Majalahglobal.com, Mojokerto – Ketua Tim Intelijen Mabes TNI-AD Pabandya 2/Dalwasproggar Spaban 1/Ren Sintelad, Letkol Inf Eko Syah Putra Siregar, S.I.P., mengadakan bimbingan komunikasi (Binkom) cegah konflik sosial di Wilayah Kodim 0815/Mojokerto, Selasa (9/8/2022) di Sabha Krida Tama Rumah Rakyat Jalan Hayam Wuruk Nomor 50 Kota Mojokerto.
Letkol Inf Eko Syah Putra Siregar, S.I.P., mengajak untuk bersama-sama menumbuhkan rasa simpati dan empati. Kalau empati itu jauh lebih luas maknanya dibanding simpati.
“Bagaimana kita mencoba menghargai perasaan orang lain, karena ini tapak dasar kita berkomunikasi. Tidak harus pintar, yang penting tidak mementingkan ego saat komunikasi. Cobalah untuk berani meminta pendapat orang, saya itu bagaimana sih. Artinya kita harus berbesar hati. Mari sama-sama bersemangat untuk mencegah konflik sosial di wilayah Kodim 0815/Mojokerto. Jangan sampai seperti Poso, Sampit dan Ambon,” ungkap Letkol Inf Eko Syah Putra Siregar, S.I.P.
Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto, Sholahudin Wijaya menanyakan mengapa terus ada konflik sosial terkait galian ilegal. Bahkan sampai ada demo oleh warga dan penutupan jalan oleh pengusaha galian.
“Ini sudah menjadi konflik sosial lama di Kabupaten Mojokerto. Warga merasa terganggu oleh keberadaan galian. Fakta yang terjadi di lokasi galian ilegal, adanya beberapa oknum aparat yang melindungi aktifitas galian ilegal,” jelas Ketua PWI Mojokerto.
Menanggapi hal tersebut, Dandim 0815/Mojokerto, Letkol Inf Beni Asman, S.Sos., M.H. menjelaskan bahwa konflik galian karena tersumbatnya saluran komunikasi dan perizinan. Banyak pelaku galian tapi tidak mempunyai izin, akhirnya kerjasama dengan masyarakat sekitar.
“Kemudian terkait pengusaha galian yang tidak mengantongi izin, sebenarnya mereka sudah ada yang mencoba mengurus tapi putus di tengah jalan. Karena tidak gali tidak makan, maka mereka bekerjasama dengan Robin Hood,” ungkap Dandim 0815/Mojokerto.
Sementara itu, Staf Ahli Walikota Mojokerto Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Anang Fahruroji, S.Sos., M.Si., menjelaskan intinya bagaimana di wilayah Mojokerto tidak terjadi konflik sosial.
“Bagaimanapun sulitnya, masyarakat tetap butuh rasa aman kenyamanan hidup. Hal itu ditandai dengan adanya kerukunan, ketertiban sosial dan berkurangnya ancaman di sekelilingnya. Upaya terobosan untuk mengatasinya merupakan suatu keharusan. Tak ada pilihan lain, jika ingin aman dan nyaman masyarakat harus diajak berpartisipasi menjaga kesatuan bangsa dan keamanan nasional,” pesan Anang Fahruroji, S.Sos., M.Si.
Di sesi akhir, Kepala Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Drs. Roul Amrullah menyimpulkan bahwa upaya untuk mengelola konflik adalah harus melibatkan stake holder di masing-masing tingkatan.
“Solusi memecahkan konflik sosial adalah dengan musyawarah dan mufakat. Perbedaan jika diperbesar akan menjadi masalah. Buatlah perbedaan yang besar menjadi kecil dan perbedaan yang kecil ditiadakan. Upaya menekan konflik sosial adalah upaya seleksi dini. Upayakan sering ada forum yang dihadiri stake holder untuk bisa terus menekan konflik sosial agar perbedaan itu menjadi sebuah keindahan,” ujar Drs. Roul Amrullah. (Jay)
