Majalahglobal.com, Mojokerto – Gelombang keresahan perangkat desa dan kepala desa di Kabupaten Mojokerto akhirnya disampaikan secara resmi kepada Bupati Mojokerto.
Surat yang dilayangkan itu bukan hanya dari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Mojokerto saja. Surat itu juga ditandatangani bersama oleh Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Mojokerto, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto, hingga Asosiasi Sekretaris Desa (ASD) Kabupaten Mojokerto.
Isinya satu: berharap ada kenaikan, baik itu Siltap maupun tunjangan, melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua PKD Kabupaten Mojokerto, H. Miftahuddin, S.T., yang juga Kepala Desa Medali, kepada awak media, Senin (16/11/2026) di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.
*Sudah Ketemu Sebelum Audiensi*
“Terima kasih, saya selaku Ketua PKD, saya sudah ketemu kemarin sebelum audiensi itu kan sudah ketemu dengan PKDI, PPDI dan ASD,” ujar Miftahuddin membuka keterangannya.
Menurutnya, pertemuan itu dilakukan karena adanya PP terbaru yang mengatur banyak hal. Mulai dari Undang-Undang Desa yang terbaru, perubahan masa jabatan yang awalnya enam tahun menjadi delapan tahun, hingga aturan turunannya.
PP-nya, kata Miftahuddin, baru keluar sekitar Maret. Sementara Permendagrinya hingga kini belum turun.
“Maka keresahan ini yang kemudian membuat perangkat desa, kepala desa dan seterusnya, lembaga desa itu keresahannya banyak,” katanya.
*ADD Turun Karena DAU Turun*
Keresahan yang paling utama, kata Miftahuddin, adalah soal anggaran.
Karena DAU Kabupaten turun, maka otomatis penerimaan ADD, khususnya ADD yang ada di Kabupaten Mojokerto, ikut turun secara nominal.
Walaupun secara aturan, Kabupaten Mojokerto disebut sudah melebihi batas minimal. Minimalnya dari DAU adalah 10 persen, sementara Kabupaten Mojokerto sudah 14 persen.
Tetapi ketika sudah masuk ke ADD, karena DAU-nya turun, otomatis anggarannya turun. Ketika dibagi, ada banyak desa yang kemudian kesulitan menyesuaikan.
“Karena di aturan bahwa di PP Nomor 16 Tahun 2026 itu mengatakan bahwa gaji Siltap dan gaji serta perangkat dan kepala desa itu itu 100 persen, 110 dan 120 dan setara dengan golongan 2A PNS, tetapi pada kenyataannya ini masih di bawah itu,” jelas Miftahuddin.
“Jadi masih di bawah itu tetapnya perangkat dan kepala desa, itu di banyak desa,” tambahnya.
*Minta Tambahan dari APBD Kabupaten*
Karena kondisi itu, PKD bersama PKDI, PPDI, dan ASD kemudian menyepakati satu hal: kalau memang bisa, ada tambahan dari APBD Kabupaten terkait ADD ini bisa naik.
Secara nominal di tahun 2025, kata Miftahuddin, secara keseluruhan se-Kabupaten Mojokerto ada penurunan kurang lebih Rp 15 miliar.
“Itu walaupun secara persenan itu sudah melampaui ambang minimal kabupaten memberi ADD kepada desa,” ujarnya.
Ketika audiensi dilakukan, kata Miftahuddin, pihaknya disambut baik oleh Bupati Mojokerto, Gus Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum.
Karena hari ini tidak bisa, karena tinggal penggedokan anggaran di APBD 2027, maka Bupati berjanji kalau memang di PAK bisa dinaikkan, peluangnya besar untuk dinaikkan.
“Berapa pun ya kita terima asalkan itu ada kenaikan,” kata Miftahuddin menirukan hasil audiensi tersebut.
“Kenapa kok seperti itu ADD minta dinaikkan alasannya sederhana,” ujarnya.
Alasan yang dimaksud Miftahuddin ternyata sangat sederhana dan sangat dirasakan di desa-desa.
