Majalahglobal.com, Mojokerto – Kesiapan menjelang pesta Demokrasi, Sikum Polresta Mojokerto Kota menggandeng Bawaslu dan KPU menggelar sosialisasi Hukum dalam UU Nomor 7 tahun 2017 kepada Korp Bhayangkara di Aula Prabu Hayam Wuruk. Kamis (06/07/23).
Kapolresta Mojokerto AKBP Wiwit Adisatria ingin menggelar langsung sosialisasi hukum UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu 2024 kepada seluruh personel
Melalui Wakapolresta Mojokerto KOMPOL Yuli Candra Dewi,S.H., S.I.K. menyampaikan pesan kepada anggota Polri untuk Menjaga Nama Baik Polri Selama Perhelatan Pemilu 2024 dan Jaga Netralitas,Profesionalitas, Serta Siapkan Tenaga Dan Fisik Serta Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Tugas
“Niatkan Sebagai Ibadah Semoga Allah Swt Tuhan Yang Maha Kuasa Memberikan Kita Kekuatan Dalam Menjalankan Tugas Kepada Bangsa Dan Negara dalam rangka memelihara harkamtibmas, penegakan hukum serta Jadilah polisi yang baik, jangan sakiti masyarakat” Pesannya
Sosialisasi Hukum kali pertama ini, Ketua BAWASLU Kota Mojokerto Ulil Abshar S.p.d., M.p.d menyampaikan materi tentang Potensi Kerawanan Pelanggaran PEMILU 2024
“Bawaslu mengapresiasi Polresta Mojokerto, dengan menggelar kegiatan sosialisasi hukum, UU 7 tahun 2017 sebagai kesiapan Kepolisian dalam pengawasan & pengamanan tahapan Pemilu 2024,” Kata Ulil
Menurutnya, “Bawaslu dan Polisi mempunyai visi yang sama dalam mensukseskan Pemilu 2024. Yaitu Bawaslu mengawasi memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai undang-undang, sedangkan Polisi memastikan Pemilu berjalan damai dalam Aspek Pengamanan kamtibmas”
“Pengalaman sukses Pemilu 2019, Bawaslu dan Polri mencatat sejarah. Mari kita ulang bersama di Pemilu 2024, dan dibulan yang Spesial ini, saya ucapkan selamat dan sukses Dirgahayu Bhayangkara 77th, Polri Presisi untuk negeri, Pemilu damai menuju Indonesia maju,” Ucap Ketua Bawaslu
Sementara dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Mojokerto Imam Buchori ,S.T. mensosialisasikan Mitigasi Tahapan PEMILU 2024 kepada seluruh peserta sosialisasi hukum dan sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi hukum pengamanan dan pengawasan Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Polresta Mojokerto beserta jajarannya
“Sebagai penyelenggara Pemilu kegiatan ini penting, terutama untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam upaya pengamanan Pemilu Tahun 2024 dan bagaimana kita mampu menyiapkan antisipasi terhadap potensi kerawanan/pelanggaran keamanan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 nanti,” Kata
Sehari setelah sertijab dari Kasi Humas menjadi Kasubsi Bankum Sikum Polresta Mojokerto IPTU MK. Umam, SE, MH langsung melaksanakan perintah Kapolresta Mojokerto dengan menggelar Sosialisasi hukum
IPTU MK Umam menyebutkan, “Salah satu aturan yang mengatur netralitas personel Polri tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 2002 yakni Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Dan Ayat (2) berbunyi, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih,”
“Sikap netral Polri ini juga diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 yakni Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, ” Sambung IPTU MK. Umam
Dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tertuang pada Pasal 4 tentang etika kewarganegaraan huruf H berbunyi setiap pejabat dalam etika kewarganegaraan wajib bersikap netral dalam kehidupan politik, ” imbuhnya.
Tahun 2018 saat Kapolri dijabat oleh Jenderal Tito Karnavian, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Polri mengeluarkan 13 aturan sebagai pedoman bagi jajaran kepolisian bersikap netral dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
“Di antara aturan tersebut, anggota Polri dilarang menggunakan atau memesan atau menyuruh orang lain untuk memasang atribut yang bertuliskan atau bergambar parpol, caleg, dan paslon, ” Sebut IPTU MK Umam.
Selanjutnya yakni dilarang menghadiri, menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik, kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.
“Personel Polri juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala atau wakil kepala atau caleg. Dengan adanya aturan tersebut, setiap anggota Polri yang diduga melakukan hal yang menunjukkan ketidaknetralan pada pemilu akan disanksi tegas mulai dari hukuman disiplin maupun kode etik,” jelasnya.
