Majalahglobal.com, Mojokerto – Rapat yang awalnya terlihat formal, berubah jadi panas.
Ruang Rapat Satya Bina Karya (SBK), Setda Kabupaten Mojokerto, Kamis (12/11/2026) siang, dipenuhi kursi yang terisi penuh. Ada pejabat Pemkab, ada polisi, ada tentara, ada jaksa. Di sisi lain, ada wartawan, aktivis LSM, dan mahasiswa yang datang dengan catatan tebal.
Agendanya satu: *Koordinasi Tindak Lanjut Pengendalian Aktivitas Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Tanpa Izin di Kabupaten Mojokerto.*
Tapi yang dibahas, ternyata bukan sekadar soal izin.
Yang paling disorot adalah aktivitas pertambangan yang disebut berada di kawasan bantaran sungai.
*Kenapa Bantaran Sungai Jadi Sorotan Utama?*
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Drs. Teguh Gunarko, http://M.Si., membuka pemaparan dengan nada serius.
Menurutnya, Satuan Tugas (Satgas) sudah melakukan pemantauan ke sejumlah titik pertambangan. Ada yang disebut sudah mengantongi izin. Ada juga yang diduga belum memenuhi seluruh ketentuan perizinan.
Namun, yang paling mengkhawatirkan, kata Teguh, adalah aktivitas yang berada di kawasan bantaran sungai.
Alasannya masuk akal. Musim hujan sudah di depan mata. Debit air sungai akan naik. Kalau material batuan di bantaran sudah tidak punya penahan yang memadai, material itu bisa terbawa arus.
Dampaknya bukan cuma soal lingkungan yang rusak. Jembatan bisa terancam. Lahan pertanian warga bisa terganggu. Infrastruktur yang selama ini dipakai masyarakat untuk beraktivitas, bisa ikut terdampak.
*Jembatan Kubah Disebut, Biaya Perbaikan Bikin Merinding*
Dalam pemaparannya, Teguh turut menyinggung persoalan kerusakan jembatan yang disebut terjadi di kawasan Jembatan Kubah.
Ia menggambarkan besarnya biaya perbaikan infrastruktur tersebut. Bukan angka kecil. Perbaikan jembatan bukan seperti memperbaiki jalan berlubang. Butuh anggaran besar, waktu lama, dan proses teknis yang tidak sederhana.
Karena itu, ia mengingatkan agar potensi kerusakan serupa bisa dicegah sejak sekarang.
Selain Jembatan Kubah, kawasan Sungai Pikatan juga disebut sebagai salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus.
Dalam pemaparan itu, Teguh menyampaikan informasi mengenai aktivitas pertambangan yang disebut memiliki izin, tetapi diduga masih menyisakan persyaratan yang belum dipenuhi. Aktivitasnya disebut sempat berhenti, sebelum kembali berjalan sekitar Juli lalu.
Pemkab, lanjutnya, telah menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada pemerintah provinsi dan Bupati Mojokerto.
*29 Titik Ditampilkan di Layar, Ini Daftar Nama & Lokasinya Menurut Paparan Sekda*
Suasana rapat makin serius ketika layar besar di depan ruangan menampilkan data yang bikin semua peserta menoleh.
Di layar itu, terpampang jelas judulnya: *”28 Objek Pertambangan MBLB Ilegal”* ditambah *”1 Objek Baru Pertambangan MBLB Ilegal”*.
Totalnya, *29 objek* yang ditampilkan Satgas sebagai hasil pemantauan di lapangan.
