Majalahglobal.com, Mojokerto – Semangat R.A. Kartini menemukan wujud nyatanya di Gedung DPRD Kota Mojokerto. Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, membuktikan bahwa kursi pimpinan legislatif bukan sekadar jabatan, melainkan amanah untuk menghadirkan keadilan sosial bagi _wong cilik_.
Sebagai perempuan pertama yang memimpin 25 anggota DPRD Kota Mojokerto, kader PDI Perjuangan sekaligus Bendahara DPC PDIP Kota Mojokerto ini membawa gaya kepemimpinan yang berbeda: *tegas, tenang, dan berkepekaan tinggi terhadap masyarakat*. Di tangannya, palu sidang tidak hanya mengetuk prosedur, tetapi juga mengetuk pintu keadilan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan.
“Bagi saya, jabatan ini bukan soal posisi, tapi amanah. Dan amanah itu harus berpihak pada masyarakat, terutama mereka yang butuh dibela,” tegas Ery Purwanti.
*1. Dari Kartini Menulis Surat, Kini Ery Membawa Aspirasi ke Jakarta*
Jika Kartini membuka jalan dengan surat-suratnya, Ery Purwanti melangkah lebih jauh. Ia memastikan suara rakyat benar-benar didengar hingga pusat kekuasaan. Hal itu dibuktikan saat ia memperjuangkan nasib *18 tenaga non-ASN Kota Mojokerto yang tidak lolos seleksi PPPK*.
Alih-alih berhenti pada pembahasan di daerah, Ery bersama jajaran DPRD Kota Mojokerto langsung terbang ke Jakarta menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Kami tidak bicara angka. Ini soal pengabdian bertahun-tahun. Mereka layak mendapatkan kepastian,” ujar Ery. Di balik angka 18 itu ada cerita pengabdian, harapan keluarga, dan ketidakpastian masa depan yang tidak bisa dipandang sebagai data administratif semata.
Langkah ini menjadi preseden penting: *pimpinan DPRD daerah hadir sebagai lobi riil bagi rakyat kecil*, mendobrak sekat birokrasi yang kaku.
*2. Politik Humanis: Tegas di Sidang, Peka di Lapangan*
Di ruang sidang, Ery Purwanti dikenal sebagai sosok yang terstruktur dan tegas menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai *UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Namun di luar ruang sidang, ia menunjukkan wajah kepemimpinan yang humanis: pendengar yang baik bagi _wong cilik_, cepat merespons, dan fokus mencari solusi.
“Kalau kita bicara pembangunan, maka manusianya harus jadi prioritas. Jangan sampai yang sudah lama mengabdi justru terpinggirkan,” ungkapnya. Bagi Ery, pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi dari sejauh mana negara hadir melindungi warga, terutama kelompok rentan. Prinsip ini sejalan dengan *amanat Pasal 34 UUD 1945*.
*3. Kartini Abad 21: Dari Representasi Menjadi Aksi Nyata*
Momentum Hari Kartini 2026 menjadi sangat relevan dalam diri Ery Purwanti. Ia tidak berhenti pada wacana kesetaraan gender. Ia membuktikan bahwa *kursi kekuasaan harus dipakai untuk keberpihakan*.
“Semangat Kartini tidak lagi berhenti pada wacana kesetaraan, tetapi telah menjelma menjadi aksi nyata di kursi pimpinan dewan. Perjuangan perempuan belum selesai, tetapi telah berjalan jauh. Keadilan sosial dan pembelaan bagi _wong cilik_ masih sangat dibutuhkan,” kata Ery.
Di tengah dominasi laki-laki di legislatif, Ery hadir sebagai pengecualian yang mencolok. Ia tidak hanya memimpin, tetapi memengaruhi arah kebijakan dengan perspektif yang lebih dekat pada rasa keadilan sosial.
Sebagai Ketua DPRD, Ery Purwanti memastikan DPRD Kota Mojokerto akan terus mengawal aspirasi masyarakat, memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat kecil, serta mendorong APBD yang pro-rakyat sesuai asas pemerintahan yang baik. (Jay/Adv)
