KOTA MOJOKERTO – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak warga menerima petugas dan memberikan data akurat saat Sensus Ekonomi 2026. Ajakan itu disampaikan saat sosialisasi sensus di Kelurahan Prajurit Kulon, Kamis 25/6/2026.
Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali secara serentak di seluruh Indonesia. Di Kota Mojokerto, pendataan didukung 99 petugas dan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
“Sensus ekonomi untuk memperoleh data valid dan akurat terkait gambaran perekonomian Kota Mojokerto. Karena itu saya mengajak seluruh warga menerima petugas sensus dan menjawab jujur setiap pertanyaan,” kata Ika.
Ciri Petugas dan Jaminan Kerahasiaan
Ika menjelaskan petugas sensus dapat dikenali dari rompi bertuliskan “Petugas Sensus Ekonomi 2026” dan surat tugas resmi. Warga diminta tidak ragu menerima petugas yang mendata dari rumah ke rumah.
“Petugas akan datang ke rumah secara bergiliran dan memberikan beberapa pertanyaan, salah satunya validasi data kependudukan,” ujarnya.
Ia menegaskan data yang dikumpulkan tidak terkait pajak. Kerahasiaan data dijamin Badan Pusat Statistik. Data individu tidak dipublikasikan, melainkan diolah menjadi statistik untuk dasar kebijakan.
“Data yang disampaikan dilindungi dan tidak disebarluaskan. Yang dipublikasikan adalah data statistiknya, bukan nama perorangan. Karena itu tidak perlu khawatir dan sampaikan kondisi sebenarnya,” tegas Ika.
Ekonomi Digital dan Kreatif Masuk Pendataan
Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan lebih luas dibanding sebelumnya. Selain usaha konvensional, sensus memetakan ekonomi digital dan ekonomi kreatif.
Ika menyebut banyak generasi muda memperoleh penghasilan dari pembuatan konten media sosial, pengembangan startup, hingga pekerjaan berbasis internet yang tidak terlihat seperti pekerjaan formal.
“Pergerakan ekonomi kreatif dan digital kontribusinya besar. Karena itu seluruh aktivitas ekonomi, termasuk berbasis media sosial dan teknologi digital, perlu didata agar gambaran ekonomi Indonesia lengkap,” katanya.
Hasil Sensus Jadi Dasar Kebijakan
Hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah pusat dan daerah merumuskan kebijakan pembangunan. Data digunakan untuk menentukan program, infrastruktur, dan alokasi anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jika hasil sensus menunjukkan sektor ekonomi kreatif berkembang pesat, pemerintah dapat mengambil kebijakan pendukung seperti ruang publik dan co-working space. Kejujuran memberikan data menentukan ketepatan kebijakan,” pungkas Ika.
Sosialisasi turut dihadiri Kepala BPS Kota Mojokerto Insaf Santoso bersama jajaran Pemkot Mojokerto. (Jay)
