Majalahglobal.com, Mojokerto – Perseteruan antara Gerakan Pamong Majapahit (GPM) dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus memuncak.
Ratusan kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam GPM secara tegas menolak rencana pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026. Mereka mengancam akan menggelar aksi protes besar-besaran jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Koordinator Aksi GPM, Sunardi, yang juga Kepala Desa Temon, Kecamatan Trowulan, menegaskan bahwa audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto dan Bupati Mojokerto tidak membuahkan titik temu.
“Audiensi tadi sempat memanas, tapi tuntutan kami tidak dipenuhi. Pertama, ADD harus dikembalikan seperti semula. Kedua, harus ada regulasi atau Peraturan Bupati yang mengatur penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa,” tegas Sunardi, Rabu (24/12/2025).
GPM menuntut agar ADD dikembalikan ke posisi semula dan adanya peraturan yang jelas mengatur siltap kepala desa dan perangkat desa.
Namun, Pemkab Mojokerto melalui Sekretaris Daerah, Teguh Gunarko, menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan siltap dan penyesuaian ADD hanya karena penerimaan dari pemerintah pusat menurun.
Pemkab Mojokerto mengalami defisit anggaran sekitar Rp200 miliar dari pemerintah pusat, sehingga harus melakukan penyesuaian anggaran.
GPM berencana melakukan aksi lanjutan pada Januari 2026 dan mengancam memboikot kunjungan Bupati Mojokerto serta mogok pembayaran pajak sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai merugikan pemerintahan desa.
Menanggapi ancaman tersebut, Teguh Gunarko menyatakan bahwa pemerintah daerah berharap hal-hal seperti itu tidak sampai terjadi.
“Kita lihat ke depan. Pemerintah daerah tentu berharap hal-hal seperti itu tidak sampai terjadi,” katanya. (Jay)
