Kades Bejijong Ajak 13 Keluarga Kawal Sendiri Bedah Rumahnya, Daftar Material Ditampilkan di Layar

Kades Bejijong Ajak 13 Keluarga Kawal Sendiri Bedah Rumahnya, Daftar Material Ditampilkan di Layar
Kades Bejijong saat memberikan sambutan

Majalahglobal.com, Mojokerto – Siang itu, suasana Balai Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, tidak seperti rapat biasa.

 

Kursi-kursi plastik berwarna oranye terisi oleh para ibu. Di depan, sebuah layar besar menampilkan daftar panjang berisi rincian barang. Di sampingnya, Kepala Desa Bejijong, Pradana Tera Mardiatna, S.I.Kom., M.I.Kom., M.H., berdiri sambil memegang mikrofon, menjelaskan satu per satu.

 

Hari itu, Rabu (18/11/2026), Balai Desa Bejijong menjadi tempat pertemuan untuk satu hal yang sangat ditunggu warga: program bedah rumah.

 

Bukan sekadar pengumuman siapa yang dapat dan siapa yang tidak. Pertemuan itu lebih terasa seperti upaya untuk membuka semuanya di depan warga, sebelum satu pun bata terpasang.

 

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa menyampaikan bahwa telah dilakukan pemetaan terhadap penerima manfaat program bedah rumah di Desa Bejijong.

 

Jumlahnya, menurut yang disampaikan dalam pertemuan itu, ada 13 penerima manfaat, yang berasal dari dua dusun.

 

Angka 13 itu bukan sekadar angka. Di baliknya, ada 13 keluarga, 13 rumah, dan 13 harapan yang selama ini mungkin hanya bisa disimpan di dalam hati.

 

Karena itu, Kepala Desa berulang kali menekankan satu hal: program ini harus dipahami bersama, dari awal, agar tidak menimbulkan salah paham di kemudian hari.

 

“Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya atas waktu dan juga atas kedatangan panjenengan di balai desa,” ujar Kepala Desa mengawali pertemuan itu, sebagaimana terekam dalam video.

 

*Teknis Dijelaskan Pendamping*

 

Ia kemudian menjelaskan bahwa rincian teknis terkait program bedah rumah itu akan dijelaskan oleh pendamping program, yang dalam pertemuan itu disebut sebagai Bu Mei.

 

Kepala Desa memilih untuk tidak menjelaskan sendiri semua detail teknisnya. Ia menyerahkan kepada pendamping yang memang mendampingi prosesnya dari awal.

 

“Berkaitan dengan bedah rumah ini, tentunya nanti akan dijelaskan oleh Bu Mei bagaimana secara teknis dan juga bagaimana panjenengan menerima manfaat bedah rumah ini,” ujar Kepala Desa.

 

Cara itu, kalau dilihat dari sudut pandang tata kelola desa, adalah cara yang cukup penting. Kepala Desa tidak memosisikan diri sebagai satu-satunya sumber informasi.

 

Ia membuka ruang bagi pendamping, bagi perangkat desa, dan bagi warga sendiri untuk saling mengoreksi.

 

Dalam pertemuan itu juga hadir Sekretaris Desa, seluruh perangkat desa, serta tim pendamping program bedah rumah. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas.

 

Mereka hadir untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan di balai desa itu, juga akan sama dengan apa yang nantinya terjadi di lapangan.

 

*Pekerjaan Belum Selesai Setelah Rumah Jadi*

 

Namun, di tengah penjelasan itu, Kepala Desa juga menyampaikan satu kekhawatiran yang jujur dan jarang disampaikan secara terbuka oleh seorang kepala desa.

 

Ia khawatir, ketika program bedah rumah ini sudah direalisasikan, pekerjaan belum selesai di situ saja.

 

Menurut yang disampaikan dalam pertemuan itu, masih ada pekerjaan rumah lain yang harus terus dikawal, terutama terkait dengan data dan pendataan warga.

 

Kepala Desa menyinggung soal indikator, soal perekonomian warga, dan soal pentingnya komunikasi dengan tim di pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, agar pendataan tidak terputus di kemudian hari.

 

Ia juga mengingatkan, apabila ada tim yang datang ke desa, baik operator desa maupun tim dari Badan Pusat Statistik, agar hal itu dikomunikasikan dengan baik dengan tim yang ada di pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

 

Pesan itu, kalau dibaca lebih dalam, adalah pesan tentang keberlanjutan.

 

Bedah rumah bukan hanya soal membangun dinding dan atap. Bedah rumah juga soal memastikan bahwa warga yang menerima manfaat itu tetap tercatat, tetap terdata, dan tetap bisa mengakses bantuan lain dari Kementerian Sosial sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

 

“Bagaimana panjenengan bisa menerima manfaat bantuan dari Kementerian Sosial sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan Kementerian Sosial,” ujar Kepala Desa dalam pertemuan itu.

