MOJOKERTO | majalahglobal.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto terus memperkuat tata kelola perpajakan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang ditempuh adalah implementasi Jatim Tax, perangkat perekam transaksi usaha yang dirancang untuk meningkatkan akurasi pencatatan sekaligus memperkuat pengawasan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perpajakan daerah kini tidak lagi bisa dikelola dengan cara lama. Cara manual. Cara mencatat di atas kertas. Cara yang rawan salah hitung, rawan salah catat, dan rawan kebocoran.
Bapenda Kabupaten Mojokerto menyadari itu. Dan Bapenda memilih jalan baru: jalan digital.
Jalan itu bernama Jatim Tax. Perangkat perekam transaksi usaha. Perangkat yang dirancang untuk meningkatkan akurasi pencatatan. Perangkat yang dirancang untuk memperkuat pengawasan potensi PAD.
Bukan sekadar alat. Bukan sekadar kotak yang dipasang di tempat usaha. Tetapi sebuah sistem. Sistem yang membuat pencatatan transaksi menjadi lebih akurat. Sistem yang membuat pengawasan menjadi lebih kuat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bapenda Kabupaten Mojokerto menggelar Sosialisasi Implementasi Alat Perekam Transaksi Usaha (Jatim Tax) di Hotel Arayanna Trawas, Senin (16/11). Kegiatan yang diikuti puluhan wajib pajak itu dibuka langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa.
Hotel Arayanna Trawas menjadi tempat berkumpulnya puluhan wajib pajak pada Senin (16/11) itu. Wajib pajak dari berbagai jenis usaha. Wajib pajak yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam membangun Kabupaten Mojokerto.
Dan kegiatan itu dibuka langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa. Bukan diwakilkan. Bukan dibuka oleh pejabat lain. Tetapi dibuka langsung oleh Bupati.
Kehadiran Bupati secara langsung itu menjadi pesan yang sangat jelas. Pesan bahwa Pemkab Mojokerto serius dengan Jatim Tax. Pesan bahwa Jatim Tax ini bukan program kecil. Pesan bahwa Jatim Tax ini adalah program penting untuk masa depan PAD Kabupaten Mojokerto.
*Kepala Bapenda: Jatim Tax Tidak Berhenti di Pemasangan*
Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah, menjelaskan bahwa implementasi Jatim Tax tidak berhenti pada pemasangan perangkat. Bapenda juga telah menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan penerapannya berjalan sesuai tujuan.
Kalimat itu menjadi penegasan yang penting. Karena banyak orang mengira, Jatim Tax itu selesai ketika perangkatnya sudah dipasang. Padahal tidak.
Menurut Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah, pemasangan itu baru langkah awal. Setelah dipasang, perangkat itu harus dimonitor. Harus dievaluasi. Harus dipastikan berjalan sesuai tujuan.
Monitoring dan evaluasi itu disiapkan bukan untuk mencari-cari kesalahan wajib pajak. Tetapi untuk memastikan penerapannya berjalan sesuai tujuan. Tujuan untuk meningkatkan akurasi pencatatan. Tujuan untuk memperkuat pengawasan potensi PAD.
Menurutnya, evaluasi secara menyeluruh membutuhkan waktu karena pemasangan perangkat Jatim Tax baru dilaksanakan secara bertahap sejak Oktober lalu. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi direncanakan mulai 2027, setelah sistem berjalan dalam kurun waktu satu tahun.
“Evaluasi ini kita lakukan 1 tahun ke depan, karena kemarin pemasangannya itu di bulan Oktober, jadi mungkin nanti evaluasinya adalah 1 tahun ke depan, mulai tahun 2027, besok kita evaluasi dan monitoring bersama-sama dengan tim yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati,” beber Nurul Istiqomah di hadapan puluhan wajib pajak.
Kalimat “evaluasi ini kita lakukan 1 tahun ke depan” itu menunjukkan bahwa Bapenda tidak terburu-buru. Bapenda memberi waktu. Memberi waktu bagi sistem untuk berjalan. Memberi waktu bagi wajib pajak untuk beradaptasi. Memberi waktu bagi perangkat untuk bekerja.
Karena pemasangannya itu baru di bulan Oktober. Pemasangannya baru dilaksanakan secara bertahap sejak Oktober lalu. Belum genap satu bulan ketika sosialisasi itu digelar di Trawas pada Senin (16/11). Jadi, belum cukup data untuk dievaluasi secara menyeluruh.
Dan evaluasi itu nanti akan dilakukan mulai tahun 2027. Setelah sistem berjalan dalam kurun waktu satu tahun. Setelah ada data selama satu tahun. Setelah ada gambaran yang utuh selama satu tahun.
Dan evaluasi itu tidak akan dilakukan sendiri oleh Bapenda. Evaluasi itu akan dilakukan bersama-sama dengan tim yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati.
