Majalahglobal.com, Mojokerto – Polemik monopoli dana BOS dan transparansi rekapitulasi dana BOS di Kabupaten Mojokerto semakin memanas.
Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Mujiati menjelaskan, jadi begini awal dari kejadian mereset password email para kepala sekolah di Kabupaten Mojokerto. Jadi mereset password itu sifatnya hanya sementara waktu itu.
“Awalnya, kami mendapat laporan dari salah satu kepala sekolah, bahwa di lapangan itu, ada salah satu penyedia buku datang ke kepala sekolah dan memberikan surat pemesanan manual untuk pemesanan buku. Di surat tersebut, penyedia juga meminta kepala sekolah untuk menuliskan email dan password untuk login dan belanja dana BOS di website siplah.kemdikbud.go.id,” ungkap Mujiati, Sabtu (1/4/2023).
Atas kejadian tersebut, lanjut Mujiati, dirinya berinisiatif untuk mereset password kepala sekolah dan sudah izin ke Pak Ardi Sepdianto selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan waktu itu.
“Setelah sudah mendapatkan izin, saya memerintahkan Robi selaku Staf Bagian Pengadminiatrasi Perencanaan Program untuk menghubungi para kepala sekolah dan mereset passwordnya. Setelah itu, saya mengundang kepala sekolah dan bendaharanya ke Dinas Pendidikan agar mendapatkan edukasi belanja dana BOS sesuai syarat dan ketentuan. Tanpa ada intervensi dari penyedia barang dan jasa maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto,” terang Mujiati.
Terkait transparansi dana BOS, Mujiati menerangkan, dirinya sudah menyampaikan hal tersebut saat sosialisasi anggaran dana BOS.
“Dana BOS itu dapat berapa dan untuk apa harus disampaikan tertulis dan ditempel di papan informasi sekolah. Saya itu kepengennya mengajari mereka dengan baik, agar dana BOS jangan digunakan untuk hal yang melanggar syarat dan ketentuan yang berlaku,” jelas Mujiati.
Masih kata Mujiati, di tahun 2022 saya telah mengecek langsung di sekolah yang berada Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.
“Dan faktanya sudah sesuai peraturan, laporan tertulis transparansi dana BOS telah ditempel di papan informasi sekolah. Memang secara khusus, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto belum mempunyai tim khusus untuk survey ke seluruh sekolah mengecek laporan tertulis transparansi dana BOS. Selama ini, kami hanya bisa terus melakukan sosialisasi,” papar Mujiati.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Barracuda, Hadi Purwanto, S.T., S.H. memprotes keras jawaban dari Mujiati.
“Saya memprotes keras jawaban Mujiati. Selama ini yang dipublikasi sekolah sejak tahun 2021 itu hanya rencana keuangan anggaran sekolah (RKAS). Bukan rekapitulasi dana BOS,” ungkap Hadi Gerung sapaan karib Ketua Barracuda, Sabtu (1/4/2023) di Rumah Makan Wong Solo Mojokerto.
Terkait persoalan reset password email kepala sekolah, lanjut Hadi, tidak ada satupun undang-undang di Indonesia yang mengesahkan sikap Mujiati dan kroninya tersebut.
“Dalam audiensi tanggal 6 April 2023, saya akan meminta Bupati Mojokerto mencopot jabatan Mujiati karena telah mengakui mereset password email para kepala sekolah di saat kepemimpinan Pak Ardi Sepdianto,” tegas Hadi Gerung. (Jay)
