Ikuti Arah Strategis Nasional, Lapas Kelas I Bandar Lampung Hadiri Rakor Kementerian Imipas dan Arahan Dirjenpas Secara Virtual
Bandar Lampung, majalahglobal.com — Lapas Kelas I Bandar Lampung menunjukkan komitmennya dalam mendukung arah transformasi Pemasyarakatan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) serta pengarahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara virtual, Senin (14/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting tersebut diikuti jajaran pejabat struktural dan staf Lapas Kelas I Bandar Lampung dari ruang rapat kantor. Rakor menjadi momentum penting bagi jajaran Pemasyarakatan untuk menyimak dan menyelaraskan pelaksanaan tugas di tingkat satuan kerja dengan kebijakan strategis yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian dalam pengarahan tersebut, di antaranya penguatan tata kelola layanan publik Pemasyarakatan, penataan penerimaan dan penempatan warga binaan, percepatan pemenuhan hak warga binaan dan keluarga, penguatan pengelolaan data melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), serta kesiapan jajaran dalam menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Selain itu, jajaran Lapas Kelas I Bandar Lampung turut mempersiapkan diri menyambut Rapat Koordinasi Bidang Pemasyarakatan yang dijadwalkan berlangsung pada 20–23 September 2026. Berbagai arahan yang diterima dalam rakor menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan untuk memperkuat kesiapan administrasi, pelayanan, data, sarana prasarana, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Kelas I Bandar Lampung, Sri Nuryawati, menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis yang disampaikan dalam rakor akan menjadi pedoman bagi jajaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan mendukung agenda transformasi Pemasyarakatan.
“Lapas Kelas I Bandar Lampung siap mendukung dan menindaklanjuti seluruh arah kebijakan strategis yang disampaikan dalam rakor ini. Kami akan memastikan kesiapan administrasi, pengelolaan data, dukungan fasilitas, serta akuntabilitas perkantoran berjalan secara tertib dan selaras dengan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tegas Sri Nuryawati.
Menurutnya, kesiapan satuan kerja tidak hanya ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam setiap agenda koordinasi, tetapi juga melalui kemampuan menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam pelaksanaan tugas yang konkret, terukur, dan berorientasi pada pelayanan.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap arahan dapat diimplementasikan secara konsisten di lingkungan kerja. Kami berkomitmen menjaga koordinasi, meningkatkan disiplin administrasi dan tata kelola data, serta mendukung kesiapan jajaran dalam menghadapi agenda Pemasyarakatan ke depan, termasuk implementasi ketentuan hukum yang baru,” ujarnya.
Keikutsertaan Lapas Kelas I Bandar Lampung dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan tugas di satuan kerja. Langkah ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan mengikuti secara aktif setiap arahan strategis dari jajaran Kemenimipas dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lapas Kelas I Bandar Lampung berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memastikan setiap program kerja berjalan sesuai kebijakan serta ketentuan yang berlaku.
Oleh: Andi Raya
081272255678
