Wakomindo dan Hendry Ch Bangun Kritisi Plt Ketua Dewan Pers

Wakomindo dan Hendry Ch Bangun Kritisi Plt Ketua Dewan Pers
Plt Ketua Dewan Pers (Foto:dewanpers.or.id)
Majalahglobal.com, Surabaya – Ketua Umum Wartawan Kompetensi Indonesia (Wakomindo) Dedik Sugianto mendesak Plt Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya mencabut perkataannya dan harus meminta maaf ke LSP Pers Indonesia.

 

Dedik juga mendesak Plt Ketua Dewan Pers itu meminta maaf kepada seluruh wartawan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Wartawan yang diterbitkan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) melalui LSP Pers Indonesia.

Wakomindo dan Hendry Ch Bangun Kritisi Plt Ketua Dewan Pers
Ketua Umum Wakomindo

Desakan minta maaf itu didasari oleh perkataan M. Agung Dharmajaya dimuat media online beberapa hari lalu terkait dengan tidak melegalkan dan dianggap salah pelaksanaan SKW LSP Pers Indonesia.

 

“Bahasa tidak melegalkan bisa disamakan dengan ilegal. Ilegal artinya tidak sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Perkataan Agung itu tidak berdasar sama sekali. LSP Pers Indonesia di dirikan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang di negara ini,” tegas Dedik di kantornya Jalan Kedung Anyar Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (7/1/2023).

 

Ditegaskannya lagi, dia (M Agung Dharmajaya) harus minta maaf dan menarik ucapannya, kalau itu tidak dilakukan, LSP Pers Indonesia semestinya membuat somasi, jika tidak digubris, ambil langkah hukum pidana, dugaan menyebarkan informasi yang sesat dan mencemarkan nama baik.

 

“Imbas dari perkataan Agung, akan terasa dilapangan terhadap wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan BNSP. Sertifikat itu dianggap tidak sah, karena pelaksanaan SKW dianggap ilegal oleh Plt Ketua Dewan Pers,” ungkap Dedik.

 

“Agung itu hanya Plt, menggantikan Ketua Dewan Pers yang wafat beberapa waktu lalu. Semestinya dia berkata, dia bertindak mendinginkan semua pihak dan menyatukan insan pers di Indonesia, bukan malah membuat panas situasi pers di Indonesia,” tegas Dedik.

 

Terkait informasi yang menyatakan dalam putusan MK dalam uji materi UU Pers, bahwa Dewan Pers satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan uji kompetensi di bidang Pers, Dedik mengatakan informasi itu kurang tepat dan harus diluruskan.

 

“Dalam putusan MK terkait UKW, pada intinya perbuatan Dewan Pers menerbitkan kebijakan berkaitan dengan standar kompetensi wartawan tidak melawan hukum. Jadi menurut saya, LSP Pers Indonesia juga berhak membuat standar kompetensi dan menggelar uji kompetensi, sesuai dengan lisensi yang diperolehnya dari BNSP,” terang Dedik, yang pada saat uji materi UU Pers di MK dihadirkan sebagai saksi oleh pemohon.

 

Terkait perkataan Agung bahwa para wartawan yang mempunyai sertifikat kompetensi wartawan di tolak dalam beberapa kegiatan, sehingga mereka menjadi korban atas pelaksanaan UKW karena tidak mengikuti UKW di lembaga uji dalam naungan Dewan Pers, Dedik mengatakan bahwa para wartawan itu adalah korban dari manipulasi suatu kebenaran.

 

“Sertifikat Kompetensi Wartawan berlogo lambang Negara Burung Garuda. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Sertifikat itu yang mengeluarkan adalah negara,” terang Dedik.

Wakomindo dan Hendry Ch Bangun Kritisi Plt Ketua Dewan Pers
Logo Wakomindo

Ketua Wakomindo itu, diakhir kata mengatakan akan melakukan upaya hukum terhadap siapapun, ataupun pihak manapun yang menolak dan menyuarakan tidak sah sertifikat kompetensi wartawan dari BNSP.

 

“Wakomindo mempunyai anggota 100 persen wartawan bersertifikat kompetensi dari BNSP. Dan dalam kesempatan ini saya melakukan Peringatan keras kepada siapapun yang tidak mengakui dan menganggap tidak sah sertifikat kompetensi yang di miliki anggota Wakomindo,” tegas Dedik yang juga sebagai Asesor berlisensi BNSP di bidang Pers.

 

Dengan logo Burung Garuda lambang Negara Indonesia di dalam Sertifikat Kompetensi Wartawan, sebut Dedik, sudah jelas negara mengakui kompetensi pemegang sertifikat, semestinya semua pihak paham hal itu.

