Ketua PPDI Mojokerto Bongkar Rotasi 4 Perangkat Desa Brangkal

Ketua PPDI Mojokerto Bongkar Rotasi 4 Perangkat Desa Brangkal
Ketua PPDI Mojokerto

Majalahglobal.com, Mojokerto – Perang dingin di balik balai desa akhirnya pecah juga.

 

Selasa (17/11/2026), di Kantor Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto, Drs. H. Heru Mulyono, M.M., akhirnya tidak lagi diam.

 

Di depan kamera, di depan wartawan, ia bicara blak-blakan soal persoalan yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di kalangan perangkat desa: rotasi empat perangkat Desa Brangkal.

 

Bukan satu orang. Bukan dua orang. Tapi empat orang sekaligus.

 

Dan menurut Heru, persoalan ini sebenarnya tidak harus sampai serumit ini, jika sejak awal semua pihak mau duduk bareng dan ngomong baik-baik.

 

*Awalnya, Cuma Satu Ruang yang Kosong*

 

Cerita ini, kata Heru, bermula dari hal yang sebenarnya sederhana.

 

Ada satu ruang yang kosong di Desa Brangkal.

 

Bukan jabatan Sekretaris Desa (Sekdes). Bukan jabatan strategis yang lain. Hanya satu ruang.

 

“Memang awal itu ada satu ruang yang kosong di salah satu di sana tapi bukan di sekdes,” kata Heru, membuka wawancara.

 

Persoalan satu ruang kosong itu, lanjut Heru, sebenarnya sudah dibicarakan di level kecamatan.

 

Ketua PPDI Kecamatan Sooko yang pertama kali memberitahukan persoalan itu kepada dirinya. Setelah itu, PPDI Kabupaten Mojokerto langsung bergerak cepat.

 

“Kami langsung respons, terus kita fasilitasi untuk bisa ke DPRD,” ujar Heru.

 

Saat itu, suasananya masih enak. Masih adem. Masih bisa diajak ngomong.

 

“Awalnya waktu itu saja enak, semuanya bisa menerima, awal kita bilang termasuk sekdesnya,” tutur Heru.

 

Semua pihak disebutnya masih bisa menerima. Semua pihak masih mau mendengarkan. Tidak ada yang ngotot. Tidak ada yang merasa paling benar.

 

Tapi, ada satu hal yang sejak awal membuat Heru merasa ganjil.

 

Informasi itu, kata dia, tidak datang langsung dari teman-teman perangkat Desa Brangkal. Informasi itu datang dari Ketua PPDI Kecamatan.

 

“Karena jangan sampai saya selaku Ketua PPDI Kabupaten tidak tahu, tapi memang sebetulnya yang memberitahu kami, kami ini juga dari pihak ketua kecamatan, nggih Mas Eko,” ujar Heru.

 

“Kalau orang-orang teman-teman yang ada di Desa Brangkal memang tidak memberikan info ke kami,” sambungnya.

 

Di sinilah, menurut Heru, akar persoalan komunikasi itu mulai terlihat.

 

PPDI Kabupaten, sebagai organisasi yang seharusnya menjadi rumah bagi perangkat desa, justru tidak mendapat kabar langsung dari anggota yang sedang bermasalah.

 

*Sudah Bertemu 2-3 Kali, Sudah Difasilitasi ke DPRD*

 

Heru menegaskan, PPDI Kabupaten tidak tinggal diam.

 

Begitu mendapat laporan dari Ketua PPDI Kecamatan, PPDI Kabupaten langsung menggelar pertemuan. Bukan sekali. Tapi dua sampai tiga kali.

 

Tujuannya satu: jangan sampai persoalan ini meledak.

 

Harapannya, kata Heru, keempat perangkat desa itu mau menerima, mau tenang, dan persoalan bisa diselesaikan dengan kepala dingin.

 

“Jangan sampai kita menggebu, terus yang rotasi ini saja, diam-diam saja dan mau menerima,” kata Heru menggambarkan harapannya kala itu.

 

Namun, harapan itu ternyata tidak berjalan mulus.

 

Di tengah jalan, Heru mendapat kabar yang berbeda. Keempat perangkat desa itu, akhirnya memilih jalur lain: menggunakan jasa pengacara.

 

Heru mengaku sempat kaget. Karena sebelumnya, informasi yang ia terima, keempat perangkat itu disebut sudah mau menerima.

 

“Kenyataannya waktu itu ada informasi menerima, tapi saya juga tidak tahu awalnya bagaimana kok bisa tiba-tiba menggunakan jasa pengacara,” ujar Heru.

 

Meski begitu, Heru tidak menyalahkan langkah tersebut. Sama sekali tidak.

 

Menurut dia, menggunakan jasa pengacara adalah hak setiap warga negara. Termasuk perangkat desa. Siapa pun boleh menggunakan jasa pengacara untuk memperjuangkan haknya.

 

“Nah ini memang hak semua warga untuk menggunakan jasa pengacara, enggak apa-apa,” kata Heru.