Tim yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati itu artinya tim yang resmi. Tim yang memiliki dasar hukum. Tim yang memiliki tugas yang jelas. Dan tim itu akan melakukan evaluasi dan monitoring bersama-sama.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Bapenda dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih tertib, transparan, dan terukur. Melalui pencatatan transaksi secara digital, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh data transaksi usaha secara waktu nyata atau real-time sehingga pengawasan penerimaan pajak dapat dilakukan lebih optimal.
Tertib. Transparan. Terukur. Tiga kata itu menjadi tiga fondasi dari sistem baru ini.
Tertib artinya pencatatan dilakukan dengan teratur. Tidak ada lagi pencatatan yang acak-acakan. Tidak ada lagi pencatatan yang terlambat.
Transparan artinya semua pihak bisa melihat dengan jelas. Wajib pajak bisa melihat transaksinya. Pemerintah bisa melihat potensi pajaknya. Tidak ada yang ditutup-tutupi.
Terukur artinya semua bisa diukur. Bisa dihitung. Bisa dievaluasi. Berapa transaksinya, berapa pajaknya, berapa potensinya, semua bisa diukur dengan angka.
Dan melalui pencatatan transaksi secara digital, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh data transaksi usaha secara waktu nyata atau real-time. Artinya, ketika transaksi terjadi hari ini, datanya langsung tercatat hari ini. Tidak menunggu besok. Tidak menunggu minggu depan. Tidak menunggu laporan bulanan.
Dengan data real-time itu, pengawasan penerimaan pajak dapat dilakukan lebih optimal. Lebih cepat. Lebih akurat. Lebih tepat sasaran.
*Bupati: Dana Transfer Pusat Berkurang, PAD Harus Maksimal*
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa turut menekankan pentingnya optimalisasi PAD di tengah berkurangnya dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan sumber pendapatan sendiri menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan.
“Dana transfer pusat ke daerah di seluruh Indonesia Raya, termasuk Kabupaten Mojokerto, mengalami pengurangan, sehingga, agar program-program pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa berjalan dengan baik, maka antara lain kita harus bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Upaya-upaya PAD yang kita lakukan di antaranya adalah memastikan agar tidak ada kebocoran di dalam perpajakan,” beber figur yang akrab disapa sebagai Gus Bupati itu.
Kalimat itu menjadi kalimat yang sangat jujur dan sangat terbuka. Gus Bupati tidak menutup-nutupi kondisi fiskal saat ini. Ia mengakui bahwa dana transfer pusat ke daerah di seluruh Indonesia Raya, termasuk Kabupaten Mojokerto, mengalami pengurangan.
Pengurangan dana transfer itu adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh semua daerah di Indonesia. Bukan hanya Mojokerto. Tetapi seluruh Indonesia Raya.
Dan karena dana transfer berkurang, maka agar program-program pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa berjalan dengan baik, maka Mojokerto harus bisa memaksimalkan PAD-nya.
PAD itu adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri. Dari pajak daerah. Dari retribusi. Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dari sumber-sumber lain yang sah.
Dan salah satu upaya PAD yang dilakukan adalah memastikan agar tidak ada kebocoran di dalam perpajakan.
Kebocoran perpajakan itu adalah musuh bersama. Kebocoran itu membuat PAD yang seharusnya bisa lebih besar, menjadi lebih kecil. Kebocoran itu membuat program pembangunan yang seharusnya bisa berjalan lebih cepat, menjadi lebih lambat.
Dan Jatim Tax hadir untuk memastikan tidak ada kebocoran itu.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa optimalisasi PAD tidak semata-mata dilakukan melalui peningkatan intensitas pemungutan. Pembenahan sistem pencatatan, pencegahan kesalahan administrasi, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan pajak juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
Optimalisasi PAD itu bukan berarti menaikkan pajak seenaknya. Bukan berarti memungut lebih keras. Bukan berarti menekan wajib pajak.
Menurut Gus Bupati, optimalisasi PAD itu harus dilakukan melalui pembenahan sistem pencatatan. Melalui pencegahan kesalahan administrasi. Melalui pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan pajak.
Pembenahan sistem pencatatan itu artinya sistemnya yang dibenahi. Bukan wajib pajaknya yang ditekan. Jika sistem pencatatannya sudah benar, maka pajaknya akan tercatat dengan benar.
Pencegahan kesalahan administrasi itu artinya kesalahan-kesalahan kecil yang sering terjadi dalam administrasi harus dicegah. Karena kesalahan administrasi itu bisa membuat wajib pajak dirugikan, dan juga bisa membuat pemerintah dirugikan.
Dan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan pajak itu artinya pemerintah harus mengawasi agar tidak ada penyalahgunaan. Agar tidak ada yang bermain-main dengan pajak. Agar pajak yang dibayarkan wajib pajak benar-benar masuk ke kas daerah dan digunakan untuk pembangunan.