 

Wakomindo juga akan bertindak tegas dengan mengambil jalur hukum terhadap pihak-pihak yang tidak mengakui dan menganggap tidak sah sertifikat kompetensi wartawan yang dimiliki anggotanya.

 

Perlu diketahui, Wakomindo mempunyai badan hukum perkumpulan yang didirikan di Surabaya oleh asesor dan para wartawan yang mempunyai sertifikat kompetensi yang diterbitkan BNSP.

 

Pengurus dan anggota dari Wakomindo adalah wartawan berbagai organisasi pers yang mempunyai sertifikat kompetensi wartawan yang diterbitkan BNSP.

 

Sesuai dengan rapat kerja yang digelar pada 22 Desember 2022 di Surabaya, Wakomindo akan mengirimkan surat kepada lembaga negara, pemerintah dan lembaga lainnya akan keberadaan perkumpulan wartawan yang mendukung program pemerintah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui profesi.

 

Dukungan Wakomindo terhadap program pemerintah meningkatkan SDM melalui profesi dengan bukti bahwa pengurus dan anggota Wakomindo seluruhnya adalah wartawan bersertifikat kompetensi wartawan yang berlogo lambang Negara Burung Garuda, dan kedepannya akan melakukan pelatihan dan pendidikan kepada para wartawan agar siap mengikuti sertifikasi kompetensi wartawan yang digelar LSP Pers Indonesia.

 

***

Catatan Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 Hendry Ch Bangun, Ada Apa Dengan Dewan Pers yang dilansir dari laman antara.

Wakomindo dan Hendry Ch Bangun Kritisi Plt Ketua Dewan Pers
Hendry Ch Bangun (Foto:dewanpers.or.id)

Selama ini Dewan Pers melakukan edukasi, diseminasi, sosialiasi ke seluruh masyarakat pers untuk mematuhi dan menjalankan aturan-aturan terkait pers yang berlaku.

 

Dewan Pers yang eksistensinya disebutkan di Pasal 15 Undang-Undang No.40 tentang Pers tahun 1999 adalah satu-satunya Undang-Undang di Republik Indonesia yang diatur tidak memiliki turunan berupa Peraturan Pemerintah, Keppres, Keputusan Menteri, atau apapun, karena belajar dari Orde Baru. Undang-Undangnya bagus, tetapi Menteri Penerangan dapat seenak perutnya membuat aturan yang justru “melawan” undang-undang untuk kepentingan rezim.

Baca Juga :  Pj gubenur Babel Bagi THR 50 Juta Dengan Orang- Orang Pilihan Saja

 

Oleh karena itu masyarakat pers, dan difasilitasi Dewan Pers, membuat peraturan dari dan untuk pers itu sendiri. Swa regulasi. Karena dibuat sendiri, tentu saja pers harus menjalankannya dengan penuh kesadaran. Menaati apa yang diatur, karena pemerintah tidak lagi campur tangan.

 

Ada banyak peraturan Dewan Pers yang menjadi landasan operasional pers, mengatur, membatasi, yang karena dibuat sendiri, dianggap tidak menjadi beban untuk dijalankan.

 

Ambil contoh tentang Peraturan Dewan Pers No. 3/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Media manapun di Indonesia ini, termasuk afiliasi media di luar negeri, tunduk pada KEJ ini. Media nasional seperti Tempo, Kompas, Media Indonesia, Metro TV, detik.com, kalau diadukan masyarakat dan dipanggil untuk mediasi oleh Dewan Pers, akan datang, menjalani proses, dan menjalankan keputusan yang dibuat dalam sidang. Tidak ada yang membangkang, karena mereka menghargai Peraturan Dewan Pers yang ikut mereka buat sendiri. Entah melalui organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers tempat awak media itu bergabung.

 

Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan No.1/Peraturan-DP/II/2010 yang lalu terakhir diperbaiki menjadi Peraturan No.01/Peraturan-DP/X/2018, dipatuhi wartawan di seluruh Indonesia. Wartawan yang aktif di lapangan, mereka yang mengelola di meja redaksi, apalagi Pemimpin Redaksi dan Penanggungjawab Redaksi, semua bersertifikat kompetensi. Ribuan orang berlomba-lomba mengikuti uji kompetensi, rela membayar jutaan rupiah, demi memiliki sertifikat kompetensi. Jatah sertifikasi sebanyak 1750 orang pertahun yang dibiayai negara melalui Dewan Pers, tidak cukup menampungnya.

