MOJOKERTO – Di tengah tren pengurangan anggaran dari pemerintah pusat yang dirasakan hampir semua daerah dalam dua tahun terakhir, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memilih jalan yang berbeda. Bukan mengeluh soal keterbatasan, melainkan memutar otak mencari sumber pendanaan baru.
Istilah yang ia pakai adalah _creative financing_ atau pembiayaan kreatif.
Hal itu disampaikan Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, saat membuka Forum Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan melalui Digitalisasi dan Creative Financing di Sunrise Hotel, Kota Mojokerto, Sabtu (31/10/2026).
Forum ini tidak main-main. Diikuti perwakilan dari 11 pemerintah kabupaten/kota, forum ini menjadi ajang bertukar gagasan bagaimana daerah bisa tetap membangun meski anggaran pusat makin ketat.
“Daerah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang mandiri secara fiskal. Maka upaya yang harus dilakukan adalah kita harus berpikir kreatif, memaksimalkan potensi, merealisasikan hasil dalam creative financing,” tutur Ning Ita.
*Aset Tidur Harus Dibangunkan*
Menurut Ning Ita, salah satu kesalahan klasik pemerintah daerah adalah memiliki banyak aset, tetapi membiarkannya tidur.
Lahan kosong, bangunan milik pemerintah yang belum digunakan maksimal, ruko, atau gedung pertemuan. Semua itu, jika dikelola dengan cara lama, hanya menjadi beban pemeliharaan. Namun jika dikelola dengan cara kreatif, bisa menjadi sumber tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Persoalannya, kata Ning Ita, seringkali pemerintah tidak aktif mempromosikannya.
“Kalau kita punya aset, tetapi tidak mengiklankan untuk disewakan, publik tidak tahu. Informasi harus kita gencarkan. Ini bagian dari creative financing, memanfaatkan aset-aset milik pemerintah daerah untuk menghasilkan PAD,” jelasnya.
Ia meminta perangkat daerah lebih aktif. Jangan menunggu investor datang, tetapi jemput bola. Iklankan aset-aset yang bisa disewakan, buka datanya untuk publik, dan beri kemudahan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tempat untuk mengembangkan usahanya.
Ini bukan soal menjual aset daerah. Ini soal memanfaatkan aset agar menghasilkan.
*Gandeng Swasta Lewat KPBU*
Strategi kedua yang didorong Ning Ita adalah membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya dengan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Dengan pola KPBU, pembangunan maupun pemanfaatan aset daerah tidak harus sepenuhnya bergantung pada APBD. Swasta bisa masuk berinvestasi, pemerintah tetap memiliki asetnya, dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan.
Di saat yang sama, Pemkot Mojokerto juga memperkuat sisi transparansi melalui digitalisasi. Penerapan SP2D Online dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah yang keluar-masuk dapat dipertanggungjawabkan secara digital dan transparan.
“Melalui forum ini, saya berharap terjadi pertukaran pengalaman dan gagasan dalam mengembangkan potensi pendapatan daerah,” ujar Ning Ita.
Bagi Kota Mojokerto, pesan ini jelas: keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan. Ketika dana transfer pusat berkurang, daerah harus kreatif mencari jalannya sendiri.
Dan bagi Ning Ita, jalannya adalah dengan membangunkan aset-aset yang selama ini tertidur. (Jay)
