Sidoarjo, majalahglobal.com – Musyawarah Nasional Perempuan merupakan salah satu forum strategis untuk menjawab isu krusial tentang partisipasi bermakna bagi perempuan, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok rentan dan marginal lainnya di IndonesiaIndonesia, yang diselenggarakan di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Bandung – Bali, Sabtu (20/04/2024).
Dihadiri oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Perwakilan CSO Munas Perempuan 2024, Bupati Badung, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan seluruh peserta.
Pembukaan acara yang ditandai dengan membunyikan alat musik daerah secara bersama- sama sebagai penanda acara puncak Munas Perempuan 2024 dan Peringatan Perjuangan Pahlawan Perempuan Kartini.
Dilanjutkan dengan penyerahan buku “Suara Perempuan” kepada menteri PPA, dan diakhiri dengan foto bersama dipanggung.
Minimnya partisipasi bermakna bagi kelompok ini dapat kita lihat dari tiga aspek yaitu pertama secara kuantitatif, menunjukkan jumlah yang kecil, kedua tercermin dari minimnya usulan yang mempresentasikan kepentingan mereka dan ketiga adalah lemahnya posisi tawar dalam memperngaruhi pengambilan keputusan.
Munas Perempuan ke- 2 tahun 2024 merupakan aksi kolektif yang diselenggarakan oleh mitra INKLUSI, bersama dengan Kementerian PPPA, dan dengan dukungan dari Bappenas/KPAPO. Aksi kolektif ini dikoordinir oleh KAPAL Perempuan dan didukung oleh Sekretaris INKLUSI. Program INKLUSI merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia melalui koordinasi Bappenas/KPAPO.
Direktur Kelompok Perempuan dan Sumber- sumber Kehidupan (KPS2K), Iva Hasanah, S. Sos., menyampaikan kepada media majalahglobal.com bahwa, Musyawarah Nasional Perempuan ke-2 ini adalah upaya untuk mengubah tradisi partisipasi perencanaan pembangunan yang selama ini masih maskulin dan eksklusif karena mengasumsikan bahwa aspirasi perempuan dan kelompaok rentan bukan menjadi isu yang penting untuk didengar,” terangnya, Sabtu (20/04/2024).
“Berharap tujuan terselenggaranya Munas Perempuan ke-2 adalah sebagai wadah partisipasi aktif dan bermakna perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal proses penyaringan aspirasi musyawarah di tingkat daerah (desa/kelurahan, kabupaten/ kota) dan tingkat nasional,” paparnya.
“Merumuskan isu-isu dan menganalisis usulan perempuan, serta memperkuat kolaborasi dan aksi kolektif antara pemerintah, CSO, dan organisasi penyandang disabilitas, perempuan akar rumput dalam memajukan pembangunan sosial budaya, ekonomi dan politik dengan perspektif kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial,” tutupnya. (Ldy)
