HOME // Berita Mojokerto // Uncategorized

Pj Bupati Mojokerto Membuka Acara Sosialisasi Pengisian JPT ASN Wahana Gapai Transformasi Birokrasi

   Pada: Desember 1, 2015
MOJOKERTO – MG : Penjabat Bupati (Pj) Mojokerto, M. Ardi Prasetyawan, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan pemerintah, yang diprakarsai oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), di Hotel Sun Palace, Trowulan, Jumat 27 Nopember 2015.
    
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), telah dituliskan amanat bahwa dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi (Utama, Madya, dan Pratama) atau pejabat eselon I dan II, dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS tingkat nasional atau daerah dan memiliki integritas dan kriteria yang ditentukan dalam UU tersebut.
    
“Saya mengapresiasi jajaran ASN yang telah menginisiasi kegiatan sosialisasi ini. Sosialisasi ini penting, mengingat urgentnya peningkatan profesionalisme, kualifikasi dan kompetensi dari jajaran pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima dan bebas KKN, sebab semuanya akan diseleksi tanpa pandang bulu. Siapa yang berkompeten, dialah yang layak,” ucap Pj Bupati didampingi Asisten 1 Sekkab, Akhamd Jazuli, di hadapan 120 orang peserta dari eselon II, dan III.
    
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, Susantoso,  menuturkan bahwa sosialisasi UU ASN ini penting, mengingat banyak hal yang terjadi di lingkungan PNS yang masih sulit ditemukan solusinya, seperti  SDM birokrasi yang segera harus dibenahi, kurang maksimalnya tata budaya kerja dan pelayanan, serta ukuran kinerja yang belum terencana dengan baik.
    
“Sosialisasi UU ASN memang kita lakukan secara menyeluruh kepada semua PNS, sebab semua harus mengetahui perubahan nama jabatan, sistem pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi dan mutasi,  serta penggajian, dan bagaimana caranya meningkatkan kinerja dan kompetensi masing-masing,” papar Susantoso.
    
Di tahun 2016 nanti, Pemerintah Kabupaten Mojokerto direncanakan bakal melaksanakan pengisian JPT Pratama karena ada kekosongan di eselon II, sehingga perlu dilakukan seleksi yang bersifat terbuka dan kompetitif sesuai kualifikasi dan kompetensi.
    
“Jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon II di lingkup pemerintahan daerah merupakan jabatan strategis dalam mendukung birokrasi yang progresif, responsif, partisipatif, di dalam setiap tugas yang diembannya,” tambah Pj Bupati.
    
Narasumber sosialisasi dari ASN yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI, Tasdik Kinanto, dalam materi pemaparannya juga menjabarkan rincian komposisi ASN berdasarkan jabatan, antara lain adalah guru (40,35%), medis (0,73%), paramedis (6,94%), Jabatan Fungsional Umum atau JFU (45,79%), Jabatan Struktural (1,12%), dan Jabatan Fungsional Lainnya atau JFL (5,08%). Ke depan Ia berharap bahwa posisi-posisi khusus yang dibutuhkan dan memenuhi kompetensi bisa ditempati orang-orang terpilih.
    
“Worldwide Governance Indicators telah menilai Indonesia dari sektor keefektifan pemerintahan yang dijalankan. Indonesia masih berada di bawah Timor Leste. Hal ini merupakan catatan untuk kita agar terus memperbaiki dan  mengupgrade skill. Reformasi birokrasi jelas dibutuhkan oleh Indonesia, masyarakat tidak boleh ‘disandera’ oleh pelayanan publik yang birokratis, berbelit-belit dan njlimet,” ujar Tasdik.
     
Alur transformasi sistem kebijakan manajemen di ASN ini lanjut Tasdik, akan terus dibenahi dan diperbaiki. Perekrutan pegawai yang terkesan rahasia dan internal, akan dirubah menjadi terbuka dan transparan demi menemukan skill-skill yang terbaik dan cocok. Dari sistem tertutup (closed career system), akan berubah secara pasti menjadi terbuka (open system) di tahun 2025 nanti. Begitupun juga dengan transformasi birokrasi dan pengelolaan SDM aparatur, secara matang akan terus memperbaiki diri hingga mencapai target dynamic governance (pengembangan potensi human capital) demi birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.
    
“Ga boleh ada KKN, semua bisa masuk asalkan punya kompetensi. Jabatan-jabatan tertentu nantinya tidak harus diisi oleh PNS, itu tidak kita jadikan orientasi. Sekali lagi, ASN pada intinya menuntut benar kompetensi dan pelayanan prima,” tekan Tasdik. (Jay)

,

Berita Majalah Global Edisi 051, Desember 2015 :

ITS Kerja Sama dengan ANU-IP Kembangkan Riset Kemaritiman
Pegiat Antikorupsi Sayangkan Sikap JK
Masjid Cheng Hoo Surabaya, Lakukan Pembinaan Dulu sebelum Mengislamkan Orang
KNKT: Ada Keretakan Alat Kemudi di Bagian Ekor AirAsia QZ8501
Tak Capai Target, Dirjen Pajak Mengundurkan Diri
Dukung Pembinaan Sepak Bola Usia Dini, Bupati Jombang Buka Turnamen KU-16
Pj Bupati Mojokerto Membuka Acara Sosialisasi Pengisian JPT ASN Wahana





Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.