mahkota555

Ketua PKD Mojokerto Buka Suara Soal Gugatan PTUN 4 Perangkat Desa Brangkal, Ini Katanya: Duduk Bareng Dulu

Ketua PKD Mojokerto Buka Suara Soal Gugatan PTUN 4 Perangkat Desa Brangkal, Ini Katanya: Duduk Bareng Dulu
Ketua PKD Kabupaten Mojokerto

Majalahglobal.com, Mojokerto – Polemik rotasi perangkat desa di Desa Brangkal, Kabupaten Mojokerto, kini memasuki babak baru. Empat perangkat desa yang dirotasi disebut telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Mojokerto, H. Miftahuddin, S.T., yang juga Kepala Desa Medali, akhirnya buka suara.

 

Kepada awak media, Senin (16/11/2026) di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Miftahuddin menyampaikan tanggapannya secara normatif dan hati-hati. Ia menegaskan posisinya sebagai Ketua PKD bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mendorong penyelesaian secara kekeluargaan.

 

*Tanggapan Normatif Ketua PKD*

 

“Tanggapan saya selaku Ketua PKD itu kan normatif saja,” ujar Miftahuddin membuka keterangannya.

 

Menurutnya, yang paling penting untuk dilihat dalam kasus ini adalah soal prosedur. Apakah Kepala Desa Brangkal dalam melakukan rotasi dan pelantikan perangkat sudah menjalankan prosedur sesuai aturan atau belum.

 

“Artinya, Kepala Desa Brangkal ini sampai detik ini apakah sudah melakukan sesuai prosedur. Kalau memang sudah sesuai prosedur ya sudah,” katanya.

 

Miftahuddin kemudian menjelaskan alur prosedur yang dimaksud. Ketika melakukan pelantikan, Kepala Desa harus membuat surat kepada Camat. Camat kemudian memberikan rekomendasi kepada Bupati. Setelah Bupati menandatangani, surat itu dikembalikan melalui Camat kepada Kepala Desa untuk dilakukan pelantikan atau penyesuaian.

 

Prosedur itu, kata Miftahuddin, mengacu pada Perbup Nomor 11 Tahun 2017 tentang SOTK, tentang mutasi perangkat dan seterusnya.

 

“Kalau semua prosedur itu dilalui, ya secara hukum, secara hukum ketatanegaraan ya sudah clear. Kecuali kalau prosedurnya ada yang cacat hukum. Nah itu yang kemudian tidak sah karena cacat prosedur dan cacat hukum secara hukum tata usaha negara,” jelasnya.

 

*Klaim Sudah Ada SK Camat dan Bupati*

 

Dalam video tersebut, Miftahuddin juga menyampaikan klaim bahwa sepengetahuannya, prosedur tersebut sudah dilalui.

 

Ia mengaku sudah mengetahui sendiri SK dari Camat maupun SK dari Bupati. Ia juga mengklaim sudah melakukan klarifikasi kepada keempat perangkat desa yang dilantik, yang menurutnya sudah diundang oleh Pak Camat maupun BPMD.

 

“Artinya kalau menurut saya sudah dilalui,” ujar Miftahuddin.

 

Namun, ia juga mengakui ada hal yang tidak kondusif di Kantor Desa Brangkal yang membuat roda pemerintahan tidak berjalan dengan bagus.

 

Ia mencontohkan soal demosi jabatan. Dulunya, Sekdes Brangkal yang disebut bernama Pak Aan, adalah orang nomor dua yang punya wibawa. Sekarang, Pak Aan disebut turun menjadi Kasi Pelayanan. Sementara jabatan yang kosong adalah jabatan yang lain.

 

Kondisi inilah, menurut Miftahuddin, yang membuat suasana menjadi tidak kondusif.

 

*Soal Surat Pernyataan Hitam di Atas Putih*

 

Dalam wawancara itu, wartawan juga bertanya soal adanya dugaan surat pernyataan hitam di atas putih. Isinya, pihak yang kalah dalam gugatan PTUN wajib mengundurkan diri. Pertanyaannya, apakah hal seperti itu diperbolehkan secara aturan?

