mahkota555

Mantan Anggota BPD Brangkal Nanang Suhadiono Buka Suara: Awal Gugatan PTUN Mungkin dari PTSL, Solusinya Legowo dan Duduk Bersama

Mantan Anggota BPD Brangkal Nanang Suhadiono Buka Suara: Awal Gugatan PTUN Mungkin dari PTSL, Solusinya Legowo dan Duduk Bersama
Mantan Anggota BPD Brangkal Nanang Suhadiono Buka Suara: Awal Gugatan PTUN Mungkin dari PTSL, Solusinya Legowo dan Duduk Bersama

Majalahglobal.com, Mojokerto – Setelah Ketua RW 2 Dusun Brangkal, Dody Faizal, buka suara soal rotasi empat perangkat Desa Brangkal dan gugatan ke PTUN, kini giliran tokoh lain yang juga dekat dengan warga yang buka suara.

 

Dia adalah Nanang Suhadiono, mantan anggota BPD Brangkal.

 

Nanang tidak datang untuk menyalahkan siapa pun. Ia tidak datang untuk membela satu pihak dan menyerang pihak lain. Ia datang untuk menceritakan apa yang ia alami, apa yang ia rasakan, dan apa solusinya menurut versi pribadinya.

 

Ia berbicara sebagai mantan anggota BPD. Sebagai warga Brangkal. Sebagai orang yang pernah ikut mengurusi program penting untuk masyarakat: PTSL.

 

Dan ceritanya kali ini, membuka satu sudut pandang baru yang selama ini mungkin belum banyak diketahui warga: bahwa awal mula ketegangan itu, menurut instingnya, mungkin bukan dari rotasi jabatan. Tapi dari PTSL.

 

*Pertanyaan Pertama: Soal Gugatan ke PTUN*

 

Pertanyaan pertama yang diajukan kepadanya adalah soal tanggapannya terkait adanya gugatan ke PTUN dari empat perangkat Desa Brangkal ke Kepala Desa Brangkal.

 

Nanang menjawab dengan jujur. Ia tidak langsung menghakimi gugatan itu benar atau salah. Ia justru mencoba menelusuri ke belakang. Ke awal mulanya.

 

“Sebenarnya ini kalau menurut insting saya awal mulanya mungkin dari pendaftaran PTSL mungkin dari situ bukan karena lain-lain kemungkinan itu,” ujar Nanang Suhadiono yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua PTSL Desa Brangkal, Kamis (19/11/2026) di Pasar Kedungmaling.

 

Kalimat “menurut insting saya” dan “mungkin dari situ” itu menjadi kunci. Karena Nanang sendiri tidak mengklaim bahwa PTSL adalah penyebab pasti dari gugatan PTUN. Ia hanya menyampaikan dugaannya. Dugaan yang lahir dari pengalamannya sendiri saat ikut mengurusi PTSL di Desa Brangkal.

 

*PTSL: Kuota 600-an, Yang Jadi Baru 71*

 

Nanang kemudian menceritakan kronologi PTSL versi dirinya.

 

Menurut versinya, pada saat itu, Brangkal mendapat kuota sekitar enam ratusan, termasuk sawah pertanian dan darat.

 

“Jadi Brangkal itu dapat kuota enam ratus berapa termasuk sawah pertanian dan darat,” kata Nanang.

 

Akan tetapi, di perjalanan, proses itu tidak selesai-selesai.

 

“Akan tetapi di perjalanan, perjalanan itu sampai beberapa bulan itu enggak selesai-selesai,” ujar Nanang.

 

Akhirnya, dari BPN, yang sudah selesai pada saat itu baru 71. Tujuh puluh satu yang sudah jadi sertifikat.

 

“Akhirnya dari BPN itu dapat yang sudah selesai tujuh puluh satu. Tujuh puluh satu yang sudah jadi sertifikat pada saat itu. Lah yang lainnya sampai beberapa bulan lagi enggak jalan-jalan. Jalan di tempat,” kata Nanang.

 

Kalimat “jalan di tempat” itu menggambarkan betapa mandeknya proses itu pada saat itu. Berbulan-bulan tidak ada perkembangan. Berbulan-bulan tidak ada penyelesaian.

 

Dan kemandekan itu yang kemudian membuat Nanang, sebagai Ketua PTSL dan sebagai mantan anggota BPD, merasa jengkel. Merasa gemas. Merasa tidak tega melihat program untuk masyarakat itu tidak jalan.

 

*Sampai Ngamuk Karena Jengkel, Bukan Karena Benci*

 

Karena jengkel itu, Nanang akhirnya mengumpulkan termasuk panitia PTSL dan Bu Kades dan perangkat desa.