Dana Desa (DD) disebut sudah dipotong sedemikian rupa, hampir 65 persen. Asalnya Rp 800 juta – Rp 900 juta, kini menjadi Rp 300 juta, ada yang Rp 270 juta, ada yang Rp 370 juta. Semua desa tidak sama.
“Kita ini menganggarkan contoh saja kecil untuk tunjangan Linmas, untuk tunjangannya RT ini kita kesulitan kalau kemudian DD sudah dipangkas sedemikian rupa, ADD juga tidak ada kenaikan,” jelasnya.
“Maka kita mendorong untuk kesejahteraan semua penyelenggaraan pemerintahan desa biar bagus,” tambahnya.
Miftahuddin kemudian menggunakan perumpamaan yang sangat khas Jawa Timuran untuk menggambarkan hubungan desa dengan Pemkab.
“Kita selaku, nek bahasane teman-teman gitu bahwa kita ini selaku anak, ya kita sambati nang sopo nek enggak nang bapake,” ujarnya.
“Nah itu yang kemudian disampaikan oleh kita kepada Bupati, walaupun secara aturan secara prosedur sudah kita ini sudah di atas minimal,” katanya.
“Seumpamanya anak itu, Bapak kamu itu sudah saya kasih itu sudah wajar saya kasih 10, tapi anak ketika minta lebih itu juga wajar karena anak ini enggak cukup tak buat gini ya buat gini enggak cukup Pak,” lanjutnya.
“Ini tinggal nanti kepala daerah bersama OPD ini menata secara aturan anggarannya ditambah itu juga membuat kesejahteraan para apa pelayan masyarakat di tingkat paling bawah mulai Linmas, RT, RW dan seterusnya,” tegas Miftahuddin.
*Ancaman Demo di PAK: Benarkah atau Hanya Gertak Sambal?*
Di akhir wawancara, wartawan menanyakan informasi yang paling sensitif: jika hal ini tidak terealisasi di PAK nanti, apakah benar akan ada demo seperti tahun kemarin? Apakah itu benar atau hanya gertak sambal saja?
Miftahuddin tidak membantah adanya desakan dari bawah. Ia justru mengaku, sebagai ketua-ketua, mereka memang diancam oleh anggotanya sendiri.
“Kalau memang kondisinya sama seperti hari ini dan kemudian tidak ada solusi dari pemerintahan daerah itu memang banyak perangkat-perangkat desa mulai setiap kecamatan itu kan ada koordinator atau ada ketuanya masing-masing mulai ASD, PPDI, ya memang itu kita ini selaku ketua itu memang diancam,” ujar Miftahuddin.
“Pokoknya kalau PAK itu ndak naik sudah kita demo sampai naik,” katanya menirukan desakan dari bawah.
Namun, Miftahuddin menegaskan, pihaknya saat ini masih memilih jalur musyawarah.
“Cuma kita hari ini itu kan kalau bisa itu kan tanpa demo kita duduk bareng kita ngobrol dari hati ke hati kalau memang bisa kenapa harus melakukan aksi,” ujarnya.
“Toh yang akan dirugikan juga desa dan juga kepala desa karena tidak semua masyarakat itu paham, tidak semua masyarakat itu memahami bahwa tanggung jawabnya perangkat dan kepala desa ini besar, oleh karenanya berbalik dengan haknya, apa itu timpang, timpang dari haknya,” pungkasnya.
Catatan Redaksi :
Berita ini disusun berdasarkan keterangan Ketua PKD Kabupaten Mojokerto, H. Miftahuddin, S.T., pada Senin (16/11/2026) di Desa Medali, Puri, Mojokerto.
Semua angka, seperti penurunan ADD Rp 15 miliar, pemangkasan DD hampir 65 persen, dan janji kenaikan di PAK, dikutip sebagai klaim narasumber. Redaksi belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Bupati Mojokerto, BPKAD, maupun DPMD Kabupaten Mojokerto terkait isi audiensi dan rencana kenaikan ADD di PAK.
Ancaman demo yang disebut dalam berita ini adalah klaim adanya desakan dari perangkat desa di tingkat kecamatan, bukan pernyataan resmi bahwa demo pasti akan digelar. Semua pihak diberikan hak jawab dan hak koreksi sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.
Penulis: Jayak Mardiansyah
