Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo beberapa hari lalu, Rabu (6/5/2020) dan Jum’at (8/5/2020) menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian Sosial Republik Indonesia. Penyaluran bantuan tersebut menuai banyak protes dari masyarakat karena dinilai kurang tepat sasaran.
Protes masyarakat tersebut terkait adanya warga yang tingkat ekonominya mapan masih mendapat bantuan, sedangkan ada warga yang kurang mampu dan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Supriyadi, Kepala Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Ponorogo mengatakan, pihaknya tidak membantah jika ada bantuan yang kurang tepat sasaran, namun jumlahnya tidak banyak.
Supriyadi juga mengatakan, jika ditemukan data yang kurang tepat sasaran. Pihak akan turun langsung ke lapangan dan menghimbau untuk segera melapor ke kepala desa / lurah dengan menyertakan bukti yang valid. Laporan tersebut nantinya akan disampaikan ke Kemensos RI untuk diverifikasi ulang.
“Silahkan melaporkan kepada kepala desa atau kelurahan, akan kami lanjutkan ke Kementerian Sosial untuk di verifikasi ulang dan dicoret dari daftar bantuan. Nanti tim kami akan langsung turun kelapangan untuk melakukan pengecekan,” tegasnya.
Sampai saat ini Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Ponorogo baru menyalurkan dua bantuan yang turun dari Kementrian Sosial bagi warga terdampak Covid-19 yaitu bantuan pangan atau perluasan program sembako, dan bantuan sosial tunai.
Supriyadi juga mengatakan, bagi masyakat yang belum mendapatkan kedua bantuan dari Kementrian Sosial tersebut, untuk mengusulkan lewat RT dan Kelurahan, karena masih ada lagi bantuan dari Provinsi dan Kabupaten.
“Untuk bantuan dari Provinsi kami belum mengajukan daftar nama karena masih menunggu data yang valid, sedangkan ubruk banyuan dari Kabupaten juga belum ada by name by addressnya, karena itu silahkan mengusulkan lewat RT atau Desa jika memang dirasa layak menerima bantuan,” terangnya. (Jayak)
