Yogyakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengadakan media workshop selama dua hari, dengan tema “Peran BPJS Kesehatan dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19” dan “Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS.
Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis dan Jumat, 28-29 Oktober 2021 di Yogyakarta.
Pada awal kegiatan ini BPJS Kesehatan menyampaikan pengumuman pemenang Anugerah Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan tahun 2021. Secara resmi acara langsung dibuka oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan, Muhammad Iqbal Anas Maruf.
Kegiatan media workshop ini diikuti kurang lebih 700 jurnalis dari seluruh wilayah kerja BPJS Kesehatan di Indonesia secara daring melalui aplikasi zoom.
Kemudian untuk Lomba Karya Jurnalisitik BPJS Kesehatan tahun 2021 ini diikuti 153 peserta, baik media lokal maupun nasional.
Adapun pemenang karya lomba jurnalistik tersebut, antara lain juara 1 kategori media cetak diraih oleh Truly Okto Hasudungan dari Tribun Medan, Kategori media online diraih oleh Siti Masudah Isnawati dari Suara Merdeka
Selanjutnya kategori juara 1 kategori foto diraih oleh Sukirman dari Koran Sindo, kategori jurnalistik televisi diraih Jimmy Mashuri dari RTV, dan kategori radio diraih oleh Ustad Mukorobin.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mufti dalam hal ini mengapresiasi gelaran kegiatan tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang selama ini telah bekerja sama dalam memberikan edukasi dan ikut mengampanyekan berita positif program JKN-KIS kepada masyarakat Indonesia.
“Kepada rekan-rekan media kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan yang telah memberikan informasi yang benar dan berimbang mengenai betapa pentingnya program JKN – KIS bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tidak saja dalam peningkatan kesehatan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat,” tutur Ghufron, Kamis (28/10/2021).
Sementera, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Muhammad Iqbal Anas Maruf mengatakan, pihaknya menyadari bahwa media massa merupakan salah satu sumber informasi terpercaya dalam membentuk opini masyarakat.
“Dalam hal memperluas pengetahuan media massa dapat menyampaikan informasi JKN – KIS secara benar dan berimbang, maka dari itu diperlukan pula pemahaman yang baik mengenai program JKN – KIS, bagaimana pengelolaannya oleh BPJS Kesehatan serta bagaimana peranannya dalam penanganan Covid-19,” jelasnya.
Selain memberikan anugrah pemenang lomba karya jurnalistik, BPJS Kesehatan juga menyampaikan materi dan edukasi dari berbagai narasumber yang berkompeten.
Hari pertama menggelar tema “Peran BPJS Kesehatan dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19” dengn menghadirkan narasumber Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, kemudian juru bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi dan selanjutnya Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, dr.Pandu Riono.
Selanjutnya, hari kedua mengangkat tema “Menjaga Keberlangsungan Program JKN – KIS” dan menghadirkan narasumber Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Ir David Bangun, M.Eng, IPU Asean Eng, kemudian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Muttaqien, MPH, AAK, dan Pakar Asuransi Kesehatan Universitas Indonesia, Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, Phd.
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan bahwa fokus utama BPJS Kesehatan ada lima. Yang pertama peningkatan mutu layanan. Dimana di dalam fokus pertama tersebut mencakup penguatan standarisasi layanan secara nasional di seluruh satuan kerja dan fasilitas kesehatan yang bekerjasama.
“Kemudian optimalisasi layanan digital di seluruh Indonesia, peningkatan akurasi data kepesertaan dan peningkatan inovasi layanan kepada peserta,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, kemudian fokus yang kedua adalah kolekting iuran. Kemudian fokus yang ketiga adalah strategic purcashing. Kemudian fokus yang keempat adalah peningkatan kapabilitas badan. Kemudian fokus yang kelima adalah kontribusi dalam penanganan covid-19.
“Yang menjadi tantangan dalam perluasan peserta adalah kemampuan membayar, niat untuk mendaftar, pendaftaran kepala dan perangkat desa belum optimal serta penganggaran iuran dari tambahan penghasilan pegawai pada ASN belum optimal,” ungkapnya.
Masih kata David, kemudian yang menjadi tantangan lagi adalah adanya PHK akibat dampak dari pandemi covid-19, pekerja dengan upah dibawah UMK dan peserta yang belum padan E-KTP.
“Kemudian tantangan di segmen Pemerintah Daerah adalah Fiskal Pemda terdampak pandemi covid-19 dan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai UHC masih beragam,” tutupnya. (jay)
