Mojokerto – BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto melakukan pemutakhiran data bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) khususnya pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI yang belum di lengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Terdapat 8.356 peserta yang akan di non aktifkan diwilayah cabang mojokerto. BPJS Kesehatan pun meluncurkan Program Registrasi Ulang (GILANG) yang dapat diakses melalui berbagai kanal layanan untuk mempermudah peserta dalam mengecek status kepesertaanya. Di antara kanal-kanal tersebut adalah: BPJS Kesehatan Care Center 1500400, Petugas BPJS SATU di Rumah Sakit, Aplikasi Mobile JKN dan Aplikasi Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA) cabang Mojokerto melalui nomor 082241837700. Bila masyarakat mendapati dirinya sebagai peserta non aktif dan harus perbaharui data, maka peserta akan diberikan informasi tertulis REGISTRASI ULANG KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA.
Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Bagus Prihanto menjelaskan, registrasi ulang ini untuk menjamin peserta tetap terlayani dengan baik. Bagus menyatakan bahwa timnya sudah menginformasikan nama-nama peserta registrasi ulang kepada jejaring fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, untuk tetap melayani peserta JKN-KIS yang non-aktif kepesertaannya, selama program GILANG.
“Aplikasi yang ada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) akan terlihat penyebab kepesertaannya nonaktif. Dan jika karena NIK yang belum terinput, maka peserta tinggal menyerahkan fotokopi KK/ KTP dan KIS-nya ke petugas. Kemudian, dibantu untuk menginput. Setelah itu, status kepesertaan mereka akan aktif kembali,” lanjut Bagus.
Untuk mensukseskan program GILANG , BPJS Kesehatan membuat terobosan inovasi dengan mengandeng para Kader JKN dalam pencapaian registrasi ulang sehingga dapat meningkatkan kepuasan peserta.
“Tugas JKN yang kesehariannya terjun ke masyarakat, selain penagihan PBPU menunggak,juga sebagai penyambung informasi tentang program JKN. Para kader ini di berikan akses untuk mengupdate data melalui WA langsung ke petugas BPJS Kesehatan Mojokerto. Diiharapkan dengan adanya kader JKN ini, dapat memberikan efisien dan kecepatan dalam akurasi data yang ada,” lanjut Bagus
Bagus menjelaskan penonaktifan sementara ini berdasarkan temuan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan bahwa masih banyak peserta BPJS Kesehatan yang belum melengkapi data administrasi mereka belum terisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Dari hasil hasil rapat bersama kementerian/lembaga, disepakati akan ada penyaringan dan penonaktifan data peserta yang belum melengkapi NIK. Penonaktifan ini sementara saja, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan pembaruan data apabila pada kartu KIS belum terisi data NIK, atau sudah terisi namun belum sesuai dengan KTP atau belum terdaftar di Dukcapil Kemendagri. Bila mereka sudah melengkapi data NIK , kartunya akan kembali aktif ,” terang Bagus, selasa (12/11).
Dari jumlah peserta yang belum melengkapi data NIK di wilayah cabang mojokerto , mayoritas berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI sebanyak 7.228. Sedangkan sisanya sejumlah 1.128. merupakan peserta dari kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) yaitu Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan Badan Usaha (BU).
“Dengan adanya program ini, diharapkan partisipasi para peserta dan peran aktif dalam melengkapi data NIK sehingga di dapatkan hasil yang akurat dengan memanfaatkan kemudahan registrasi ulang melalui Program Gilang dari BPJS Kesehatan,” tuturnya
Salah satu pensiunan Angkatan Darat K.Soejatmi, sempat khawatir ketika mengetahui dirinya harus melakukan registrasi ulang. Ia sempat memikirkan untuk harus datang dan mengantri di Kantor BPJS Kesehatan untuk membarui datanya. Namun dengan GILANG, Ia tidak lagi merasa khawatir, karena data terupdate melalui program ini.
“Alhamdulillah data kepesertaan sekarang sudah terupdate dan bisa aktif lagi, Untuk para peserta BPJS Kesehatan terutama yang sudah pensiun untuk mengecek status kepesertaanya dan mengupadate, sehingga tidak ada permasalahan dalam menggunakan Kartu JKN-KIS,” ungkap Soejatmi. (Jay)