Dari 29 objek yang ditampilkan tersebut, rinciannya: *19 objek disebut masih dalam status Aktivitas*, sementara *10 objek lainnya disebut dalam status Tidak Aktivitas.*
Berikut daftar nama pemilik usaha dan lokasi yang *ditampilkan dalam slide paparan Sekda* dalam rapat tersebut:
*Kecamatan Ngoro – 9 Objek (Paling Banyak)*
1. Bapak Sudiyanto – Ds. Kutogirang, Kec. Ngoro – Disebut: Tidak Aktivitas
2. Bapak Aminun / Bu As – Ds. Kutogirang, Kec. Ngoro – Disebut: Aktivitas
3. Bapak Wahyudi / Genderuwo – Ds. Srigading, Kec. Ngoro – Disebut: Aktivitas
4. CV. Wiratama Mandiri (di luar titik) – Ds. Srigading, Kec. Ngoro – Disebut: Tidak Aktivitas
5. Andik / YUDI / Sutiyar – Ds. Kutogirang, Kec. Ngoro – Disebut: Tidak Aktivitas
6. H. SHOLEH 1 – Ds. Kesemen, Kec. Ngoro – Disebut: Tidak Aktivitas
7. P. Ma’at / PHI – Ds. Kunjorowesi, Kec. Ngoro – Disebut: Aktivitas
8. P. Ma’at – Ds. Kunjorowesi, Kec. Ngoro – Disebut: Tidak Aktivitas
9. ALIM (ANAK AS / AMINUN) – Dsn. Krapyak, Ds. Srigading, Kec. Ngoro, Luas 3 Ha – Disebut: Aktivitas – *Ditampilkan sebagai 1 Objek Baru*
*Kecamatan Kutorejo – 3 Objek*
10. Amin Tohari – Ds. Kepuhpandak, Kec. Kutorejo – Disebut: Tidak Aktivitas
11. Widhi Sulthon – Ds. Karangdiyeng, Kec. Kutorejo – Disebut: Aktivitas
12. Bang Ipul / H. War – Ds. Karangdiyeng, Kec. Kutorejo – Disebut: Aktivitas
*Kecamatan Bangsal – 1 Objek*
13. Paikan / Yono – Ds. Kutoporong, Kec. Bangsal – Disebut: Aktivitas
*Kecamatan Dlanggu – 1 Objek*
14. H. Yoyok – Ds. Ngembeh, Kec. Dlanggu – Disebut: Tidak Aktivitas
*Kecamatan Pacet – 2 Objek*
15. CV. Upala Cakra Bhirawa – Ds. Wiyu, Kec. Pacet – Disebut: Aktivitas
16. Andik Riantoko (CV. MAHANDIRA MUSTIKA RAYA) – Ds. Wiyu, Kec. Pacet – Disebut: Tidak Aktivitas
*Kecamatan Gondang – 6 Objek*
17. Riyan – Ds. Pugeran, Kec. Gondang – Disebut: Aktivitas
18. YUDHO UTOMO YULIANSYAH / H. Slamet 1 – Ds. Kalikatir, Kec. Gondang – Disebut: Aktivitas
19. YUDHO UTOMO YULIANSYAH / H. Slamet 2 – Ds. Kalikatir, Kec. Gondang – Disebut: Aktivitas
20. YUDHO UTOMO YULIANSYAH / H. Slamet 3 – Ds. Kalikatir, Kec. Gondang – Disebut: Tidak Aktivitas
21. P. LUKMAN – Ds. Jatidukuh, Kec. Gondang – Disebut: Aktivitas
22. Khoiridhin – Ds. Bening, Kec. Gondang – Disebut: Aktivitas
*Kecamatan Jatirejo – 3 Objek*
23. H. Fais – Ds. Baureno, Kec. Jatirejo – Disebut: Aktivitas
24. H. Falkhur – Ds. Jatirejo, Kec. Jatirejo – Disebut: Aktivitas
25. Polo Pur / P. Purnomo – Ds. Dinoyo, Kec. Jatirejo – Disebut: Aktivitas
*Kecamatan Pungging – 1 Objek*
26. Jefri / JOKHARI / JEPANG – Ds. Randuharjo, Kec. Pungging – Disebut: Aktivitas
*Kecamatan Jetis – 1 Objek*
27. PT. IHSAN NIAT GRUP – Ds. Bendung, Kec. Jetis – Disebut: Aktivitas
*Kecamatan Kemlagi – 1 Objek*
28. Pak Sutrisno – Ds. Mojorejo, Kec. Kemlagi – Disebut: Tidak Aktivitas
*Kecamatan Dawarblandong – 1 Objek*
29. PT. Citra Karisma Santosa / Pak Agus – Ds. Gunungsari, Kec. Dawarblandong – Disebut: Aktivitas
*PENTING:* Daftar di atas adalah *salinan dari apa yang ditampilkan dalam slide paparan Sekda* dalam forum rapat. Sekda sendiri dalam forum tersebut meminta agar data lokasi dan identitas perusahaan yang ditampilkan diperiksa secara cermat. Ketepatan informasi dinilai penting agar tidak merugikan pihak tertentu akibat kesalahan data.
