JAKARTA – Kalau selama ini desa hanya jadi objek pembangunan, Rapimnas kali ini ingin membalik ceritanya.
Selama dua hari, *11 – 12 November 2026*, Jakarta akan menjadi saksi bersatunya kekuatan desa dari seluruh Indonesia.
Namanya: *Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organisasi Desa Indonesia 2026.*
Bukan rapat biasa. Ini adalah momentum kedaulatan dan kemandirian organisasi desa.
*Siapa Saja yang Hadir? 10 + 4!*
Rapimnas ini tidak main-main. Total ada *10 organisasi desa peserta* dan *4 organisasi sebagai peninjau* yang akan duduk satu meja.
Rinciannya:
– *4 asosiasi kepala desa*
– *2 asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*
– *2 asosiasi perangkat desa*
– *2 organisasi mantan kepala desa*
Sedangkan 4 peninjau terdiri dari Purna BPD, Asosiasi KDMP, serta organisasi masyarakat desa.
Ini pertama kalinya, unsur pemerintahan desa, perwakilan desa, dan masyarakat desa dipertemukan dalam satu forum, untuk merumuskan agenda bersama, dengan tetap menghormati mandat masing-masing organisasi.
Tidak ada yang merasa paling besar. Tidak ada yang merasa paling berhak. Semua duduk setara.
*Temanya Nendang: Kedaulatan dan Kemandirian*
Rapimnas mengusung tema yang panjang, tapi maknanya dalam:
*”Kedaulatan dan Kemandirian Organisasi Desa dalam Membangun Kekuatan Desa Seutuhnya untuk Menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto Poin 6 dan 7.”*
Apa maksudnya?
Kedaulatan desa itu sederhana: masyarakat desa harus ikut menentukan prioritas pembangunan lewat musyawarah, dan ikut mengawasi pelaksanaannya.
Bukan lagi Jakarta yang menentukan, desa yang hanya menjalankan.
Kemandirian organisasi desa itu juga sederhana: setiap organisasi boleh membawa aspirasi anggotanya, boleh menyampaikan masukan terhadap kebijakan nasional, dan boleh bekerja sama dalam agenda yang menyangkut kepentingan bersama.
Kerja sama itu akan ditetapkan secara paripurna. Bukan diputuskan sepihak.
*Hubungannya dengan Asta Cita Prabowo Poin 6 dan 7?*
Ini bagian paling penting.
*Untuk Asta Cita Poin 6*, Rapimnas menempatkan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai jalan untuk memperluas kesempatan ekonomi, mendorong pemerataan, dan mengurangi kemiskinan.
Artinya: kalau mau Indonesia maju, mulainya dari desa. Bukan dari gedung-gedung tinggi di Jakarta.
*Untuk Asta Cita Poin 7*, organisasi desa dapat memperkuat tata kelola yang transparan, mendorong pengawasan masyarakat untuk mencegah korupsi, serta berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.
Artinya: desa bukan hanya tempat pembangunan ekonomi, tapi juga benteng pertama untuk tata kelola bersih dan desa bebas narkoba.
*Bukan Cuma Rapat, Tapi Bawa Rekomendasi ke Istana*
Melalui Rapimnas ini, sepuluh organisasi desa diharapkan tidak hanya pulang membawa foto bersama.
Mereka diharapkan merumuskan agenda bersama dan rekomendasi yang membawa pengalaman warga desa ke dalam pembahasan kebijakan nasional.
Kerja sama itu juga diharapkan berlanjut dalam pengawalan program di lapangan, agar pelaksanaannya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Rapimnas ini dikawal langsung oleh *H. Fery Radiansyah, M.M.* Ketua Umum PABPDSI yang juga menjabat sebagai Ketua Steering Committee Rapimnas Organisasi Desa Indonesia 2026.
*Desa Bersatu, Indonesia Kuat*
Pada akhirnya, pesan Rapimnas ini sederhana: kalau organisasi desa berdaulat dan mandiri, desa akan kuat. Kalau desa kuat, Indonesia akan kuat.
Jakarta, 11 – 12 November 2026, akan menjadi titik awalnya. (Jay)