 

“Jadi akhirnya saya ngumpulkan termasuk panitia PTSL dan Bu Kades dan perangkat desa,” ujar Nanang.

 

Pada saat itu, menurut pengakuannya sendiri, ia sampai mengeluarkan luapan emosi yang keras. Ia sendiri mengakui bahwa itu bukan tipenya.

 

“Pada saat itu memang saya sendiri juga ngamuk sampai ngeluarkan ucapan mesoh-mesoh,” kata Nanang.

 

Jengkelnya bukan karena benci kepada Bu Kades atau kepada perangkat. Jengkelnya karena ia ingin PTSL itu selesai. Karena PTSL itu untuk masyarakat semua. Untuk kebutuhan masyarakat.

 

*Siapa Bertugas Apa di PTSL?*

 

Nanang kemudian menjelaskan pembagian tugas di PTSL versi pengetahuannya.

 

Menurutnya, panitia PTSL tugasnya hanya pemberkasan, mengumpulkan KTP, KK, SPPT.

 

“Akhirnya dari panitia ini kan selaku panitia ini tugasnya kan hanya pemberkasan, mengumpulkan KTP, KK, SPPT,” ujar Nanang.

 

Sedangkan untuk kelengkapan lainnya seperti riwayat tanah, itu yang punya adalah desa. Desa kemudian menunjuk Saudara Aan dan Mas Robi termasuk perangkat lainnya.

 

“Lah untuk kelengkapan lainnya seperti riwayat itu yang punya kan desa lah desa menunjuk Saudara Aan dan Mas Robi termasuk perangkat lainnya,” kata Nanang.

 

Namun, menurut versi Nanang, pada saat perjalanan itu, ada yang kurang sinkron.

 

“Akan tetapi pada saat perjalanan ini kurang kurang sinkron gitu loh kurang sinkron jadi kita ndak bisa kita WA empat hari lima hari baru dibalas,” ujar Nanang.

 

WA dibalas 4-5 hari kemudian. Bagi Nanang, itu terasa lama. Karena PTSL itu untuk masyarakat semua. Untuk kebutuhan masyarakat.

 

“Tolonglah karena apa ini untuk untuk masyarakat semua untuk kebutuhan masyarakat,” kata Nanang.

 

*Akhirnya Tanah Darat Selesai, Sawah Tertunda*

 

Setelah proses yang panjang dan penuh dengan kejengkelan itu, akhirnya ada kabar baik.

 

Menurut Nanang, alhamdulillah dari sekian itu, insyaallah tanah darat selesai.

 

“Akhirnya alhamdulillah dari sekian itu insyaallah tanah darat selesai insyaallah tanah darat selesai,” ujar Nanang.

 

Sedangkan yang sawah pertanian, sementara masih ditangguhkan.

 

“Dan yang sawah pertanian sementara masih ditangguhkan,” kata Nanang.

 

Kenapa sawah pertanian ditangguhkan? Nanang menjelaskan versi yang ia ketahui.

 

Menurutnya, karena dari pemohon dan sebagainya, yang punya sawah ini banyak yang disewakan pada penyewa. Jadi orang satu kadang ada yang menyewa 20 bidang, ada yang 30 bidang.

 

“Karena dari pemohon dan sebagainya ini yang punya sawah ini banyak yang disewakan pada penyewa jadi orang satu kadang ada nyewa dua puluh bidang ada yang tiga puluh bidang,” ujar Nanang.

 

Panitia kemudian mengundang penyewa. Tapi penyewa ini, menurut versi Nanang, juga tidak kooperatif.

 

“Jadi panitia ini ngundangnya itu ngundang pada penyewa lah penyewa ini juga tidak kooperatif,” kata Nanang.

 

Padahal, menurut Nanang, seharusnya yang datang itu semua yang punya lahan. Baik yang sudah SHM, baik yang belum, baik yang tanah kas desa dan sebagainya.

 

“Wong sawah ya juga harus datang semua yang punya lahan baik yang sudah SHM baik yang belum baik yang tanah kasnya desa dan sebagainya lah karena penyewa ini tidak kooperatif akhirnya dari BPN jadi enggak bisa diteruskan untuk pertanian,” ujar Nanang.

 

Akibatnya, PTSL untuk pertanian tidak bisa diteruskan.

 

Dan yang paling jujur dari Nanang adalah: alhamdulillahnya, termasuk sawahnya sendiri juga enggak bisa. Kepunyaan sawah saya sendiri pertanian enggak bisa jadi sertifikat.

 

“Alhamdulillahnya ya termasuk sawah saya sendiri juga enggak bisa. Kepunyaan sawah saya sendiri pertanian enggak bisa jadi sertifikat,” ujar Nanang.

