Majalahglobal.com, BANYUWANGI – Penolakan dari wakil rakyat terhadap kebijakan pemecatan THL (Tenaga Harian Lepas) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mengalir. Kali ini datang dari Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.
“Kebijakan ini sangat tidak manusiawi dan kontra produktif dengan kondisi saat ini,” tegasnya, Rabu (10/3/2021).
Selaku wakil rakyat, Michael mengaku memiliki alasan kuat kenapa dirinya harus menolak kebijakan pemecatan THL. Pertama, seperti diketahui, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan keterpurukan ekonomi. Yang tentunya masyarakat, termasuk kalangan THL sangat membutuhkan pekerjaan.
Bukan hanya dianggap tidak manusiawi, kebijakan tersebut juga bisa membawa preseden buruk pada kinerja pemerintahan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.
“Jadi kebijakan itu bukan hanya tidak manusiawi dan tidak menghargai pengabdian para THL selama ini, tapi juga bertentangan dengan visi misi Bu Ipuk dalam menciptakan 10 ribu lapangan kerja,” terangnya.
Sedikitnya 332 orang THL dipecat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dari keseluruhan, 80 orang diantaranya adalah THL tenaga kesehatan. Sudut pandang Michael, kebijakan tersebut juga dianggap tidak pro dengan asas pemenuhan pelayanan prima terhadap Wong Cilik.
Karena ketersediaan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat. terlebih dimasa pandemi Covid-19, dimana ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat.
Kalau pun Sumber Daya Manusia (SDM) sebagian THL dianggap kurang, masih Michael, yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, adalah mempertanyakan proses perekrutan. Sudah sesuai dengan bidang dan keahlian yang dibutuhkan atau ada hal lain.
“Kalau pun SDM (Sumber Daya Manusia) sebagian THL dianggap kurang, jangan salahkan THL nya dong. Harusnya pertanyakan bagaimana proses perekrutannya,” cetusnya.
Michael meminta Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, untuk bersikap lebih bijaksana. Lebih mengedepankan hati nurani dan kemaslahatan bersama dalam mengambil keputusan.
“Kami sangat yakin bahwa Bu Ipuk itu orang baik dan sayang terhadap masyarakatnya,” jelas Wakil Ketua DPRD Banyuwangi ini.
Dari sisi anggaran, politisi berlatar belakang pengusaha ini juga menilai bahwa honor para THL tidak akan memberatkan APBD Kabupaten Banyuwangi. Jadi jika terus dipaksakan, kebijakan pemecatan THL dikhawatirkan justru akan kontra produktif dan menimbulkan preseden buruk di masyarakat. (jay/adv)
