 |
| Setelah di Lantik, Sandiaga Uno Pastikan Tutup Hotel Alexis |
Menurutnya sesuatu yang sudah terucap perlu dibuktikan dengan aksi yang nyata. Namun untuk enam bulan awal ke depan Sandiaga akan fokus terlebih dahulu terhadap rekonsiliasi.
“Kami sekarang fokus mendinginkan suasana dan memastikan bahwa hari-hari kita hanya mencari persamaan di antara kita bukan menajamkan perbedaan,” pungkasnya.
Rumah DP Rp 0
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengaku siap merealisasikan program perumahan dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0. Pasangan ini akan menganggarkan Rp 2,5-3 triliun pada tahun pertama.
“Kalau dibagi lima tahun, tahun pertama target kita antara Rp 2,5 sampai 3 trilun yang dibutuhkan. Ini yang harus dikumunikasikan dengan baik,” kata Sandiaga, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).
Sandiaga mengaku akan segera berkomunikasi dengan DPRD untuk membahas anggaran program tersebut. Ia juga sudah berdiskusi dengan berbagai pihak untuk segera merealisasikan programnya.
“Tahun pertama kita melihat tentu setelah berbicara dengan DPRD sebagai pemegang anggaran bahwa harapan kita bisa kurangi backlog (kekurangan pasokan rumah) lebih dari 300 ribu hunian yang dibutuhkan sebanyak 80 persen. Selalu kita andalkan komunikasi dan sekarang waktu sudah lebih longgar. Kami bisa duduk dengan dewan pakar untuk formulasikan apa yang diperlukan,” kata Sandiaga.
Sandiaga juga telah mempersiapkan diri untuk membahas payung hukum dari program tersebut. Ia mengatakan telah menemukan referensi untuk membangun perumahan dengan DP Rp 0.
“Yang sudah mulai memikirkan karena yang terpenting kayak yang paling gampang rumah dengan DP Rp 0 kan perlu Perda jadi perlu mulai dibicarakan dengan teman di Dewan ini pasti akan masuk ke anggaran berikutnya. (Tanah) Sudah teridentifikasi dan akan segera difinalkan begitu kita dekat. Kita nggak mau munculkan spekulasi,” katanya.
Tak Mungkin
Presiden Direktur Bank BCA, Jahja Setiaatmadja mengatakan pihaknya mendukung program rumah DP 0 persen asalkan mendapat dukungan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kita tunggu sajalah kalau memang yang lain, ya kita ikut, yang penting kan harus ada ketentuannya BI dan OJK yang support. Kita kan bisa masuk kalau memang sesuai aturan perbankan, memang aturan perbankan memungkinkan ya kenapa tidak,” katanya di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (20/4).
“Yang penting ada aturannya, kan yang sekarang tidak mungkin karena belum ada aturannya yang berlaku. Aturannya saja belum,” sambungnya.
Menurutnya, DP nol Rupiah pasti akan banyak resiko. Untuk itu, guna meminimalisir resiko yang ada perlu adanya jaminan dari Pemerintah Daerah.
“Mungkin kenapa bisa dibilang nol persen ada semacam jaminan Pemda atau hal-hal lain. Kan kita belum tahu, makanya harus tunggu yang konkrit seperti apa kita jajaki, ketentuannya seperti apa, kita bantu support,” jelasnya.
Seperti diketahui, DP rumah sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia soal Loan to Value (LTV). Aturan itu bahkan tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Pasal 17 Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti.
Dalam aturan tersebut, beban biaya yang ditanggung oleh bank sebesar 85 persen dari total harga rumah dan 15 persen sisanya harus dibayar pemohon dalam bentuk uang muka. (Indigo)
