Halsel – Ketidak aktifnya Masyarakat memilih duduk dan diam meski mengetahui memang berisiko memperkuat praktik mafia diberbagai sektor oleh para oknum pejabat di Kabupaten Halmahera Selatan. Provinsi Maluku Utara (Malut). Mereka merasa terlindung akan terus melakukan perbuatannya karena tanpa sanksi etik berat maupun secara pidana yang di kenakan.
Kasus praktik “Mafia” di berbagai sektor dan perlindungan terhadap para Oknum pejabat di Halmahera Selatan, memiliki kedekatan khusus sehingga merusak dan melemahkan kepercayaan publik.
Diitempat tempat warung copi dan hasil karya Jurnalis di Halsel, dari berbagai saluran Media sosial yang di peroleh Media ini, dugaan kuat adanya broker perkara menyimpan dana ratusan juta, hingga puluhan miliar rupiah serta memiliki hubungan keluarga untuk memengaruhi sanksi etik berat dan pidananya.
Beberapa kasus yang makin marak di Halsel, adalah terjadinya dugaan Mafia SDA, tanah melalui modus kriminalisasi sengketa lahan. Namun pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ilegal sangat mustahil terlaksana pasti terhambat karena adanya perlindungan.
Begitu juga dugaan Mafia BBM subsidi dan nonsubsidi, korupsi proyek pembangunan yang bersumber dari APBD/APBN, pertambangan emas, kayu, galian C secara ilegal, pengeboman ikan, perselingkuhan oknum PNS/P3K, dan pemalsuan dokumen meski terbukti bersalah.
Dugaan pelanggaran pelanggaran hukum ini, malah tertutup rapat dengan berbagai cara dan alasan yang telah di persiapkan sebelumnya.
Masyarakat berhak mencari dan memberikan informasi terkait dugaan Mafia diberbagai sektor kepada penegak hukum. Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi pelapor yang laporannya terbukti benar.
Namun, kenyataan yang terjadi di Kab. Halmahera Selatan, laporan Mafia tersebut hanya dijadikan sampah.
Hal ini, pentingnya peran aktif Masyarakat
Partisipasi publik secara hukum dijamin sebagai instrumen kontrol sosial untuk mencegah kesewenang-wenangan.
Dan mungkin, aksi sipil dalam pengawasan melalui kampanye dan diskusi publik diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintah, serta memastikan sanksi etik berat maupun pidana harus ditegakkan secara adil tak hanya hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
(Tim/Red)