 

Kalimat itu menunjukkan bahwa Nanang tidak bicara untuk kepentingan pribadinya saja. Ia bicara untuk kepentingan masyarakat. Karena sawahnya sendiri pun tidak jadi sertifikat. Ia merasakan sendiri apa yang dirasakan warga lainnya.

 

Ia pun berharap, mudah-mudahan untuk tahun ke depan Bu Kades mau mengajukan lagi.

 

“Mudah-mudahan untuk tahun ke depan Bu Kades mau mengajukan lagi,” ujar Nanang.

 

Harapan itu bukan harapan untuk dirinya sendiri. Harapan itu untuk semua warga Brangkal yang sawahnya belum bersertifikat.

 

*Solusi Menurut Nanang: Legowo dan Duduk Bersama*

 

Setelah menceritakan soal PTSL, Nanang kemudian ditanya soal solusi. Solusi apa yang bisa ia sampaikan agar konflik ini segera selesai?

 

Dan jawaban Nanang sangat sederhana, tapi sangat dalam: legowo dan duduk bersama.

 

“Kalau saya secara pribadi ya kita harus legowone lah ayo duduk bersama antaranya antara perangkat dan bu kades,” ujar Nanang Suhadiono.

 

Legowo. Dalam bahasa Jawa, legowo itu artinya ikhlas, lapang dada, mau mengalah demi kebaikan bersama. Bukan kalah. Tapi mengalah demi rukun.

 

“Ayo duduk bersama antaranya antara perangkat dan bu kades,” kata Nanang.

 

Ia menegaskan, kalau hanya berbicara dengan Bu Kades saja tidak bisa. Kalau hanya berbicara dengan perangkatnya saja tidak bisa. Harus duduk bersama.

 

“Kalau kita berbicara saja ndak bisa kita berbicara dengan perangkatnya juga ndak bisa harus duduk bersama,” ujar Nanang.

 

Duduk bersama demi apa? Demi kepentingan untuk masyarakat.

 

“Harus duduk bersama demi kepentingan untuk masyarakat,” kata Nanang.

 

Karena pelayanan itu harus enak. Pelayanan itu harus nyaman. Jangan sampai warga yang menjadi korban.

 

“Pelayanan ini juga biar enak juga biar enggak Bu Lurah ada perangkatnya yang anu enggak ada perangkatnya ada Bu Lurah enggak ada,” ujar Nanang.

 

Kalimat itu, meski disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan terbata-bata, maknanya sangat jelas: jangan sampai pelayanan di desa menjadi tidak enak karena perangkat dan Bu Lurah tidak kompak. Jangan sampai ada Bu Lurah tapi tidak ada perangkatnya. Jangan sampai ada perangkatnya tapi tidak ada Bu Lurahnya.

 

Pelayanan harus lengkap. Pelayanan harus kompak. Pelayanan harus enak untuk masyarakat.

 

“Ini ayolah kita duduk bersama untuk membangun Brangkal yang lebih baik untuk yang lebih baik saya kira itu Mas,” pungkas Nanang Suhadiono.

 

*Penutup: Dari PTSL ke PTUN, Kembali ke Meja Musyawarah*

 

Cerita Nanang Suhadiono ini menjadi pelengkap dari cerita sebelumnya.

 

Jika Dody Faizal, Ketua RW 2, bercerita soal rotasi dan soal pembangunan di era Bu Eli, maka Nanang Suhadiono, mantan anggota BPD, bercerita soal awal mula yang mungkin dari PTSL, dan soal solusi yang harus legowo.

 

Dua cerita itu, jika digabungkan, menjadi satu pesan yang sama: Brangkal harus kembali rukun.

 

PTSL yang sempat mandek itu adalah pelajaran bahwa komunikasi itu penting. Bahwa sinkron itu penting. Bahwa WA harus dibalas dengan cepat karena itu untuk masyarakat.

 

Gugatan PTUN yang sekarang berjalan itu adalah pelajaran bahwa jika komunikasi tidak sinkron, maka konflik bisa berlanjut ke meja hijau.

 

Dan solusi legowo dan duduk bersama itu adalah jalan keluarnya. Jalan keluar yang tidak membutuhkan pengacara. Jalan keluar yang tidak membutuhkan sidang. Jalan keluar yang hanya membutuhkan satu hal: mau duduk bersama demi kepentingan masyarakat.

 

Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang menang di PTUN. Yang paling penting adalah pelayanan di Desa Brangkal kembali enak. Pelayanan kembali nyaman. Dan Brangkal kembali membangun untuk yang lebih baik. (Adv / Jay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *