Batang Hari, majalahglobal.com – Wakil Bupati Batang Hari,H.Bahktiar SP. Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun Anggaran 2025 di Aula Pola Gedung DPRD Batang Hari, pada Kamis (12/06/2025).
Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Bupati Batang Hari Bakhtiar, Pj Sekda Kabupaten Batang Hari, Forkopimda, Batang Hari OPD, TP-PKK Batang Hari, dan para undangan lainnya
Wakil Bupati Batang Hari dilam sambutannya menyampaikan, perubahan KUA dan PPAS 2025 ini juga melihat perkembangan PPAS dan ekonomi lokal, regional, nasional dan bahkan global yang terjadi pada saat ini dimana inflasi masih terus mengancam perekonomian.
“Penyusunan dokumen tersebut mempertimbangkan dinamika perekonomian kondisi sosial, dan kebutuhan strategis masyarakat Kabupaten Batang Hari,”ucapnya
Secara umum belanja pada perubahan anggaran 2025 ini mengalami perubahan sesuai kebijakan Nasional yang wajib disesuaikan. Perubahan KUA PPAS ini dipastikan sebesar besarnya di arahkan juga sesuai isu pembangunan prioritas Nasional yang meliputi penguatan sumber daya manusia
“Seperti pendidikan dan kesehatan.dan Program makan bergizi gratis, pencegahan stunting dan kemiskinan serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah,” Katanya
Melalui paripurna ini kami mengajak kita semua untuk ikut berkontribusi dan memperkuat senergi untuk mewujudkan kabupaten Batang hari menjadi Daerah yang terdepan masyarakat yang Agamis, kondisi kehidupan yang nyaman.
“Kebijakan dan langka- langka kami sampaikan dalam pidato KUA-PPAS tahun anggaran 2025 ini adalah untuk mewujudkan pemerintah yang benar-benar semakin dirasakan oleh masyarakat, untuk itu kami berharap
dukungan dan sinergitas dari semua pihak terutama anggota DPRD kabupaten Batang hari, ” Harapanya Wabub
Rapat Paripurna ini menjadi awal dari proses pembahasan penting dalam rangka penyusunan arah kebijakan pembangunan kabupaten Batang hari, untuk lima tahun mendatang hal ini menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan ligislatif dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Darmawan)