Redaksi memberikan kesempatan hak jawab kepada seluruh pihak yang namanya tercantum dalam daftar tersebut, apabila ada data yang dinilai tidak sesuai.
*Janji 30 Hari yang Ditagih Mahasiswa dan LSM*
Setelah data 29 objek ini ditampilkan, rapat pun bergeser ke pembahasan yang lebih panas: soal janji tenggat 30 hari.
Dalam pembahasan sebelumnya, disebut sudah ada kesepakatan agar pelaku usaha yang tidak memiliki izin menghentikan aktivitas pertambangan. Pemerintah daerah saat itu juga menyatakan kesiapan memfasilitasi pengurusan perizinan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
Dalam kesepakatan tersebut, disebut ada tenggat waktu 30 hari untuk mengurus perizinan. Apabila ketentuan itu tidak dipenuhi, akan dilakukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang telah dibahas.
Nah, ketentuan dan konsekuensi dalam surat imbauan moratorium tersebut yang jadi pokok kritik dari kalangan mahasiswa dan LSM.
Perwakilan PMII mempertanyakan konsistensi Forkopimda dalam menangani persoalan pertambangan di Kabupaten Mojokerto.
Menurutnya, sejumlah langkah seperti sidang, pembinaan, hingga penerbitan surat imbauan moratorium telah dilakukan, tetapi perkembangan penanganannya dinilai belum menunjukkan kepastian.
PMII meminta agar tenggat 30 hari yang tercantum dalam imbauan tersebut benar-benar ditindaklanjuti.
Sementara itu, perwakilan LSM GTTI juga menyoroti tindak lanjut atas temuan di lapangan. Ia mengingatkan bahwa surat imbauan yang telah diterbitkan harus memiliki konsekuensi nyata apabila diabaikan.
GTTI turut mengangkat peristiwa bencana di kawasan Pacet pada 2002 sebagai pengingat mengenai risiko kerusakan lingkungan. Dalam pernyataannya, perwakilan LSM tersebut menyebut lebih dari 32 orang meninggal dunia dan mengaitkan peristiwa itu dengan penggundulan hutan secara liar. Catatan mengenai jumlah korban dan penyebab bencana tersebut masih memerlukan pencocokan dengan data resmi.
Bagi GTTI, pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai kawasan yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan. Kawasan LP2B, sempadan sungai, serta kawasan lain yang memiliki pembatasan pemanfaatan ruang, menurut mereka, harus dijelaskan secara tegas.
*Drama LP2B: 31.000 Hektare yang Bikin Pusing*
Teguh Gunarko menjelaskan bahwa penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat menetapkan kewajiban luasan LP2B bagi daerah. Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, Teguh menyebut Bupati telah menetapkan luasan sekitar 31.000 hektare melalui keputusan tertanggal 26 Agustus 2026.
Saat ini, Pemkab Mojokerto tengah memproses perubahan tata ruang untuk menyesuaikan ketentuan sebelumnya dengan penetapan LP2B yang baru. Proses tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir 2026.
