Banyuwangi – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto meminta polisi untuk segera melacak mafia pupuk subsidi.
Permintaan tersebut dilontarkan menyusul adanya penangkapan pengepul pupuk subsidi oleh Satreskrim Polres Jember, pada Rabu malam kemarin (9/2/2022). Dari hasil pemeriksaan, pupuk murah pemerintah itu adalah hasil penyelundupan dari Banyuwangi.
“Kami meminta polisi untuk melacak mafia pupuk yang telah menyelundupkan pupuk subsidi dari Banyuwangi ke Jember. Jika pelakunya kios atau distributor, lanjut Michael, agar bisa dijatuhi sanksi dan diproses secara hukum. Wakil rakyat pun juga tidak akan tinggal diam,” tegasnya, Jumat (11/2/2022).
Lebih lanjut dikatakannya, saya akan meminta produsen untuk menon aktifkan kios atau distributor yang nakal. Tapi yang terpenting ikut ditelusuri kemana pelaku di Jember, menjual pupuk subsidi selundupan dari Banyuwangi. Karena diprediksi pupuk subsidi jenis Urea merek Pupuk Sriwijaya (Pusri) tersebut tidak dijual kepada petani.
“Saya yakin pupuk subsidi itu lari ke pemakai non subsidi. Baik perkebunan maupun pabrik pemakai pupuk non subsidi, karena selisih harga antara pupuk subsidi dan non subsidi saat ini sangat tinggi kisaran Rp 7.000-8.000,” terangnya.
Michael berharap kepolisian bukan hanya membongkar sindikat pengepul di Jember serta kios nakal pemasuk yang ada di Banyuwangi. Tapi juga menjerat pelaku pembeli pupuk subsidi selundupan.
“Dari hasil ungkap kasus Polres Jember, baik pengepul maupun kurir pupuk subsidi bukanlah warga Banyuwangi. Dan penangkapan pengepul pupuk oleh Polres Jember dianggap sebagai bukti bahwa sebenarnya di Banyuwangi, tidak ada kelangkaan pupuk subsidi. Tapi yang ada adalah terdapat sejumlah kios pupuk subsidi yang nakal. Yang dengan sengaja menjual pupuk subsidi kepada mafia pupuk untuk selanjutnya diselundupkan dari Banyuwangi ke Jember. Ini tidak boleh di biarkan!. Akhirnya nanti petani Banyuwangi yang kekurangan pupuk subsidi,” jelasnya.
Michael juga berharap agar kemunculan mafia pupuk di Banyuwangi tidak dipolitisir. Jika itu yang terjadi, maka dikhawatirkan justru akan menambah masalah baru bagi kalangan petani.
“Mari kita pecahkan permasalahan ini bersama. Dengan solusi yang benar, agar tidak mengorbankan hak dan nasib petani,” tutupnya. (jay/adv)