 

Miftahuddin menjawab dengan hati-hati. Menurutnya, pernyataan seperti itu adalah kewenangan pribadi masing-masing.

 

“Kalau ada hitam di atas putih tentang pernyataan, taruhlah gini Kepala Desa ini membuat pernyataan kalau saya digugat di PTUN kalah saya akan mengundurkan diri, atau sebaliknya perangkat desa ketika menggugat ke PTUN terus kemudian kalah mengundurkan diri, itu kan kewenangan pribadi masing-masing. Yang jelas intinya siap menerima konsekuensi hukum. Berani berbuat berani bertanggung jawab,” jelasnya.

 

Ia menegaskan, secara hukum, hal itu sebenarnya tidak melalui prosedur formal. Karena kewenangan Kepala Desa tidak ada hubungannya dengan perangkat secara pribadi.

 

“Mungkin kalau ada seperti itu ya berarti kan secara pribadi saja. Secara pribadi dan apakah itu kemudian sah secara hukum dan seterusnya, ya itu bukan kewenangannya APH terkait dengan persoalan itu, terkait membuat pernyataan mengundurkan diri dan seterusnya, itu kewenangan sana, bukan kewenangan saya selaku Ketua PKD,” kata Miftahuddin.

 

Ia menambahkan, hal seperti itu boleh-boleh saja karena sifatnya pribadi, bukan atas nama jabatan sebagai Kepala Desa atau perangkat desa.

 

“Ya boleh-boleh saja sebenarnya, wong itu kan pribadi ya, pribadi, bukan secara saya Kepala Desa, saya perangkat, bukan begitu, secara pribadi,” ujarnya.

 

*Ajakan Duduk Bareng: Jangan Sampai Masyarakat yang Rugi*

 

Di akhir keterangannya, Miftahuddin justru lebih menekankan pada solusi, bukan pada siapa yang menang dan siapa yang kalah.

 

Menurutnya, persoalan ini sebaiknya diselesaikan dengan duduk bareng dan dibicarakan secara kekeluargaan.

 

“Kalau bisa menurut saya itu ya duduk bareng, duduk bareng, dibicarakan secara kekeluargaan,” ujarnya.

 

“Toh ini tidak ada yang kalah dan menang. Yang jelas yang dirugikan adalah desa,” tegasnya.

 

Ia mengingatkan kembali tujuan menjadi perangkat desa. Tujuannya bukan untuk berebut jabatan, tetapi untuk membantu pembangunan desa dan membantu pelayanan kepada masyarakat desa.

 

“Ketika perangkat, ya ayo kembali lagi. Tujuan menjadi perangkat desa itu apa? Tujuan menjadi perangkat desa adalah membantu, niatnya itu kan ya berjuang membantu untuk pembangunan desa. Membantu untuk pelayanan kepada masyarakat desa,” katanya.

 

“Artinya kalau itu tidak selesai-selesai, maka yang dirugikan adalah masyarakat,” tambahnya.

 

Miftahuddin pun menghimbau dan meminta Kepala Desa dan perangkat desa di Brangkal untuk duduk bareng.

 

Ia mengingatkan bahwa Kepala Desa adalah pejabat politik, sementara perangkat desa adalah anak buah dalam susunan organisasi pemerintahan desa dari Kepala Desa. Jika hubungan keduanya tidak baik-baik saja, maka yang kasihan adalah masyarakat.

 

“Saya menghimbau keduanya lah, keduanya ayo kita letakkan egoisme kita, egoisme sektoral kita, sebagai perangkat desa, sebagai Kepala Desa untuk duduk bareng. Itu yang kemudian perlu ditekankan kepada kedua belah pihak, saya selaku Ketua PKD,” pungkasnya.

 

Semua pihak diberikan hak jawab dan hak koreksi sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Redaksi akan memperbarui berita ini jika ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. (Jay/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *