BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi mengkritisi janji Pemkab Banyuwangi yang berencana akan melakukan rekrutmen ulang terhadap nasib 331 Tenaga Harian Lepas (THL) yang terkena kebijakan perampingan. Hingga kini, nasib ratusan THL tersebut masih belum ada kejelasan.
DPRD Banyuwangi juga mempertanyakan keseriusan Pemkab setempat yang sebelumnya hendak melakukan pelatihan khusus para eks THL tersebut.
“Jadi kita menanyakan kebijakan dari Pemkab terkait nasib pengurangan THL kemarin. Inikan masih belum jelas seperti apa,” jelas Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, Rabu (5/5/2021).
Padahal, sesuai rapat bersama antara eksekutif dan Komisi I DPRD Banyuwangi tempo lalu, sebelum memasuki lebaran Idul Fitri ini seharusnya rekrutmen ulang sudah rampung dilakukan.
Made menilai, Pemkab Banyuwangi harus segera menentukan langkah selanjutnya. Jadi atau tidaknya melakukan rekrutmen ulang harus disampaikan dengan jelas.
“Apakah ini dilakukan rekrutmen ulang atau bagaimana, kami berharap segera diperjelas. Sampai saat ini DPRD Banyuwangi belum mengetahui itu. Kalau memang dipersiapkan peraturan bupati ya sudah selesai apa belum dan hasil kebijakan Perbupnya seperti apa kita juga pertanyakan,” pungkas Made.
Menurut Made, jika hal ini dibiarkan begitu saja maka akan menyebabkan kerancuan. Dia menilai, Pemkab setempat bertindak simpang-siur dengan janji-janjinya.
“Janjinya kan simpang-siur. Katanya mau di tes ulang. Ada yang bilang masih nunggu Perbup dan sampai sekarang masih digodok Perbupnya. Kan kasihan mereka (THL),” kata Made.
Menyoal nasib para THL ini, sebelumnya Pemkab setempat telah mewacanakan rekrutmen ulang. Targetnya, sebelum lebaran sudah rampung dilakukan.
Sedangkan bagi eks THL, mereka dijanjikan mendapatkan prioritas utama. Rekrutmen ulang ini rencananya juga bakal melibatkan partisipasi kelompok disabilitas. Proses rekrutmen pun akan diawasi ketat oleh DPRD Banyuwangi guna menghindari risiko THL pesanan. (jay/adv)
