Majalahglobal.com, Mojokerto – Balai Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Jumat 5/6/2026 sore itu riuh oleh obrolan. Bukan obrolan biasa. Di meja panjang berlapang plastik, duduk berjajar pengurus dan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia/PPDI Kabupaten Mojokerto. Di seberang mereka, anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto membuka buku catatan.
Agenda “Hari Fraksi PKB” kembali digelar. Kali ini giliran para perangkat desa yang menuang keluh kesah. Dari siltap yang dirasa tak sebanding kerja, BPJS yang belum merata, sampai tunjangan purna bakti yang masih jadi tanda tanya.
Suasana cair, tapi isinya serius. Satu per satu perwakilan PPDI maju. Ada yang bicara soal tumpukan administrasi yang tak kunjung selesai. Ada pula yang menyinggung jaminan kesehatan. “Kerja kami dari pagi sampai malam, Pak. Tapi kalau sakit, BPJS-nya masih banyak yang nunggak,” ucap salah satu perangkat desa, disambut anggukan kawan-kawannya.
*“Ujung Tombak Pelayanan”*
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, Eka Septya Juniarti, menyimak lekat setiap masukan. Bagi Eka, perangkat desa bukan sekadar pelengkap struktur. Mereka garda terdepan yang tiap hari berhadapan langsung dengan warga.
“Perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan. Mereka bekerja melayani kebutuhan masyarakat hampir sepanjang waktu, sehingga kesejahteraan mereka harus mendapatkan perhatian yang layak,” ujar Eka di sela dialog.
Eka menilai beban kerja perangkat desa saat ini jauh lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Urusan digitalisasi data, bantuan sosial, hingga pelayanan kependudukan menumpuk di meja mereka. Namun, penghasilan tetap atau siltap yang diterima belum sepenuhnya mengejar kenaikan kebutuhan hidup.
“Ini perlu jadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah ke depan,” lanjutnya. Fraksi PKB, kata Eka, siap mendorong aspirasi siltap dan jaminan sosial ini ke eksekutif agar masuk dalam pembahasan anggaran.
*Aspirasi Akan Dikawal ke Banggar*
Anggota Fraksi PKB lainnya, Ahmad Lutfi Ramdhani, menegaskan forum dialog tak boleh berhenti jadi seremonial. Semua catatan dari PPDI akan ia bawa ke rapat internal fraksi, lalu diteruskan ke komisi dan Badan Anggaran DPRD.
“Kami akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan PPDI melalui mekanisme yang ada di DPRD. Harapannya, persoalan-persoalan yang disampaikan dapat memperoleh solusi yang sesuai dengan kondisi daerah,” kata Lutfi.
Bagi Lutfi, kesejahteraan perangkat desa adalah investasi pelayanan. Kalau “ujung tombak” sejahtera, maka pelayanan ke masyarakat di 299 desa se-Kabupaten Mojokerto juga ikut naik kelas.
*PPDI: Jangan Hanya Jadi Wacana*
Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto, Heru, menyambut baik forum ini. Menurutnya, bertatap muka langsung dengan wakil rakyat lebih efektif dibanding mengirim surat atau menitip pesan.
“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah setelah aspirasi ini disampaikan, sehingga kesejahteraan dan perlindungan bagi perangkat desa bisa semakin baik,” ungkap Heru.
Ia mencontohkan soal tunjangan purna bakti. Banyak perangkat desa yang pensiun tanpa pesangon layak. Sementara BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan juga belum semua aktif. “Kami tidak minta muluk-muluk, Pak. Yang penting layak dan pasti,” ujarnya.
*Dialog Rutin, Solusi Nyata?*
Agenda “Hari Fraksi PKB” memang rutin digelar PKB DPRD Mojokerto. Tujuannya satu: memangkas jarak antara wakil rakyat dan konstituen. Dari balai desa ke balai desa, dari pasar ke pesantren.
Kini PR ada di meja DPRD dan Pemkab Mojokerto. Apakah keluhan siltap, BPJS, dan purna bakti ini akan berakhir jadi Perda dan program, atau hanya jadi notulen rapat.
Perangkat desa sudah bersuara. Tinggal giliran kebijakan yang menjawab.
(Jay/Adv)
