Majalahglobal.com, Mojokerto – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto kembali menegaskan kesediaannya untuk mendukung rencana pemindahan ibu kota kabupaten, dengan catatan bahwa prosesnya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj. Ayni Zuhro SE,.MM, menyatakan bahwa relokasi pusat pemerintahan merupakan proyek strategis yang memerlukan perencanaan matang dan komprehensif, baik dari sisi hukum, tata ruang, maupun kemampuan keuangan daerah.
DPRD telah memberikan persetujuan pengalokasian anggaran sebesar Rp100 miliar dalam APBD 2026 untuk pembelian lahan tahap awal sebagai langkah percepatan realisasi pemindahan pusat pemerintahan. “Kami mendukung rencana ini, tetapi kami ingin memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
DPRD juga menekankan pentingnya kejelasan master plan secara menyeluruh, termasuk total kebutuhan lahan dan estimasi anggaran hingga proyek rampung. “Dengan peta jalan yang jelas, pembangunan ibu kota baru diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan,” tambahnya.
Pengamanan lahan menjadi perhatian serius agar tidak terjadi lonjakan harga akibat spekulasi. DPRD berharap pengalaman tertundanya rencana serupa pada masa lalu tidak kembali terulang. “Kami ingin memastikan bahwa proses relokasi ini dilakukan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Mojokerto,” pungkasnya.
DPRD juga meminta adanya koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk memastikan bahwa proses relokasi berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Dengan demikian, diharapkan relokasi ibu kota kabupaten dapat menjadi sebuah langkah strategis untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi Kabupaten Mojokerto. (Jay/Adv)
