Mojokerto — Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita mendorong pemerintah pusat membuat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih fleksibel.
Menurutnya, dana dari pusat harus bisa disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Hal itu disampaikan Ning Ita saat menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam forum itu, Ning Ita yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial APEKSI, menyampaikan aspirasi bersama para wali kota se-Indonesia.
*”Setiap Kota Punya Cerita Berbeda”*
Ning Ita menilai, menyamakan kebijakan fiskal untuk semua kota tidak akan efektif. Sebab setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda.
“Setiap kota punya persoalan, karakter, potensi dan kebutuhan yang berbeda. Kebijakan yang baik di tingkat nasional harus bisa diterjemahkan secara fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” tutur Ning Ita.
Ia mencontohkan, ada kota yang fokusnya di infrastruktur jalan, ada yang harus menguatkan layanan kesehatan, dan ada yang mendorong UMKM.
*APBD Adalah Kebutuhan Warga*
Bagi Ning Ita, fleksibilitas TKD harus berjalan beriringan dengan penguatan ruang fiskal pemerintah kota. Sebab kapasitas fiskal daerah menentukan seberapa cepat pelayanan publik bisa dijalankan.
“Bagi pemerintah kota, APBD bukan sekadar deretan angka. Di dalamnya ada jalan yang harus dibangun, layanan kesehatan yang harus diperkuat, pendidikan yang harus diperluas, UMKM yang harus tumbuh serta kebutuhan masyarakat yang harus segera dijawab,” katanya.
Artinya, ketika dana datang dengan skema kaku, pemerintah kota bisa kesulitan memprioritaskan kebutuhan mendesak di lapangan.
*APEKSI Dorong Hubungan Pusat-Daerah yang Adaptif*
Karena itu, Ning Ita menegaskan APEKSI akan terus menyuarakan pentingnya hubungan pemerintah pusat dan daerah yang semakin kuat, adil, dan adaptif.
“Kami di APEKSI terus menyuarakan pentingnya hubungan pusat dan daerah yang semakin kuat, adil dan adaptif,” pungkas Ning Ita.
Harapannya, sinergi tersebut bisa membuat kebijakan nasional tetap berjalan, namun penerapannya tetap mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing kota. (Jay)