 

Bahkan, Heru justru menilai langkah itu lebih fokus. Karena PPDI, kata dia, bukanlah pengacara. PPDI adalah organisasi profesi. PPDI tidak bisa fokus 100 persen mengurus persoalan hukum seperti pengacara.

 

“Supaya apa, lebih fokus. Kalau kami nanti di samping kurang fokus juga, pengerjaan kami bukan sebagai pengacara, sehingga menggunakan jasa pengacara itu lebih fokus,” jelas Heru.

 

Dan bagi Heru, persoalan ini bukan soal menang atau kalah.

 

Bukan soal siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah. Bukan soal siapa yang paling kuat dan siapa yang paling lemah.

 

“Soal menang kalah itu kan bukan tujuan kami, ya kan. Yang penting untuk ini bisa tenang,” tegas Heru.

 

Kalimat itu, diucapkan Heru dengan nada yang sangat tenang. Tapi, di balik ketenangan itu, tersimpan pesan yang sangat dalam: PPDI ingin persoalan ini selesai dengan damai, bukan dengan saling menjatuhkan.

 

*Puncak Kemarahan Heru: “Tidak Boleh Main Gradak!”*

 

Jika di awal wawancara Heru masih terlihat tenang, di bagian ini, nada bicaranya mulai naik.

 

Ia mulai bicara soal etika. Soal aturan. Soal hak perangkat desa yang menurut dia harus diperhatikan oleh kepala desa.

 

Menurut Heru, tidak bisa hanya karena ada satu jabatan yang kosong, lalu keempat perangkat desa semuanya dirotasi sekaligus. Tidak bisa main kopyok begitu saja.

 

“Dan hak setiap perangkat desa pun juga harus diperhatikan oleh kepala desa, tidak langsung main yang kosong satu, keempatnya semua dikopyok semuanya, enggak boleh begitu. Memang harus ada aturan lain, jadi harus menggunakan etika,” kata Heru.

 

Lalu, ia mengucapkan kalimat yang kini menjadi kalimat paling viral dari wawancara ini:

 

“Tidak boleh main gradak gitu saja, tidak boleh ya.”

 

Kalimat itu diucapkan Heru dengan tegas, dengan mata menatap kamera, seolah-olah ia sedang berbicara langsung kepada semua kepala desa di Kabupaten Mojokerto.

 

Bukan hanya kepada Kepala Desa Brangkal. Tapi kepada semua kepala desa.

 

Heru juga kembali mengakui, ada masalah komunikasi yang serius dalam persoalan ini.

 

Tidak ada komunikasi dengan dirinya sebagai Ketua PPDI Kabupaten. Padahal, dirinya adalah ketua organisasi yang menaungi perangkat desa se-Kabupaten Mojokerto.

 

“Dan itu pun tidak ada komunikasi dengan kami, dan memang hal semacam ini kami sadari juga kurangnya komunikasi,” ujar Heru.

 

Pengakuan ini penting. Karena Heru tidak hanya menyalahkan satu pihak. Ia juga mengakui ada kekurangan dari pihaknya sendiri.

 

Pernyataan itu ia sampaikan secara terbuka kepada wartawan yang mewawancarainya, Mas Jaya.

 

“Ini perlu saya sampaikan kepada Mas Jaya,” ujar Heru.

 

*Ditanya Soal Musdes dan Pembinaan, Heru Jawab Begini*

 

Wartawan kemudian mengajukan pertanyaan yang paling krusial: Apakah sebelum rotasi itu dilakukan, sudah ada pembinaan terlebih dahulu? Apakah sudah ada musyawarah desa (musdes)?

 

Heru menjawab dengan jujur. Dengan kalimat yang sangat hati-hati.

 

“Setahu saya, tidak mendengar apa pun dari soal itu, nggih,” ujar Heru.

 

Ia menegaskan, setahu dia, ia tidak pernah mendengar ada pembinaan atau musdes terkait rotasi tersebut.

 

“Karena kalau soal musdes dan sebagainya itu memang tergantung dari pihak perangkat, tapi dari pihak perangkat desa, PPDI tidak memberikan informasi,” lanjut Heru.

 

Menurut Heru, jika memang ada musdes, seharusnya musdes itu dibicarakan secara internal dulu di lingkup desa. Bukan langsung dilempar ke kecamatan.

 

“Seandainya ada musdes, itu baik untuk dibicarakan internal dulu. Seandainya ada, langsung ke kecamatan, lah ini yang salah, ini ndak boleh,” kata Heru.

 

“Namanya saja musyawarah desa, ya harus dibicarakan di lingkup desa, ya kan,” tegasnya.

 

Pernyataan Heru ini tentu saja masih perlu dikonfirmasi kepada pihak lain. Karena Heru sendiri mengakui, ia menyampaikan berdasarkan apa yang ia dengar dan apa yang ia ketahui sebagai Ketua PPDI Kabupaten.