Sebagai salah satu instrumen pendukung, Pemkab Mojokerto menjalin kerja sama dengan Bank Jatim melalui pemanfaatan fitur Jatim Tax. Aplikasi dan perangkat pendukung tersebut dikembangkan untuk membantu pencatatan transaksi usaha secara digital sekaligus memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time.
“Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mendorong perbaikan tata kelola perpajakan daerah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah melalui implementasi Jatim Tax, yaitu aplikasi dan perangkat pendukung yang dikembangkan melalui kerja sama dengan Bank Jatim untuk membantu pencatatan transaksi usaha secara digital dan pemantauan transaksi secara waktu nyata atau real-time,” jelasnya.
Kerja sama dengan Bank Jatim itu menjadi bukti bahwa Pemkab Mojokerto tidak bekerja sendiri. Pemkab menggandeng Bank Jatim, bank daerah yang memiliki teknologi dan pengalaman dalam sistem pembayaran digital.
Dan aplikasi dan perangkat pendukung itu dikembangkan untuk membantu pencatatan transaksi usaha secara digital. Kata “membantu” itu sangat penting. Artinya, Jatim Tax itu hadir untuk membantu. Membantu wajib pajak mencatat transaksinya dengan lebih mudah. Membantu pemerintah memantau transaksinya secara real-time.
*Jatim Tax Bukan Untuk Persulit, Tapi Perbaiki Sistem*
Pada kesempatan tersebut, Gus Bupati juga mengimbau aparatur sipil negara (ASN), Bapenda, Bank Jatim, serta pihak terkait untuk mempercepat sosialisasi dan penerapan Jatim Tax. Ia menegaskan bahwa penggunaan perangkat digital tersebut merupakan bagian dari pembenahan sistem perpajakan daerah, bukan untuk mempersulit masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
“Penerapan Jatim Tax ini hendaknya dipahami sebagai upaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah, bukan untuk mempersulit panjenengan (wajib pajak), saya meminta Badan Pendapatan Daerah bersama Bank Jatim dan pihak terkait untuk memastikan proses implementasi berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Imbauan itu disampaikan kepada ASN, kepada Bapenda, kepada Bank Jatim, dan kepada pihak terkait. Semua pihak diminta untuk mempercepat sosialisasi dan penerapan Jatim Tax.
Mempercepat sosialisasi artinya jangan sampai wajib pajak tidak tahu apa itu Jatim Tax. Jangan sampai wajib pajak bingung bagaimana cara menggunakannya. Sosialisasi harus dipercepat. Agar semua wajib pajak paham. Agar semua wajib pajak siap.
Dan Gus Bupati menegaskan, penerapan Jatim Tax ini hendaknya dipahami sebagai upaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah, bukan untuk mempersulit panjenengan (wajib pajak).
Kata “panjenengan” itu adalah kata yang sangat halus dalam bahasa Jawa. Kata yang menunjukkan rasa hormat kepada wajib pajak. Gus Bupati menggunakan kata itu untuk menunjukkan bahwa wajib pajak itu dihormati. Wajib pajak itu adalah mitra. Bukan musuh.
Dan Jatim Tax itu bukan untuk mempersulit panjenengan. Bukan untuk menyusahkan wajib pajak. Tetapi untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah.
Dan Gus Bupati meminta Bapenda bersama Bank Jatim dan pihak terkait untuk memastikan proses implementasi berjalan dengan baik. Memastikan bahwa perangkatnya berjalan. Memastikan bahwa sosialisasinya berjalan. Memastikan bahwa wajib pajak tidak kesulitan.
Melalui sosialisasi dan tahapan implementasi tersebut, Bapenda Kabupaten Mojokerto terus mendorong pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari pembenahan administrasi dan pengawasan perpajakan. Monitoring serta evaluasi yang direncanakan mulai 2027 diharapkan menjadi pijakan untuk mengukur efektivitas penerapan Jatim Tax sekaligus mendukung optimalisasi PAD Kabupaten Mojokerto.
Sosialisasi di Hotel Arayanna Trawas pada Senin (16/11) itu bukan akhir. Sosialisasi itu adalah awal. Awal dari tahapan implementasi yang lebih panjang.
Dan monitoring serta evaluasi yang direncanakan mulai 2027 itu akan menjadi pijakan. Pijakan untuk mengukur efektivitas penerapan Jatim Tax. Apakah Jatim Tax benar-benar efektif? Apakah pencatatan menjadi lebih akurat? Apakah pengawasan menjadi lebih optimal? Apakah PAD menjadi lebih maksimal?
Semua itu akan diukur pada 2027. Setelah sistem berjalan satu tahun. Setelah tim yang ditetapkan melalui SK Bupati melakukan evaluasi bersama-sama.
Dan harapan akhirnya, Jatim Tax itu akan mendukung optimalisasi PAD Kabupaten Mojokerto. PAD yang lebih maksimal, untuk program pembangunan yang lebih baik, untuk Kabupaten Mojokerto yang lebih maju.
(Jay / Adv)










