.
Tiga Pilar Strategis Disepakati
Untuk menjawab tantangan itu, seminar menyepakati Tiga Pilar Strategis:
1. INOVASI: Ciptakan Nilai Tambah Lewat Rantai Nilai
Koperasi harus bergeser dari penyedia layanan dasar menjadi Integrator Rantai Nilai Penuh. Mulai dari penyediaan sarana, produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.
Prioritas diberikan pada hilirisasi seperti penggilingan padi, pengolahan hasil pertanian, dan branding produk unggulan desa. Digitalisasi juga didorong melalui aplikasi sederhana untuk akuntansi dan dashboard kesehatan koperasi. Diversifikasi layanan ke logistik, packing house, dan layanan digital juga menjadi fokus.
2. TRANSFORMASI: Bangun Kapasitas Profesional
Pilar ini menekankan Good Cooperative Governance. RAT harus tepat waktu, laporan keuangan transparan, dan fungsi pengawas diperkuat.
Dilanjutkan dengan regenerasi SDM melalui pendidikan berjenjang, sertifikasi kompetensi, dan inkubasi bisnis. Optimalisasi aset bersama seperti Gudang Bersama, Cold Storage, dan Packing House juga disepakati untuk menekan biaya operasional.
3. KOLABORASI: Sinergi 8 Pilar Octahelix
Koperasi tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi Pemerintah Daerah, Gerakan Koperasi, Dunia Usaha/BUMN, Perguruan Tinggi, Lembaga Keuangan, Komunitas, Media, dan Lembaga Pendamping.
Khusus KDKMP, Hu Kamarudin menyebut memiliki peran strategis ganda sebagai Economic Orchestrator di desa, yakni sebagai Aggregator dan Accelerator pusat aktivitas ekonomi.
5 Komitmen Aksi Bersama
Untuk mengeksekusi konsensus, disepakati 5 Program Aksi Bersama:
1. Penguatan Tata Kelola: Penyusunan SOP, pelatihan pengurus, dan audit kesehatan koperasi oleh Dinas Koperasi & DEKOPINDA 2026-2027.
2. Peningkatan Kapasitas Pengurus: Pelatihan bertahap dengan anggaran yang dikawal DPRD melalui Pokir Ketua DPRD.
3. Fasilitasi Akses Pasar: Business matching koperasi dengan BUMN/Swasta/Ritel Modern dan pendampingan sertifikasi.
4. Digitalisasi: Pelatihan dan pendampingan implementasi aplikasi manajemen koperasi digital bersama akademisi.
5. Pembentukan Forum: Pembentukan forum tetap “Mojokerto Cooperative Ecosystem” melibatkan seluruh pilar Octahelix untuk koordinasi berkala mulai 2027.
“Dengan menjadikan koperasi sebagai tulang punggung dan membangun ekosistem kolaboratif yang kuat, kita yakin dapat mengubah tantangan menjadi peluang emas untuk membangun ekonomi kerakyatan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Hu Kamarudin. (Jay/Adv)
