Majalahglobal.com, Mojokerto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dijadwalkan menggelar uji kesesuaian dan kelayakan (job fit) terhadap sejumlah pejabat eselon IIb atau setingkat kepala dinas di 38 OPD pada Juli 2025 esok.
Agenda ini disampaikan langsung oleh KH. Asep Saifuddin Chalim, tokoh kharismatik sekaligus inisiator tim transisi dan percepatan pembangunan Kabupaten Mojokerto, dalam konferensi pers di Guest House Universitas KH. Abdul Chalim, Minggu malam (29/6).
Job fit ini disebutnya sebagai bagian dari strategi manajemen pemerintahan untuk menjaga dinamika, produktivitas, dan profesionalitas aparatur. “Rotasi jabatan menjadi mekanisme penting untuk mencegah kejenuhan birokrasi. Kalau terlalu lama di satu posisi, kreativitas dan semangat pengabdian bisa menurun,” ujar KH. Asep, Senin (30/6/2025).
Saat ini terdapat empat jabatan strategis yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt), yakni Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Direktur RSUD dr. Soekandar. Namun, KH. Asep menegaskan bahwa job fit tidak hanya berorientasi pada posisi kosong. “Bisa jadi jabatan yang kini diisi Plt akan terisi dari rotasi jabatan OPD non PAD lainnya,” ungkapnya.
Dalam keterangannya, KH. Asep memastikan bahwa dalam kepemimpinan Bupati Muhammad Albarra dan Wakil Bupati dr. Rizal, tidak ada ruang bagi praktik jual-beli jabatan.
“Tidak ada istilah posisi Kepala OPD basah lalu dibeli atau dimainkan. Kalau ada yang melakukan akan kami tindak tegas, jadi tidak ada yang bermain-main dengan jabatan,” tegasnya.
KH. Asep juga menegaskan bahwa sistem job fit disusun berdasarkan prinsip the right man on the right place. Seluruh keputusan akhir berada di tangan kepala daerah, sementara tim dari Pemprov Jawa Timur hanya berperan sebagai pemantau.
Job fit ini merupakan bagian dari visi besar Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menjadi daerah rujukan pembangunan nasional.
“Target kami menjadikan Mojokerto sebagai miniatur Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Maka semua perangkat daerah harus sejalan dengan arah kebijakan ini,” kata KH. Asep.
Ia juga menjelaskan bahwa meskipun APBD 2025 masih merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya, namun Bupati Gus Barra bersama Tim berhasil menyiasatinya dengan mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pro-rakyat yang tidak masuk dalam perencanaan awal, antara lain:
~ Berobat gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC)
~ Program Bedah Rumah
~ Kenaikan insentif guru TPQ
~ Jaminan sosial untuk pekerja ekosistem desa
~ Rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah
KH. Asep menyebut bahwa timnya telah berupaya menyetop berbagai dugaan praktik ijon, baik dalam perencanaan anggaran maupun proyek desa. “Kami tahu ada indikasi ijon dari pengusaha yang dikondisikan menang tender proyek, termasuk pada BK desa. Ini kami evaluasi dan pantau terus,” ujarnya.
Namun ia mengakui masih ada tantangan dalam menghentikan praktik lama di proyek fisik, khususnya yang melibatkan OPD atau kontraktor besar.
“Masyarakat harus tahu, sistem proyek fisik itu kompleks. Dugaan ijon bisa saja tetap berjalan. Kami tidak tinggal diam. Pelakunya, jika dari unsur OPD main, akan kami tindak tegas,” ujarnya.
Selain empat jabatan yang kosong, beberapa OPD lain juga masuk bidikan evaluasi job fit, khususnya yang berkaitan langsung dengan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut KH. Asep, kinerja optimal di sektor PAD menjadi krusial untuk kemandirian fiskal.
“PAD kita masih rendah. Anggaran pusat terbatas. Maka OPD yang terkait PAD harus diisi orang-orang terbaik. Itu demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam sesi akhir konferensi pers, KH. Asep menyampaikan komitmen pribadi dan moralnya. Ia menegaskan tidak akan pernah mengambil satu rupiah pun dari APBD untuk kepentingan pribadi, meski telah berkorban besar dalam proses politik.
“Saya sudah mengeluarkan banyak Cost Politic, tapi tidak akan minta balasan dalam bentuk proyek, CV, atau konsesi. Bahkan akan rutin saya adakan pertemuan forum ulama se Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, saya akan biayai pribadi,” ucapnya.
“Tak harus banyak tapi cukup itu barokah. Gaji dan tunjangan kepala dinas sudah memadai. Kalau hidupnya tidak barokah, meski punya satu miliar pun habis dalam sehari,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, KH. Asep menjawab isu yang beredar mengenai awal adanya perlawanan dari sebagian oknum pejabat dan pengusaha kontraktor terhadap pemerintahan baru setelah dilakukannya PAK (Perubahan Anggaran Keuangan).
“Kami menyadari ada perlawanan sistemik. Tapi kami tidak gentar. Kita bergerak sesuai jalur konstitusi dan hukum. Tahun depan, saat APBD sudah kami susun sendiri, arah kebijakan akan lebih terstruktur,” tegasnya.
Sebagai penutup, KH. Asep mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan pengamat untuk ikut mengawal reformasi birokrasi dan pembangunan segala lini di Kabupaten Mojokerto. (Jay/Adv)
