Desa Peterongan Tergabung Dalam Program Kota Tanpa Kumuh

Desa Peterongan Tergabung Dalam Program Kota Tanpa Kumuh
Desa Peterongan Tergabung Dalam Program Kota Tanpa Kumuh

Mojokerto – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto menggelar Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Program Kota Tanpa Kumuh di Balai Desa Peterongan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, Senin (21/2/2022).

 

Saat diwawancarai media ini, Kepala Desa Peterongan Sukemi mengatakan, jadi kegiatan audit administrasi hari ini merupakan tindak lanjut dari keberhasilan Desa Kedunguneng dalam membuat drainase.

 

“Alhamdulillah Desa Kedunguneng ini masuk dalam Program Kota Tanpa Kumuh. Semoga kegiatan audit administrasinya hari ini berjalan lancar dan sukses serta semakin banyak Desa di Mojokerto yang masuk dalam program Kota Tanpa Kumuh,” harapnya.

 

Sementara itu, Ketua Program Kota Tanpa Kumuh Desa Peterongan H. Suyadi mengatakan, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung Gerakan 100-0-100.

 

“Yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai nahkodanya,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut dikatakannya, tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Baca Juga :  Bupati Ikfina Silaturahmi Idul Fitri Ke Sejumlah Ulama Di Kabupaten Mojokerto

 

“Untuk mewujudkan hal itu, kita harus melakukan Pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan. Kemudian Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan masyarakat,” jelasnya. (Jay)

Mojokerto – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto menggelar Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Program Kota Tanpa Kumuh di Balai Desa Peterongan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, Senin (21/2/2022).

Saat diwawancarai media ini, Kepala Desa Peterongan Sukemi mengatakan, jadi kegiatan audit administrasi hari ini merupakan tindak lanjut dari keberhasilan Desa Kedunguneng dalam membuat drainase.

“Alhamdulillah Desa Kedunguneng ini masuk dalam Program Kota Tanpa Kumuh. Semoga kegiatan audit administrasinya hari ini berjalan lancar dan sukses serta semakin banyak Desa di Mojokerto yang masuk dalam program Kota Tanpa Kumuh,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Program Kota Tanpa Kumuh Desa Peterongan H. Suyadi mengatakan, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung Gerakan 100-0-100.

Baca Juga :  Bupati Mojokerto Bersama Forkompinda Tinjau Pos Pamyan, Pantau Arus Mudik Jelang Lebaran Idul Fitri 2024

“Yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai nahkodanya,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

“Untuk mewujudkan hal itu, kita harus melakukan Pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan. Kemudian Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan masyarakat,” jelasnya. (Jay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *