Majalahglobal.com, Mojokerto – Gerakan Pamong Majapahit (GPM) unjuk rasa ke Kantor Bupati Mojokerto, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Jatim, Jurianto Bambang Siswantoro angkat bicara.
Jurianto Bambang Siswantoro yang juga sebagai Kepala Desa Duyung, Trawas, Mojokerto mendukung perjuangan teman-teman agar Alokasi Dana Desa (ADD) tidak turun. Pandangan umumnya ADD itu untuk kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
“Terkait dana desa, informasi yang kami peroleh dana desa berkurang. Dari Rp 70 triliun menjadi Rp 60,5 triliun. Itupun nanti yang Rp 40 triliun untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) selama 6 tahun,” ungkapnya, Sabtu (27/12/2025) di kediamannya.
Harapannya, kesejahteraan Perangkat Desa dan Kepala Desa minimal tetap. Kalaupun nanti ada program Bantuan Keuangan (BK) murni dari Kabupaten Mojokerto, maka lebih baik program BK murni itu dialihkan ke ADD.
“Jadi ADDnya yang biasanya Rp 400 juta bisa jadi 700 juta. Ataupun bisa seperti Kabupaten yang lain, meskipun tidak ada BK namun ADDnya besar. Jadi sisanya bisa untuk pembangunan juga. Hal itu jauh lebih fleksibel, sementara jika BK aturannya sangat banyak,” ucapnya.
Ditambahkannya, ADD itu selain bisa digunakan untuk silltap dan insentif juga bisa digunakan untuk pembangunan.
“Contohnya di Batu itu ada desa yang ADDnya bisa mencapai Rp 2 miliar. Jadi ADD itu ruangnya bebas untuk pembangunan. Efisiensi Kabupaten Mojokerto Rp 300 miliar lebih, jika masih mengandalkan BK maka mending BK dialihkan ke ADD,” paparnya.
Pihaknya berharap di P-APBD 2026 ADD Kabupaten Mojokerto bisa meningkat.
“Di Kalimantan itu ada yang ADDnya sampai Rp 8 miliar. Kalau di Papua ada yang ADDnya sampai Rp 3 miliar. Kalau di Jawa Timur ADD yang besar itu di Batu. Di Batu itu tidak ada BK, namun ADDnya Rp 2 miliar,” jelasnya. (Jay/Adv)
