Perkuat Transformasi Digital, Dirtek TI dan Kerja Sama Pemasyarakatan Tekankan Pelayanan Lapas Tanpa Diskriminasi
BANDAR LAMPUNG, majalahglobal.com — Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Kadiyono, memberikan pengarahan dan penguatan kepada jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung, Kamis (22/10/2026). Dalam kegiatan yang berlangsung di aula lapas tersebut, Kadiyono menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan publik berbasis digital yang transparan, akurat, dan bebas diskriminasi.
Penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan, khususnya pada layanan integrasi, kunjungan, serta penyediaan informasi publik bagi masyarakat dan warga binaan.
Dalam arahannya, Kadiyono menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak warga binaan secara adil dan setara. Menurutnya, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses dan kecepatan proses, tetapi juga oleh komitmen petugas dalam memberikan layanan tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi warga binaan.
“Segala bentuk pelayanan yang baik harus dimulai dari kesetaraan dan tidak ada diskriminasi,” ujar Kadiyono.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan prinsip kesetaraan (equality) sebagai landasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Dengan demikian, transformasi digital diharapkan mampu mendukung tata kelola yang lebih transparan sekaligus memperkuat integritas dan akuntabilitas pelayanan.
Kegiatan pengarahan tersebut dihadiri Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Ike Rahmawati, bersama jajaran pejabat struktural dan staf. Kehadiran Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan menjadi momentum bagi jajaran lapas untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dan mengembangkan tata kelola berbasis digital.
Melalui penguatan ini, Lapas Kelas I Bandar Lampung diharapkan terus mengoptimalkan inovasi pelayanan, menjaga profesionalisme petugas, serta memastikan setiap warga binaan memperoleh hak pelayanan secara adil, humanis, dan tanpa diskriminasi.
Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat serta warga binaan.
Oleh: Andi Raya
