Surabaya – Bukan sekadar janji politik, rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto kini benar-benar dikebut. Pemerintah Kabupaten Mojokerto tancap gas menunjukkan keseriusannya dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur.
Langkah konkret itu ditandai dengan digelarnya audiensi dan konsultasi resmi di Kantor Perwakilan BPKP Jatim, Selasa (21/9) sore. Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa hadir langsung untuk memastikan proyek mercusuar ini berjalan on the track.
Gus Bupati, sapaan karibnya, blak-blakan mengakui jika wacana pemindahan pusat pemerintahan Bumi Majapahit ini sejatinya sudah menjadi amanah lama. Ide tersebut sudah digaungkan sejak era bupati-bupati terdahulu, namun tak kunjung terealisasi.
“Amanah untuk memindahkan ibu kota ini sudah sangat lama sekali, akan tetapi hal ini baru bisa ditindaklanjuti atau baru bisa dikerjakan mungkin pada periode sekarang,” beber Gus Barra dengan nada tegas di hadapan jajaran BPKP Jatim.
Menurut Gus Barra, alasan menggandeng BPKP bukan tanpa sebab. Pendampingan dari lembaga pengawas itu dianggap sangat vital agar setiap tahapan pembangunan pusat pemerintahan baru tidak melenceng dari aturan, akuntabel, transparan, dan sesuai koridor hukum.
Karena itu, ia memastikan setiap masukan, evaluasi, dan rekomendasi yang diberikan BPKP akan menjadi catatan emas bagi Pemkab Mojokerto.
“Insya Allah saran dan evaluasi yang sudah disampaikan kepada kami akan menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam penganggaran di tahun-tahun berikutnya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jatim Hasoloan Manalu memberikan penekanan penting soal konsep perencanaan. Ia menegaskan, perencanaan berbasis kinerja tidak boleh hanya berhenti pada tumpukan laporan dan kegiatan seremonial.
Lebih dari itu, pembangunan harus berorientasi pada hasil nyata atau outcome yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Inti utama dari perencanaan berbasis kinerja adalah kemampuan kita untuk merumuskan tujuan atau sasaran yang ingin kita capai harus berorientasi pada hasil,” tegas Hasoloan.
Yang menarik, dalam paparannya Hasoloan membongkar data alokasi anggaran Pemkab Mojokerto. Tercatat, ada intervensi anggaran jumbo senilai Rp350,27 miliar atau setara 13,48 persen dari total APBD yang digelontorkan untuk lima sektor prioritas.
Lima sektor yang menjadi fokus evaluasi BPKP tersebut adalah kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan penanganan stunting.
“Kami melakukan evaluasi perencanaan penganggaran terutama untuk lima sektor yang diarahkan oleh BPKP Pusat, yaitu sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan stunting, yang juga secara nasional ini di-cascading kemudian ke masing-masing pemerintah daerah,” paparnya.
Di akhir pertemuan, Hasoloan memberikan sejumlah rekomendasi sakti untuk Pemkab Mojokerto. Salah satu kuncinya adalah memperbaiki desain intervensi penganggaran dengan berbasis critical success factor.
Artinya, anggaran terbesar harus difokuskan pada faktor-faktor yang paling berpengaruh untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan dibagi rata tanpa prioritas.
“Memperbaiki desain intervensi perencanaan dan penganggaran berdasarkan critical success factor, dimana faktor-faktor yang paling berpengaruh untuk mencapai tujuan kita, anggarannya diarahkan kepada anggaran terbesar intervensi diarahkan kepada critical success factor tersebut,” pungkasnya.
(Jay)
