Majalahglobal.com, Mojokerto – Proses penggodokan anggaran untuk tahun depan di Kota Mojokerto mulai memasuki babak penting. DPRD Kota Mojokerto dan Pemkot setempat kini tengah serius memfinalkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.
Keseriusan itu terlihat dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin, 26 Oktober 2026 kemarin. Agendanya adalah mendengarkan jawaban resmi Wali Kota Mojokerto atas pemandangan umum yang telah dilontarkan seluruh fraksi di DPRD.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti bersama dua wakilnya. Hadir pula Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, unsur Forkopimda, seluruh Kepala OPD, camat hingga lurah se-Kota Mojokerto.
Paripurna ini menjadi tahapan wajib dalam siklus penyusunan APBD. Di forum ini, Wali Kota memberikan tanggapan balik atas berbagai pertanyaan, kritik, dan saran konstruktif dari dewan terkait postur anggaran 2027.
Lantas, apa langkah selanjutnya?
Ditemui usai paripurna, Ery Purwanti membeberkan roadmap selanjutnya. Menurutnya, bola kini ada di Badan Musyawarah untuk menentukan jadwal pembahasan lanjutan.
“Habis paripurna ini, kita lanjut ke pembahasan antara Banggar DPRD dengan TAPD Pemkot. Nanti Banmus yang jadwalkan, perkiraan sih November sudah mulai kita bedah,” kata Ery kepada wartawan.
*Anggaran Harus Untuk Rakyat*
Wanita yang juga politisi PDI Perjuangan ini menegaskan komitmennya. Dia memastikan DPRD tidak akan main-main dalam mengawal APBD 2027.
Prinsipnya satu, anggaran harus kembali ke rakyat.
Ery menekankan, belanja yang pro terhadap masyarakat harus jadi prioritas. Sementara belanja birokrasi yang tidak efektif harus dipangkas.
“APBD ini kita konsep untuk kepentingan dan manfaat warga Kota Mojokerto. Kita akan kawal program-program yang langsung menyentuh rakyat. Kita juga efisienkan belanja birokrasi. Termasuk kita pastikan mandatory spending kesehatan dan pendidikan terpenuhi,” tegas Ery.
Tak hanya di Banggar, Ery menyebut pembahasan akan dilakukan lebih detail di tingkat komisi.
Masing-masing komisi di DPRD akan memanggil OPD mitra untuk membedah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027. Hasil bedah RKA itulah yang kemudian akan dibawa komisi sebagai rekomendasi resmi ke Banggar.
“Kita tunggu dulu raker komisi dengan OPD mitra. Nanti tiap komisi kasih rekomendasi ke Banggar, poin-poin apa saja yang perlu dapat perhatian khusus di APBD 2027,” jelasnya.
Ery menambahkan, waktu raker komisi dan OPD diperkirakan memakan waktu sekitar dua pekan. Setelah semua tahapan beres, barulah DPRD dan Pemkot akan menuju pada tahap kesepakatan akhir APBD 2027.
DPRD berharap, dengan proses yang berjenjang dan transparan ini, APBD 2027 bisa benar-benar tepat sasaran, efektif, dan mampu mendongkrak pembangunan serta kesejahteraan warga Kota Mojokerto. (Jay/Adv)
