HOME // Berita Jakarta // Uncategorized

Presiden RI Peringatkan Menteri Hingga Gubernur Soal Penyusunan Anggaran

   Pada: April 27, 2017
Presiden RI Peringatkan Menteri Hingga Gubernur Soal Penyusunan Anggaran
JAKARTA – majalahglobal.com : Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017, yang dihadiri oleh pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur serta bupati/wali kota, Rabu (26/4).

,

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengingatkan agar ada prioritas yang jelas dalam perencanaan. Sehingga bisa fokus, baik dalam alokasi belanja hingga eksekusi di lapangan.

“Saya ingatkan bahwa kita ini sudah bertahun-tahun, anggaran kita tidak pernah fokus. Perencanaan kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas,” kata Jokowi saat membuka Musrenbangnas 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017).

“Oleh sebab itu, kita ingatkan agar baik di kementerian, di lembaga, di provinsi, kabupaten, kota, berilah prioritas apa yang dikerjakan, dan jangan banyak-banyak,” ujarnya.

Peringatan Jokowi ke Menteri Hingga Gubernur Soal Nyusun Anggaran Peringatan Jokowi ke Menteri Hingga Gubernur Soal Nyusun Anggaran (Foto: Ardan Adhi Chandra)

Jokowi menyebutkan, cukup 3 program prioritas yang ditetapkan dalam kurun waktu setahun anggaran. Namun bila para pimpinan merasa sulit, maka diperbolehkan memiliki lima program prioritas.

“Di bawah tiga lebih baik, kalau masih sulit juga di bawah lima. Cukup. Jangan semuanya jadi prioritas. Ini kebiasaan kita. Ini rutinitas yang mengulang-ulang. Saya lihat hampir semua daerah, APBD saya baca, APBN saya baca,” terangnya.
Menurut Jokowi, semua harus bisa diubah demi realisasi belanja yang tepat sasaran. Hal ini tentunya juga memudahkan pertanggungjawaban dari pemerintah kepada rakyat sebagai pelaksana anggaran.

“Kalau ada tambahan APBD APBN 10% langsung semua dinas naik 10% semuanya. Di kementerian juga sama naik 10% semuanya. Kelihatannya sepele, tapi kalau tidak diubah tidak akan mendapatkan hasil yang baik,” tegas Jokowi.

Selain menyoroti soal fokus anggaran, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa dunia sudah berubah, dan semakin kompetitif. “Kita masih berpikir mengurus pelabuhan, mengurus jalan tol. Mereka sudah ke mana-mana, berpikir masa depan yang fantastik,” ujar Jokowi, dalam Musrenbang Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017).

Jokowi mencontohkan, sektor electronic commerce. Perusahaan e-commerce asal Tiongkok Alibaba saja sudah meninggalkan pola lama. Jack Ma, pemilik Alibaba, sudah merambah mekanisme pembayaran melalui ‘Ali Pay’.

“Jadi masuk mal, enggak ditanya lagi mau bayar pakai kartu kredit atau mobile. Bayarnya pakai HP. HP-nya diminta, akun di perbankan kita langsung ditarik sesuai nilai belanja,” ujar Jokowi.

“Inilah kecepatan perubahan yang harus kita ikuti. Ya kalau kita masih berkutat dengan rutinitas, kapan kita bisa berbicara mengenai Space-X, Tesla, hyperloop, Ali Pay? Kapan kita mau ke sana?” lanjut dia.

Contoh lain, kata Jokowi, soal perkembangan dunia teknologi informasi. Di tengah gencarnya Indonesia membangun fiber optik dari Sabang sampai Merauke, perhatian ahli-ahli teknologi dunia sudah beralih ke hal yang lebih baru.

“Kita baru urusan internet, eh sudah muncul mobile internet. Kita baru tahu sedikit-sedikit mobile internet, tiba-tiba sudah muncul artificial intelligent. Mesin cerdas yang bisa belajar sendiri,” ujar Jokowi.

Sumber daya manusia di Indonesia, menurut Jokowi, harus mengikuti perkembangan zaman. Jokowi menilai, sumber daya manusia di Indonesia, khususnya kaum muda, sudah beradaptasi dengan tekonologi secara baik.

Oleh sebab itu, seharusnya ada inovasi-inovasi agar Indonesia tidak hanya menjadi negara pasar. “Kalau kita tidak berubah, hati-hati kita akan dijadikan pasar,” ujar Jokowi.

Presiden juga mengungkit lagi tentang SPJ alias Surat Pertanggungjawaban yang menguras waktu Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Jokowi menuturkan, sekarang memang sudah lebih baik karena hanya membutuhkan dua prosedur dalam penyelesaian SPJ. Sebelumnya padahal ada puluhan prosedur yang harus dilewati.

“Masalah urusan SPJ saja, yang lalu ada 44 prosedur. Saya tanya betul 44, tapi beranak jadi 114 prosedur lagi, itulah pusingnya kita. Sekarang maksimal hanya 2 prosedur,” ujarnya.

Jokowi pun membuka kesempatan pengaduan bagi siapa saja yang masih sulit dalam penyelesaian SPJ. Pasalnya, hal tersebut dinilai sangat mengganggu kinerja pemerintah.

“Saya sudah dapat laporan. Sekarang maksimal hanya 2 prosedur. Kalau masih bertele-tele tolong disampaikan ke saya,” terangnya.

Pemerintah, kata Jokowi membutuhkan PNS yang memiliki produktivitas tinggi. Sebab, perubahan global yang terjadi begitu cepat harus bisa diimbangi oleh Indonesia, terutama dari sisi ekonomi.

“Dalam persaingan antar negara bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan yang kuat mengalahkan yang lemah. Dunia sudah berubah sekarang ini. Kuncinya kita harus cepat menyesuaikan diri dalam berbagai hal,” kata Jokowi.

“Kalau masih terjebak kepada mengulang rutinitas, berpikir linier, lupakan. Karena banyak negara besar mengalami masalah dan tantangan luar biasa. Karena mereka sudah kehilangan greget, sudah nggak cepat, sudah nggak lincah, sementara kita lihat negara sukses seperti dulu,” tandasnya. (Indigo)





Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.