MOJOKERTO – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mojokerto menembus angka 82,35 pada 2026. Capaian itu masuk kategori sangat tinggi, melampaui IPM Provinsi Jawa Timur sebesar 76,13 dan menempatkan Kota Mojokerto di peringkat keenam tertinggi di Jatim.
Pemerintah Kota Mojokerto menyebut capaian tersebut sebagai hasil dari pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran. Fokusnya diarahkan ke tiga sektor utama: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
*”Ukuran Sukses Bukan Serapan, Tapi Dampaknya”*
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya serapan anggaran.
“Anggaran pemerintah bukan sekadar dihabiskan, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah dampaknya bagi masyarakat,” ujar Ika, yang akrab disapa Ning Ita.
Menurutnya, IPM menjadi cermin nyata komitmen Pemkot mengarahkan APBD pada sektor yang berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia.
“IPM menjadi indikator keberhasilan pembangunan dari aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat,” jelasnya.
*Tiga Pilar Dongkrak IPM*
Ning Ita merinci strategi di tiga pilar utama IPM tersebut.
*Pertama, pendidikan*. Pemkot memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Ini menyangkut pemerataan sekolah, peningkatan mutu guru, hingga beasiswa bagi keluarga kurang mampu.
*Kedua, kesehatan*. Pemerintah memperkuat fasilitas layanan, meningkatkan mutu tenaga medis, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
*Ketiga, ekonomi*. Pemkot menggenjot program pemberdayaan UMKM, memperluas investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kompetensi masyarakat. Tujuannya jelas: menaikkan daya beli rumah tangga.
Ketiga pilar itu menjadi penyumbang utama kenaikan IPM. Saat pendidikan dan kesehatan membaik serta daya beli naik, umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita ikut terdongkrak.
*Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabel*
Ning Ita menekankan, seluruh kebijakan penganggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Prinsip yang dipakai adalah efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Setiap program harus memberikan manfaat yang dapat diukur. Itulah esensi penganggaran berbasis kinerja yang terus kami terapkan,” tegasnya.
Pendekatan ini berarti Pemkot tidak lagi sekadar mengejar realisasi fisik, tetapi mengevaluasi apakah program itu benar-benar mengubah indikator IPM di lapangan.
*Ajak Kolaborasi, Targetkan Kenaikan Lagi Tahun Depan*
Capaian 82,35 disebut Ning Ita sebagai motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mendukung.
“Prestasi ini menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Dengan kolaborasi seluruh pihak, kami optimistis kualitas hidup masyarakat Kota Mojokerto akan terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya.
Bagi Pemkot, IPM 82,35 bukan titik akhir. Angka itu menjadi fondasi untuk mewujudkan Kota Mojokerto yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. (Jay)
