Majalahglobal.com, Mojokerto – DPRD Kabupaten Mojokerto dan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menandatangani kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2022, Sabtu (15/7/2023) di Acara Rapat Paripurna yang diadakan Gedung Graha Wichesa DPRD Kabupaten Mojokerto.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh serta Wakil DPRD Kabupaten Mojokerto Any Mahnunah dan Mokhamad Sholeh.
Juga turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, Para anggota Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD dan Camat se-Kabupaten Mojokerto di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Ayni Zuroh mengatakan, sebelum melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2022.
“Bupati Mojokerto dimohon menyaksikan laporan gabungan badan anggaran dan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022,” terang Ayni Zuroh.
Sebagaimana diketahui, pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900-1-15.1/7476/kedua pada tanggal 15 Maret 2023 terkait penyusunan dan evaluasi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Dalam sambutannya, Bupati Ikfina mengungkapkan, bahwa pada penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dilaksanakan setelah dilakukan audit oleh BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur.
“Oleh karena itu, di samping permasalahan hasil evaluasi DPRD terhadap pelaksanaan APBD tahun 2022. Temuan-temuan BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2022 telah menjadi perhatian kita bersama dalam pembahasan baik di tingkat fraksi, komisi dan badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah,” terang Bupati Ikfina.