 

Artinya, program ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan sistem yang lebih besar, yang ada di Kementerian Sosial, di pemerintah kabupaten, dan di pemerintah desa.

 

Dan agar sistem itu berjalan, data harus benar, komunikasi harus terbuka, dan warga harus memahami hak dan kewajibannya.

 

*Tidak Ada Pungutan, Semua Transparan*

 

Di bagian yang paling penting dalam pertemuan itu, Kepala Desa menyampaikan penegasan yang sangat jelas soal transparansi.

 

Ia menyampaikan kepada warga yang hadir, bahwa dalam pengelolaan program ini, tidak ada pungutan dari pihak desa, tidak ada unsur apa pun, dan semuanya sudah ditampilkan secara transparan di layar.

 

Tujuannya agar warga bisa melihat sendiri apakah barang yang datang nantinya sesuai dengan daftar yang ditampilkan atau tidak.

 

“Tidak ada pungutan dari kami, tidak ada unsur apa pun, atau apapun, tidak ada,” ujar Kepala Desa.

 

“Di sini sudah transparan, bisa melihat apakah nanti panjenengan sesuai barang yang datang sesuai dengan ini tidak,” lanjutnya.

 

Kalimat itu diucapkan sambil menunjuk ke layar yang menampilkan daftar material. Di layar itu, warga bisa melihat sendiri daftarnya.

 

Dan dalam penjelasan lisan Kepala Desa, disebutkan sejumlah material yang harus terealisasi di rumah penerima manfaat, antara lain semen, pasir, bata ringan, besi beton, dan material lain yang tercantum dalam daftar tersebut.

 

“Ada semen, pasir, bata ringan, semuanya ini harus terealisasi di rumah panjenengan,” ujar Kepala Desa.

 

*Warga Diajak Kawal Sendiri*

 

Ia kemudian meminta warga untuk ikut mengawal dengan teliti.

 

“Saya minta tolong semuanya harus secara teliti. Besi beton, semen, semuanya ini sampai dengan… begitu ya,” ujar Kepala Desa.

 

Pesan itu bukan sekadar imbauan. Itu adalah ajakan untuk menjadikan warga sebagai pengawas pertama.

 

Kepala Desa menyadari, ia tidak mungkin mengawal semuanya sendiri.

 

“Karena saya tidak akan mungkin bisa mengawal, dan bisa mengawal adalah…,” ujar Kepala Desa dalam pertemuan itu, sambil menunjuk ke arah warga penerima manfaat.

 

Di titik itu, suasana pertemuan berubah. Bukan lagi sekadar sosialisasi dari atas ke bawah. Tetapi menjadi kesepakatan bersama: desa membuka datanya, warga mengawal realisasinya.

 

Kepala Desa juga sempat menghitung kehadiran warga dalam pertemuan itu. Dari 13 penerima manfaat yang disebut, sebagian hadir langsung, sebagian diwakili oleh keluarganya.

 

Ada yang berhalangan hadir karena urusan keluarga, ada yang diwakili oleh saudaranya. Kepala Desa menyebut satu per satu, memastikan tidak ada yang tertinggal dari informasi.

 

*Keterbukaan Informasi Publik*

 

Di akhir pertemuan, Kepala Desa kembali menekankan satu kalimat yang menjadi penutup dari seluruh narasi hari itu: bahwa apa yang dilakukan di Balai Desa Bejijong itu adalah wujud dari keterbukaan informasi publik.

 

“Dan ini adalah bentuk wujud keterbukaan informasi publik pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, juga tetap mengawal,” ujar Kepala Desa.

 

Kalimat itu, kalau dibaca dalam konteks Desa Bejijong yang selama ini dikenal sebagai Desa Wisata Kampung Majapahit, terasa memiliki makna yang lebih luas.

 

Keterbukaan bukan hanya soal pariwisata, bukan hanya soal atraksi, tetapi juga soal bagaimana bantuan untuk warga yang paling membutuhkan itu dikelola secara terbuka, bisa dilihat, bisa dicek, dan bisa dikawal bersama.

 

Pertemuan di Balai Desa Bejijong pada Rabu itu pun selesai. Para ibu kembali ke rumah masing-masing. Layar besar itu masih menyala. Daftar material itu masih terpampang.

 

Dan 13 keluarga di dua dusun itu kini menunggu tahap berikutnya: ketika daftar itu berubah menjadi semen yang datang, pasir yang diturunkan, bata ringan yang disusun, dan besi beton yang ditegakkan, menjadi rumah yang lebih layak untuk ditinggali. (Jay/Adv)

Exit mobile version