HALMAHERA SELATAN. Majalah Global.Com – Badan Penelitian Aset Negara ( BPAN ) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan ( Halsel ) Provinsi Maluku Utara ( Malut ) kepada media ini Rabu 5/6/2024, melakukan Pemantauan terkait Pelayanan Kesbangpol yakni di bidang Poldagri yang saat ini di jabat oleh saudara Irfan Umakamea yang belum lama menduduki jabatan tersebut, telah mendapat sorotan tajam oleh Lembaga Aliansi Indonesia soal kebijakan tidak melalui prosedur kaitannya dengan Anggaran Hibah yang di Peruntukan oleh LSM, ORMAS, dan UKP bahkan di anggap melanggar perintah Bupati.
Ketua Lembaga Aliansi Indonesia “SARJAN TAIB” bersama Beberapa LSM saat bersilaturahmi dengan Bupati Ali Bassam Kasuba di Ruang kerjanya, bertujuan mesinergikan LSM dan Pemerintah untuk sama-sama mengawal Program Pemerintah demi kesejahteraan Masyarakat, menuju Senyum Halmahera Selatan. Bupati pun merespon baik atas kedatangan para LSM yang ada. sehingga terjadi perbincangan kedua belah pihak, di tengah-tengah Perbincangan Bupati sendiri menyampaikan bahwa menunggu nama-nama LSM, ORMAS dan UKP, untuk saya terbitkan SK, tapi sampai saat ini nama-nama itu belum saya lihat kata Bupati Ucap Sarjan
Saat itu kata Sarjan kami sendiri kaget dengan adanya penyampaian Bupati dengan nada yang santun. sementara Kabid sendiri sudah melakukan satu kebijakan yakni mengeluarkan SPM oleh beberapa Lembaga yang diam-diam sudah mencairkan anggaran tanpa SK Bupati Tegasnya.
Sarjan melinai bahwa kepala Bidang tersebut mencoba mempraktekkan kebijakan Pilih kasih dalam pelayanan sehingga dengan sendirinya ia telah melanggar Perintah Bupati, menurut sarjan hal yang sekecil ini pun sudah di langgar apalagi ada hal-hal yang lebih Basar Ucapnya.
Sarjan meminta kepada Bupati kalau ada oknum -oknum Pejabat yang sengaja merusak citra Pemerintah Khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan, agar di evaluasi sehingga tidak bias, kalau hal ini di biarkan maka nantinya akan menjadi kebiasaan buruk dan dapat merusak citra Pemerintah itu sendiri, apalagi soal pelayanan untuk orang banyak, maka hal ini kami berharap kepada Bupati agar Tegas dan menyikapi Persoalan ini dengan serius. kata Sarjan.
“Apalagi Peran LSM maupun Ormas dan UKP yang selalu mengawal Program Pemerintah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, sudah tentunya LSM, ormas dan UKP sangat membutuhkan dukungan Pemerintah untuk melakukan pergerakan yang selalu menghubungkan masyarakat dan Pemerintah. Maka hal ini harus membutuhkan Pejabat di masing-masing dinas maupun Bidang dll, Harus Sinergi sehingga Pelayanan tidak di anggap lambat dalam kegiatan apapun, Tutup Sarjan. ( Tim/Red )
