Gugatan Perdata Rp. 8 Miliar Terhadap Amanatul Ummah Dicabut

Gugatan Perdata Rp. 8 Miliar Terhadap Amanatul Ummah Dicabut
Jubir Tim Advokasi LP2KP Kabupaten Mojokerto (Tengah) setelah mencabut gugatannya di PN Mojokerto

Majalahglobal.com, Mojokerto – Gugatan pelanggaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilakukan terhadap Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto dicabut. Hal itu dilakukan penggugat usai menerima masukan dari sejumlah tokoh agama. Gugatan itu dilayangkan DPD Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Mojokerto sejak 29 Agustus 2022 lalu.

Gugatan Perdata Rp. 8 Miliar Terhadap Amanatul Ummah Dicabut
Halaman 1 Surat Pencabutan Gugatan

Mereka menuduh Pondok Pesantren milik keluarga besar Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barraa tersebut berdiri di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), namun saat perkara itu berjalan hampir satu bulan, LP2KP memilih untuk mencabut gugatannya. Permohonan pencabutan gugatan mereka serahkan ke PN Mojokerto pada Jumat (30/9/2022) sekitar pukul 11.00 WIB.

Gugatan Perdata Rp. 8 Miliar Terhadap Amanatul Ummah Dicabut
Halaman 2 Surat Pencabutan Gugatan

Juru Bicara Tim Advokasi LP2KP Kabupaten Mojokerto, Kudus Surya Dharma, S.H. membenarkan jika pihaknya telah mencabut gugatan ke Ponpes Amanatul Ummah.

 

“Adapun salah satu alasan gugatan itu dicabut karena mendapatkan masukan dari tokoh agama. Banyak pertimbangan salah satunya masukan dari tokoh agama, bukan hanya agama islam,” tegas Surya, Jumat (30/9/2022) di Pengadilan Negeri Mojokerto.

Baca Juga :  Oknum Caleg PKS Di Halsel Harus Diperiksa Diduga Gunakan Fasilitas Negara Kepentingan Politik

 

Tidak hanya itu, LP2KP berdalih jika banyak oknum memanfaatkan kasus tersebut untuk dipelintir ke arah isu politik dan sara.

 

“Untuk menjaga kondusifitas kami memilih mencabut,” jelas Surya.

 

Surya menjelaskan jika dalam pencabutan gugatan itu tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dirinya hanya menjalankan hasil tabayun dengan sejumlah pihak.

 

“Hukum itu tidak boleh diintervensi. Yang jelas kita sudah bertabayun dan sudah mempunyai satu paham. Saya pastikan tidak ada intervensi,” ungkap Surya.

 

Sebelumnya, Yayasan Amanatul Ummah yang berdiri di Desa Kembangbelor, Pacet, Mojokerto digugat perdata Rp. 8 Miliar oleh DPD LP2KP Kabupaten Mojokerto lantaran berdiri di lahan produktif.

 

Diketahui gugatan ditujukan kepada 12 pihak. Yaitu, Muhammad Al Barra selaku Ketua Yayasan Amanatul Ummah, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR Kabupaten Mojokerto, Kepala Seksi pendaftaran hak atas tanah kantor BPN Kabupaten Mojokerto, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Camat Pacet, Kepala Desa Kembangbelor, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pacet.

Baca Juga :  Danramil 0815/05 Gedeg Bareng Forkopimcam Gelar Apel Siaga Linmas Pengamanan Pemilu 2024

 

Sedangkan, turut tergugat meliputi Notaris Ariyani, SH, Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto, dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto. Gugatan tak lain terkait bangunan Yayasan Amanatul Ummah yang berdiri di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). (Jay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *