Majalahglobal.com, Halsel – Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dengan sejumlah elemen mahasiswa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara menolak kenaikan harga BBM dan mendesak pihak kepolisian menangkap oknum DPRD menyalahgunakan BBM bersubsidi.
Unjuk rasa di awali depan Bank Bri Desa Tomori Kec. Bacan Halsel hingga Massa aksi memboikot jalan raya desa tomori sambil membawa petik mati bertulisan DPRD (Halsel).
Unjuk rasa yang dilakukan kali ini dengan tuntutan masa aksi menolak kenaikan harga BBM serta menuntut agar membasmi mafia BBM bersubsidi di Halmahera Selatan dan menangkap dan mengadili secara hukum terhadap oknum DRPD Halsel main Mafia BBM bersubsidi.
Selain itu, masa aksi menuntut agar pemerintah daerah normalisasikan harga bahan sembako di Halamahera Selatan dan normalisasikan tarif Angkutan Darat dan laut serta Udara dan meminta agar Bupati Usman Sidik Mencopot Kadis Perhubungan dan Kadis Perindag.
Sementara, Ketua DPD KNPI Halsel Irfan Abdullrahim dalam orasinya membeberkan terkait penolakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat karena berdampak kepada rakyat kecil dan ditambah lagi banyaknya Mafia BBM bersubsidi di Halmahera Selatan yang dilakukan oknum oknum pejabat daerah.
Salah satunya Oknum DPRD (Halsel) yang diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi harus ditangkap dan di proses secara hukum yang berlaku. Tegas (Irfan).
Kata Irfan akan terus melakukan aksi unjuk rasa dan menolak kenaikan harga BBM yang membuat rakyat menderita terutamanya masyarakat Halmahera Selatan.
Lanjuit ia, kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakuian oleh pemerintah pusat maka semestinya DPRD dan Pemerintah daerah secepatnya mencari solusi sehingga tidak berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari.
Usai masa aksi menyampaikan aspirasi rakyat secara damai itu, di temui Bupati Usman Sidik dan Kapolres Halmahera Selatan AKBP Herry Purwanto S.I.K., sambil berjalan kaki bersama ratusan masa aksi menuju kantor Inspektorat Halsel untuk herring bersama.
Hering yang dilakukan sejumlah perwakilan masa aksi menyoroti terkait monolak kenaikan harga BBM bersubsidi serta memintah agar pemerintah daerah tidak tinggal diam atas kebijakan pemerintah pusat dan meminta kapolres Halsel dapat memproses Hukum oknum oknum yang terlibat mafia BBM bersubsidi.
Hal tersebut mendapat respon positif dari Bupati Halsel Usman Sidik dan Kapolres Halmahera Selatan.
Kami menerima tuntutan ade ade sekalian apa lagi tuntutannya untuk kebaikan Masyarakat secara umum maka kami akan mencari solusi yang terbaik. Jelas Usman Sidik orang nomor satu di Halmahera Selatan itu,,
Sambung dia, Bagi pelaku mafia BBM bersubsidi bila masyarakat yang memiliki bukti maka secepatnya serahkan ke saya agar pelakunya di proses secara Hukum. Saya juga sudah bentuk tim khusus untuk memantau sehingga apabila ada kedepatan maka siapa pun pelakunya akan di tindak secara tegas. Tegas (Usman).
” Begitu juga disampaikan Kapolres Halsel AKBP Herry Purwanto S.I.K., akan memproses Hukum bagi siapa saja yang mafia BBM bersubsidi. Saya sudah sampaikan Ke Bupati dan sudah saya perintahkan Kasat Reskrim untuk menindak tegas untuk memproses Hukum Pelaku Mafia BBM bersubsidi. Tegas (Herry).
Selain itu, pada Awak Media Ini, Herry mengatakan terkait Oknum DPRD Halsel yang sempat Firal di Media sosial main BBM subsidi telah dilakukan Penyelidikan.
Untuk Oknum pelaku Mafia BBM bersubsidi sudah kami respon dengan cepat sehingga kami telah melakukan penyelidikan jadi setiap ada informasi dari Masyarakat langsung saya perintahkan Kasat Reskrim untuk lakukan Penyelidikan dan memproses Hukum pelaku dengan profesional. Tegas (Herry).
Setelah dilakukan hearing di dalam kantor inspektorat Kab. Halsel yang di hadiri Bupati Halsel, Kapolres Halsel, dan sejumlah pejabat pemerintah daerah beserta pihak Pertamina dan beberapa perwakilan masa aksi hingga masa aksi membubarkan diri secara damai dan tertib. (Kandi)
