Majalahglobal.com, Mojokerto – DPRD Kabupaten Mojokerto mendesak Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk segera mengkaji ulang besaran insentif bagi guru PPPK paruh waktu. Pasalnya, setelah beralih status dari honorer ke PPPK paruh waktu, penghasilan para guru justru mengalami penurunan drastis.
Hal itu terungkap dalam rapat Paripurna penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2027 antara DPRD dan TAPD, Senin 18/8/2026 di Gedung DPRD.
*Insentif Turun Hampir 50 Persen*
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh mengungkapkan keprihatinannya di depan forum. Ia menyebut, saat ini insentif yang diterima guru PPPK paruh waktu hanya sekitar Rp 500 ribuan per bulan.
“Karena kita sangat prihatin, para guru paruh waktu saat ini insentifnya malah turun menjadi Rp 500 ribuan, sementara saat menjadi honorer mereka bisa mendapatkan Rp 1 juta lebih,” tegas Ayni Zuroh, Rabu 19/8/2026.
Menurutnya, penurunan ini sangat tidak sejalan dengan beban kerja guru di lapangan. Tugas mengajar, membuat administrasi, hingga mendidik tetap berjalan seperti biasa. Bahkan di beberapa sekolah, guru PPPK paruh waktu memegang tanggung jawab yang sama dengan guru ASN.
*DPRD Dorong Alokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen*
Dalam rekomendasinya, Banggar DPRD meminta Pemkab Mojokerto mengamankan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen. Dana tersebut diharapkan tidak hanya untuk perbaikan sekolah rusak dan penambahan mebeler, tetapi juga untuk menaikkan insentif guru PPPK paruh waktu.
“Kami berharap pemda bisa mengkaji ulang dan menaikkan insentif guru PPPK paruh waktu. Ini penting agar kesejahteraan mereka terjaga dan semangat mengajar tidak menurun,” ujar Ayni.
DPRD menilai, guru adalah ujung tombak pendidikan. Jika kesejahteraannya tidak diperhatikan, dikhawatirkan akan berdampak pada mutu pendidikan di Kabupaten Mojokerto.
*Fokus APBD 2027 dan Rekomendasi Lain*
Selain pendidikan, pembahasan KUA-PPAS 2027 juga menyepakati fokus pada hilirisasi SDA, infrastruktur berbasis teknologi, dan penguatan investasi. Target makro 2027: pertumbuhan ekonomi 4,51-5,83%, inflasi 2,8%, dan IPM 77,78-78,68.
DPRD juga merekomendasikan optimalisasi PAD, penguatan layanan digital Diskominfo, kesiapan Pilkades serentak 2027, serta penambahan alokasi bansos.
“Semua ini kami dorong agar APBD 2027 menjadi pedoman kredibel untuk mewujudkan Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur,” pungkas Ayni. (Jay/Adv)
