Majalahglobal.com, Mojokerto – Pj Wali Kota Mojokerto dan Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto menerima kunjungan Tim Penilai Lapangan Perlombaan Desa dan Kelurahan.
Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto, Nia Wayanti berharap, semoga dengan adanya penilaian ini, Kelurahan Surodinawan Kota Mojokerto bisa memberikan hasil yang terbaik.
“Di lapangan kemarin, sudah kami persiapkan apa-apa yang akan dimonitoring. Semoga Kelurahan Surodinawan bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan lolos ke tingkat Nasional,” harap Nia, Rabu (12/6/2024) di Rumah Rakyat Kota Mojokerto.
Mas Pj sapaan akrab Ali Kuncoro berharap tim penilai memberikan penilaian yang objektif dan konstruktif.
“Kami berharap tim penilai memberikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja kami ke depannya. Kami yakin, dengan bimbingan dan evaluasi dari tim penilai, kami dapat lebih baik lagi dalam mengelola pemerintahan serta menjalankan 10 Program Pokok PKK,” harap Mas Pj.
Kepala DPMD Jatim, Budi Sarwoto menjelaskan, Kelurahan Surodinawan ini masuk nominasi 6 besar. Kemudian dilakukan presentasi pemaparan di Provinsi akhirnya lolos ke 3 besar.
“Jadi posisinya sekarang sudah di 3 besar. Kita akan melihat apa saja yang di pemaparan kemarin ada semuanya atau tidak. Kalau memang ada maka bisa dibandingkan dengan kelurahan lain yang juga lolos masuk 3 besar,” terang Budi yang juga merupakan Ketua Tim Penilai Lapangan Perlombaan Desa dan Kelurahan.
Besok, pihaknya akan melihat salah satu kelurahan di Kota Surabaya dan salah satu kelurahan di Kota Batu yang juga masuk 3 besar.
“Jadi, lomba ini dalam rangka untuk melakukan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan. Kegiatan ini adalah amanat dari Permendagri. Jadi kita seleksi dari tingkat Kabupaten/Kota, kemudian tingkat Provinsi, lalu nanti yang juara bisa kita ikutkan ke tingkat Nasional,” ungkap Budi.
Dijelaskannya, ada 3 bidang penilaian dalam lomba ini, mulai dari bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan.
“Tim juri kita berasal dari berbagai instansi yang sesuai dengan kompetensinya. Ada yang dari Polda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMD, Perguruan Tinggi dan lain-lain,” ujar Budi. (Jay/Adv)
