Mojokerto – 17 Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Mojokerto menolak Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Mojokerto Periode 2021-2026, Jumat (11/2/2022) di Guest House Institute KH. Abdul Chalim Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
Pembina DPW PPP Jatim KH. Abdur Rohim dalam sambutannya mengatakan, saat Musyawarah Cabang (Muscab), Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi dan yang lain telah sepakat kompak semua akan menjadikan Gus Fahmi Putra KH. Khusein Ilyas sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto.
“Kalau Gus Fahmi tidak bersedia, hasil keputusan saat itu adalah menjadikan saya sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto dengan catatan Arif Winarko harus menjadi Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto. Jadi meskipun tidak ada bukti tertulis tapi saksi hidup ada. Mulai dari PAC, DPC, DPW, DPP bahkan KH Asep Saifuddin Chalim juga ada waktu Muscab tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakannya, saya akan berpegang teguh pada hasil kesepakatan. Dan ironisnya SK yang keluar ini formaturnya tidak diajak bicara sama sekali setelah saya tanya satu persatu tidak mengetahui.
“Jadi formatur itu terdiri dari 17 Kecamatan. Hanya 1 formatur Kecamatan Dawarblandong saja yang memilih incumbent. Jangan sampai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pakai cara-cara yang monarki atau kerajaan atau otoriter. Jadi SK itu tidak sesuai hasil musyawarah walaupun dikeluarkan oleh pihak yang berwenang,” ungkapnya.
Sementara itu, Machradji Mahfud Kader PPP sekaligus Tim Sukses KH. Abdur Rohim saat diwawancarai media ini menyampaikan, saya dan 17 PAC PPP Kabupaten Mojokerto menolak kehadiran Ketua, Sekretaris Bendahara dan pengurus yang baru karena tidak sesuai dengan hasil Muscab yang disetorkan. Harusnya kan Ketuanya Abdur Rohim, Sekretarisnya Purnomo Shidiq dan Bendaharanya Siti Maslahah.
“Langkah yang kami ambil adalah mulai besok Sabtu kita akan menduduki kantor DPC PPP Kabupaten Mojokerto selama-lamanya sepanjang tidak ada komunikasi. Kekuatan DPC itu ada di tangan formatur. Formatur merasa dikibuli, sudah keluar biaya besar untuk Muscab dan bersusah payah musyawarah mestinya hasil Muscab itu yang dipakai dalam SK Kepengurusan PPP yang baru. Selain menduduki Kantor DPC PPP Kabupaten Mojokerto, kami juga bakal membuat spanduk penolakan, menyurati DPP, DPW dan Arief Winarko yang menurut SK dipilih menjadi Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto,” terangnya. (Jay)