 

Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers No 3/Peraturan-DP/X/2019, sebagai perbaikan dari Peraturan No. 4/Peraturan/III/2008, dipatuhi oleh perusahaan pers yang ingin medianya terverifiksi meski awalnya ada sebagian kecil yang enggan. Sebab dengan memiliki sertifikat Terverifikasi Faktual, media tersebut diakui menjalankan semua aturan pers terkait penyelenggaraan media, yaitu pengelolanya wartawan kompeten, kesejahteraan dan perlindungan wartawan dijamin, mematuhi kode etik jurnalistik, yang sangat penting ketika mengikat kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta. Setahu saya tidak ada media mainstream yang enggan diverifikasi.

 

Bukan hanya masyarakat pers, media ataupun wartawan, yang menghargai peraturan di atas, tetapi juga masyarakat umum, publik, karena aturan tersebut menjadi tonggak, landasan untuk berinteraksi dengan pers. Ada beberapa Peraturan Gubernur, seperti di Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, ada beberapa peraturan Bupati, Walikota, yang menjadikan Peraturan Dewan Pers sebagai landasan kemitraan dengan media massa.

 

Masyakarat yang mengadukan pemberitaan yang dianggap merugikan pihaknya pun, ikut taat pada Peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan-

DP/VII/2017, sehingga menjalankan prosedur yang ada. Sehingga nanti pengaduannya diperiksa dan dicarikan solusinya oleh Dewan Pers. Mereka tidak menggeruduk atau membakar kantor perusahaan pers, karena sudah ada aturan tertulis, yang membuat penyelesaikan dapat dilakukan secara elegan.

 

Nah, kalau pemerintah, parlemen, masyarakat pers, publik, menaati peraturan Dewan Pers, mengapa malah anggota Dewan Pers membangkang, dan melanggar Peraturan Dewan Pers? Yang saya maksud di sini adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers.

 

Pasal 18 Statuta Dewan Pers yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2016 dan ditandatangani Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo, sebagai yang berbunyi:

 

Apabila Ketua Dewan Pers berhenti sebagai anggota Dewan Pers, maka Wakil Ketua Dewan Pers otomatis menjadi Ketua Dewan Pers baru. Untuk mengisi posisi Wakil Ketua Dewan Pers diadakan pemilihan Wakil Ketua Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Statuta Dewan Pers ini.

 

Sampai hari ini, sejak wafatnya Prof Azyumardi Azra pada tanggal 18 September 2022, tidak ada Ketua Dewan Pers, malah yang ada PLT yang tidak jelas dari mana asal muasalnya. Padahal seharusnya sudah jelas aturannya dan harus ditaati para anggota Dewan Pers. Otomatis artinya dengan sendirinya, tidak perlu lagi proses apapun, langsung ditetapkan.

 

Yang terdengar malah, para Anggota Dewan Pers memutuskan untuk mengubah aturan yang masih berlaku, dan menyusun ulang pasal sesuai selera.

Para anggota Dewan Pers periode 2022-2025 harus sadar bahwa langkah mereka mengubah statuta sudaha melabrak aturan. Mereka dapat dianggap membangkang dan karena tidak lagi menjalankan statute yang ada, maka eksistensi mereka sendiri lalu patur dipertanyakan, sebab sejak serah terima jabatan dengan anggota Dewan Pers periode 2019-2022, landasan kegiatan dan operasional mereka adalah Statuta Dewan Pers sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IX/2016. Kalau status mereka tidak lagi jelas, lalu apa dasarnya mereka membuat Statuta Dewan Pers baru?

 

Tentu tidak sah. Dan produk apapun nanti yang ditindaklanjuti dari Statuta baru, yang dirancang untuk merombak total tata kelola Dewan Pers yang sudah dilaksakan dengan baik sejak berdirinya Dewan Pers setelah UU No.40/1999 tentang Pers diberlakukan, tidak akan sah. Dicatat, tidak sah.

Baca Juga :  DPD GRANAT Provinsi Lampung Hadiri Kuliah Daring di Harvard University: Implikasi Ilmu Saraf dan Ganja Terhadap Hukum dan Kebijakan

 

Pleno Dewan Pers juga harus segera mengisi kekosongan anggota akibat berpulangnya Prof Azyumardi Azra. Statuta Dewan Pers juga dengan jelas mengatur pengisian keanggotaan baru untuk menggantikan anggota yang berhalangan tetap. Hal itu ada di Pasal 7 Statuta yang berbunyi:

 

Untuk menggantikan Anggota Dewan Pers yang berhenti, diambil dari nama calon anggota yang berasal dari unsur yang sama dari urutan berikutnya sesuai ketetapan Badan Pekerja pada periode tersebut.

 

Apabila tidak ada lagi anggota pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) penggantinya diambil dari unsur yang sama berdasarkan keputusan Rapat Pleno Dewan Pers. Calon anggota pengganti diajukan ke Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia sebagai Anggota Dewan Pers yang baru.

 

Maka mereka yang berhak menjadi anggota baru adalah urutan berikutnya, yakn 4, 5, dan 6, dari calon anggota yang waktu itu tidak terpilih karena kalah suara. Tidak boleh mendadak ada orang baru di luar tiga orang yang sudah ditetapkan oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers.

 

Sekali lagi sebagai orang pernah duduk dua periode di Dewan Pers, saya sungguh berharap agar Anggota Dewan Pers 2022-2025 agar taat produk hukum dari Dewan Pers. Sejarah akan mencatat pembangkangan yang dilakukan, apalagi karena masukan dari konstituen, yang tidak ada urusan dengan statuta, karena itu sudah berlaku.

 

Apabila konstituen Dewan Pers memiliki ambisi untuk mengubah Statuta Dewan Pers, silakan meminta ke Anggota Dewan Pers yang duduk sebagai wakil mereka, bukan mengintervensi langsung ke sidang pleno. Wacana penambahan anggota Dewan Pers, yang jumlahnya kini sudah lebih banyak dari komisioner KPI dan KIP, sah saja. Begitu pula keinginan untuk memasukkan tokoh masyarakat yang dianggap bonafide, silakan saja. Tetapi jalankan dulu aturan yang masih berlaku, agar tidak ada cacat hukum ke depan.

Wallahu alam bishawab.

 

***

Maraknya beredar lembaga yang melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan/ Sertifikasi Kompetensi Wartawan perlu diwaspadai oleh insan pers seperti yang dilansir dari laman pewarta.

 

Pasalnya, masih ada lembaga yang nekat melaksanakan uji kompetensi wartawan padahal bukan di bawah naungan dewan pers.

 

Hal itu seperti yang diselenggarakan oleh LSP Pers Indonesia yang mengatasnamakan kerjasama dengan BNSP di Kota Medan pada Kamis (29/9/2022).

 

Plt Ketua Dewan Pers, Agung, mengatakan tidak melegalkan terkait dengan maraknya UKW yang dilaksanakan oleh LSP mengatasnamakan kerjasama dengan BNSP.

 

“Ya, sekali lagi udah jelas dalam putusan mahkamah konstitusi memberikan kewenangan bahwa terkait hal tersebut sepenuhnya undang-undang 40 menegaskan kepada dewan pers. Jadi sekali lagi ketika kemudian ada kegiatan di lapangan tentunyakan ilegal,” tegas Agung kepada wartawan seperti yang dilansir di laman pewarta, Rabu (4/1/2023).

 

“Nah, yang menjadi persoalan, karena kami juga belum tahu, rasanya boleh juga bersama teman-teman organisasi dalam hal ini misalnya konsituen dewan pers salah satunya JMSI ya menyampaikan saja kepada peserta, kalau tiba-tiba juga melibatkan pemerintah yang tidak tahu juga mungkin bekerja sama untuk mengadakan UKW, maka sekali lagi mohon bisa diberikan penjelasan,” lanjutnya.

 

Dijelaskannya, keputusan mahkamah konstitusi saat ini telah bisa didownload di web mahkamah konstitusi.

 

“Jadi di situ jelas seperti apa kaitan penjelasan fungsi dan kewenangan dewan pers. Apakah sah kegiatan tersebut? Ya sekali lagi karena itu tidak di bawah dewan pers, sesuai dengan amanat undang-undang maka jawabannya tentu tidak,” terangnya.

 

“Siapa yang boleh melakukan uji kompetensi? Lembaga ujinya di bawah siapa? Maka jika tidak di bawah dewan pers itu tentunya jadi salah karena undang-undang menyatakan demikian,” imbuhnya.

 

Menurutnya, peserta yang tidak mengetahui lembaga uji itu adalah korban, dan terjadi di beberapa daerah.

 

“Sama seperti kejadian di Lampung, ada sekelompok peserta lembaga uji ikut uji bersama LSP/BNSP kemudian dinyatakan lulus oleh mereka, kemudian ketika sertifikat UKWnya digunakan di beberapa kegiatan, kemudian mereka ditolak dan bertanya dan pada akhirnya peserta yang menjadi korban mempertanyakan nasib mereka. Karena itu tidak di bawah kami. Solusinya adalah mengikuti kegiatan UKW ulang di bawah Dewan Pers, pelaksananya lembaganya yang ditunjuk dewan pers. Kalau tidak salah ada sekitar 28 sampai 30 lembaga uji di bawah dewan pers,” pungkasnya. (Jay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *