Pada hari Kamis 6 April 2023. Ada pemandangan menarik di gapura pintu depan halaman masuk Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Puluhan anggota ormas Pemuda Pancasila menyampaikan aspirasi politiknya. Bahwa siapa pun tidak boleh mengganggu kinerja pejabat Mojokerto.
Jika ada pihak yang menakut nakuti atau sengaja bikin gaduh di lingkungan pemkab, maka akan berhadapan dengan dirinya.
Sebagaimana kita tahu, saat itu adalah bertepatan dengan hari H – AUDIENSI Lembaga Kajian Hukum (LKH) Barracuda yang jauh hari sudah melayangkan surat ke Pemkab.
Untung saja, lembaga ini sehari sebelumnya secara sigap mengurungkan niatnya. Lalu mengganti acara Buka Bersama. Sembari jumpa Pers atas penundaan agenda audiensi tersebut.
Belakangan memang terjadi kemelut saling fitnah. Bahwa hawa Mojokerto saat ini, wal khusus kondisi internal birokrasi pemkab, sedang tidak baik- baik saja.
Tak hanya disharmoni hubungan Bupati – Wabup. Namun terasa ada kesenjangan mencolok atmosfir kinerja antar OPD. Seolah ada kubu-kubuan. Sehingga gerak kebijakan Leading Sector di setiap OPD merasa ada yang memonitor.
Perasaan cemas dan khawatir disertai kewaspadaan tinggi. Juga pasang kuda-kuda, takut terjadi Jebakan Batman. Bahwa suara hati yang berbunyi jangan-jangan senantiasa melekat di dada para pejabat.
Keadaan serba ewuh pakewuh jelas berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan secara umum. Hingga pasangan Bupati – Wakil Bupati TERPILIH pun terlena dengan semangat jargon tatkala kampanye dulu.
Belum lagi ditambah beban kritik yang kerap disuarakan LSM. Bahwa munculnya kasus kasus tertentu hasil temuan lapangan yang dimotori para aktivis LSM, kerap bikin hati pejabat redup dan ciut.
Terlepas gerakan aktivis LSM kadang dinilai melampaui batas. Namun tidak sedikit masyarakat Mojokerto yang mendukung , menyetujui, serta mengacungi jempol.
Hanya lewat lembaga kontrol sosial yang kritis, kinerja pemerintah bisa berubah. Setidaknya ada kekuatan penyeimbang terhadap hegemoni kekuasaan. Agar kehidupan birokrasi berjalan normal sehat sesuai standar Tupoksi / SOP.
Penulis sendiri, kerap dijadikan sasaran fitnah. Menjadi obyek bulan – bulanan di tengah perbincangan miring tak sedap di kalangan pejabat. Bahkan dianggap musuh berbahaya. Tak heran jika kemudian terlintas pikiran jahat. Bahwa Gerakan Aktivis perlu DILENYAPKAN.
Astaghfirulloh. Demikianlah kilas potret gambaran fenomena dari Trend Gerakan Aktivis. Satu sisi dicaci dan mau dihabisi, tapi di sisi lain ada yang memuji.
Prinsip dasar semua aktivis, InshaAlloh sama. Biarlah anjing menggonggong, Kafilah tetap berlalu.
Show must be go on. (Pertunjukan mesti jalan terus).
Paparan di atas bukanlah isapan jempol. Bahwa sejarah selalu mencatat prestasi kaum Gerakan Aktivis.
Dulu jaman ORLA ada Tritura. Tiga Tuntutan Rakyat. Yang membuat Sukarno jatuh. Lalu jaman ORBA ada gerakan serentak nasional Reformasi. Yang berujung Suharto lengser keprabon.
Meskipun gerakan macam itu jarang terjadi di level tingkat Kabupaten. Namun setidaknya gerakan kritis kaum aktivis perlu kita apresiasi.
Ingat nasib Bupati Garut, Aceng Fikri tahun 2012. Akhirnya turun jabatan. Hanya karena urusan menikahi gadis di bawah umur, lalu terjadi Impeachment atau pemakzulan oleh anggota DPRD yang didukung masyarakat. Dan Bupati Garut itu pun bernasib tumbang. SAYONARA.
* *)Penulis adalah Pemerhati Lintas Generasi, tinggal di Pekukuhan Mojosari Mojokerto.