Teguh secara khusus menyinggung kawasan Desa Kunjorowesi yang berada di lereng Gunung Penanggungan. Ia menggambarkan wilayah tersebut memiliki keterbatasan sumber air dan pengairan. Secara pribadi, ia berharap kawasan yang dipersoalkan dapat ditinjau kembali status LP2B-nya.
Meski demikian, Teguh menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mengubah peruntukan lahan secara sepihak. Apabila suatu lahan telah ditetapkan sebagai LP2B, pengalihfungsian harus mengikuti ketentuan, termasuk kewajiban penyediaan lahan pengganti sesuai aturan yang berlaku.
Penjelasan tersebut melengkapi keterangan perwakilan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Dalam forum itu, perwakilan ESDM menjelaskan bahwa penetapan LP2B dan LSD bukan menjadi kewenangan instansinya.
Ia juga menerangkan bahwa apabila lokasi yang diajukan untuk kegiatan pertambangan masuk kawasan LP2B, persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tidak dapat dipenuhi. Tanpa KKPR, proses perizinan lanjutan, termasuk peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya.
*Izin Tambang Ternyata Tidak Simpel, Ini Tahapannya*
Perwakilan ESDM Provinsi Jawa Timur memaparkan, pengurusan izin dilakukan melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Prosesnya tidak langsung menghasilkan izin operasi produksi, melainkan harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), IUP Eksplorasi, pemenuhan dokumen lingkungan, KKPR, hingga persetujuan teknis dan kelayakan yang dipersyaratkan.
Pemegang izin juga diwajibkan menyiapkan rencana reklamasi dan pascatambang. Setelah memperoleh IUP Operasi Produksi, perusahaan harus memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang, memiliki Kepala Teknik Tambang, serta memperoleh persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan.
*Polisi, TNI, dan Jaksa: Jangan Cuma Menindak, Pikirkan Juga Perut Warga*
Dari unsur kepolisian, Kapolres Mojokerto, AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa, S.H., S.I.K., M.M., menegaskan bahwa penanganan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai prosedur dapat dilakukan melalui ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ia mengingatkan agar penegakan hukum tetap mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.
Senada dengan itu, Kasatreskrim Polres Mojokerto menyampaikan bahwa penegakan hukum perlu mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi. Ia menyinggung penindakan yang pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Ngoro, tetapi menilai bahwa tindakan hukum saja belum tentu menyelesaikan persoalan apabila aktivitas yang melanggar ketentuan masih kembali ditemukan.
Kasatreskrim mendukung penertiban terhadap kegiatan yang melanggar hukum. Namun, ia mengusulkan agar forum juga membahas alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak penghentian aktivitas pertambangan. Selain itu, ia menyampaikan gagasan pembentukan tim pendamping atau klinik konsultasi perizinan.
Dari unsur TNI, Dandim 0815/Mojokerto Letkol Kav Alfid Dwi Arisanto, http://S.Sos., menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Kabupaten Mojokerto menyampaikan bahwa pengendalian pertambangan tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Persoalan tersebut memiliki irisan dengan berbagai regulasi, termasuk ketentuan pertambangan dan lingkungan hidup.
*Lalu, Apa Selanjutnya?*
Teguh Gunarko berharap masukan dari LSM, mahasiswa, media, dan masyarakat terus disampaikan kepada tim Satgas apabila ditemukan perkembangan aktivitas pertambangan yang perlu ditindaklanjuti.
Di tengah perbedaan penekanan antara pemerintah, aparat, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha, perhatian terhadap aktivitas pertambangan di bantaran sungai menjadi salah satu agenda yang perlu segera diperjelas, terutama menjelang musim penghujan.
Pertanyaannya sekarang: apakah setelah rapat ini, tenggat 30 hari itu benar-benar akan ditegakkan? Atau akan jadi rapat lagi, rapat lagi, dan rapat lagi?
Warga Mojokerto menunggu jawabannya. (Jay/Adv)