 

Redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Kepala Desa Brangkal, empat perangkat desa yang dimaksud, maupun pihak kecamatan terkait ada atau tidaknya musdes dan pembinaan sebelum rotasi dilakukan.

 

*Solusi Ala Heru: Dibicarakan Secara Keibuan, Dirangkul Bareng*

 

Di akhir wawancara, wartawan meminta Heru untuk menyampaikan pesan dan solusi.

 

Bagaimana caranya agar empat perangkat Desa Brangkal dan Kepala Desa Brangkal bisa kembali solid? Bagaimana caranya agar persoalan ini tidak berlarut-larut?

 

Heru menjawab dengan perumpamaan yang sangat khas Jawa. Sangat sederhana. Tapi sangat mengena.

 

Menurut dia, persoalan ini seharusnya sejak awal dibicarakan secara keibuan. Seperti seorang ibu yang berbicara dengan anak-anaknya.

 

“Kalau menurut saya, sebetulnya kalau awalnya itu dibicarakan secara keibuan bersama anak-anaknya, ya toh. Karena saya katakan keibuan kan ibu itu kan tidak harus tua, berarti Bu Kades ini kan yang dituakan, sehingga diajak ngomong bareng, dirangkul bareng, tidak mungkin tidak ada yang tidak clear, pasti clear,” ujar Heru.

 

Dalam pandangan Heru, Kepala Desa Brangkal, yang ia sebut sebagai Bu Kades, adalah sosok yang dituakan di desa. Sosok yang seharusnya merangkul, bukan memerintah. Sosok yang seharusnya mengajak ngomong bareng, bukan mengambil keputusan sepihak.

 

Jika itu dilakukan sejak awal, Heru yakin, semua persoalan pasti clear. Pasti selesai. Tidak ada yang perlu ribut.

 

Tapi, karena persoalan itu kini sudah terlanjur memanas, Heru mengakui, situasinya sudah tidak lagi mudah.

 

Ia menggunakan perumpamaan yang kini menjadi sangat viral:

 

“Kalau sudah memanas gini, ibaratnya sudah nasi sudah menjadi bubur, sehingga kalau sudah bubur kan agak sulit, sudah matang gitu loh,” kata Heru.

 

Nasi sudah menjadi bubur. Artinya, persoalan sudah terlanjur terjadi. Sudah terlanjur panas. Sudah sulit untuk dikembalikan seperti semula.

 

Meski demikian, Heru tetap berharap persoalan ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

 

Bukan hanya bagi perangkat Desa Brangkal. Bukan hanya bagi Kepala Desa Brangkal. Tapi bagi semua perangkat desa dan semua kepala desa di Kabupaten Mojokerto.

 

“Tidak awal-awalnya dulu dibicarakan enak, lah ini pengalaman bagi semuanya, bagi perangkat desa, bagi kepala desa yang lain,” ujar Heru.

 

Heru juga mengingatkan, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan jika semua pihak mau bermusyawarah dengan lapang dada.

 

“Tidak ada yang tidak mungkin kalau semuanya itu dimusyawarahkan dengan lapang dada, ada dijadikan solusi, ya kan? Tidak langsung main, egonya sendiri-sendiri, wah pejabat desa, tidak bisa begitu,” kata Heru.

 

Di akhir wawancara, Heru menyampaikan permohonan maaf jika ucapannya ada yang kurang berkenan. Ia menegaskan, semua yang ia sampaikan adalah saran demi kebaikan bersama.

 

“Mohon maaf kalau pernyataan saya agak ya kurang pas. Tapi itulah saran saya. Awalnya itu ya harus dibicarakan dulu. Terima kasih,” pungkas Heru.

 

Wawancara pun selesai. Heru tersenyum. Namun, persoalan di Desa Brangkal, tampaknya belum selesai.

 

Kini, bola panas itu ada di tangan semua pihak. Akankah mereka mau duduk bareng dan merangkul bareng, seperti saran Heru? Atau akankah nasi yang sudah menjadi bubur itu dibiarkan semakin mengeras?

 

Kita tunggu saja kelanjutannya.

 

*Catatan Redaksi:* Berita ini disusun berdasarkan keterangan Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto, Drs. H. Heru Mulyono, M.M., dalam video wawancara di Kantor Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Selasa (17/11/2026). Seluruh pernyataan mengenai kronologi rotasi empat perangkat Desa Brangkal, tidak adanya informasi musdes / pembinaan yang ia dengar, hingga penilaian bahwa rotasi tidak boleh dilakukan secara “gradak”, adalah versi / klaim dari narasumber. Redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Kepala Desa Brangkal, empat perangkat desa yang dimaksud, PPDI Kecamatan, maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terkait kronologi, dasar hukum rotasi, dan ada / tidaknya musdes dan pembinaan sebelum rotasi. Semua pihak diberi hak jawab dan hak koreksi secara proporsional sesuai UU Pers No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

 

*Penulis: Jayak Mardiansyah*

Exit mobile version